Meranti (Beritaintermezo.com)-Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPD untuk tidak lagi melakukan perekrutan pegawai honor. Pasalnya, jumlah pegawai di daerah tersebut telah melampaui kemampuan pemerintah.
"Saya minta Kepala SKPD melakukan verifikasi pegawai honor, jangan lagi buat kebijakan menerima pegawai honor sendiri," ujar Bupati usai mengikuti Penyerahan DPA-SKPD dan DPA-PPKD Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2017.
Pegawai honor yang ada di Kabupaten Meranti telah mencapai angka 4.000 lebih dan jumlah itu dinilai sudah terlalu banyak. Membludaknya jumlah pegawai honor dari laporan yang diterimanya, disebabkan banyaknya pejabat yang menerima pegawai honor secara sepihak dengan cara membuat kebijakan sendiri.
Bahkan ada pegawai honor yang bisa memasukkan pegawai honor lainnya. "Saya mendapat laporan masih banyak pejabat yang masih menerima honorer secara sepihak, bahkan ada pegawai honor yang bisa menerima pegawai honor," ucap Irwan.
Jika hal itu terus berlanjut, maka akan berdampak pada pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang pada semestinya diperuntukkan untuk pembangunan, habis terkuras untuk membayar gaji pegawai honorer.
"Saya juga minta Kepala SKPD untuk mengawasi dan mewanti-wanti bawahan yang ikut-ikutan menerima pegawai honor, kita ingin anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan benar-benar maksimal pemanfaatannya," tambah.(sc/bic)
"Saya minta Kepala SKPD melakukan verifikasi pegawai honor, jangan lagi buat kebijakan menerima pegawai honor sendiri," ujar Bupati usai mengikuti Penyerahan DPA-SKPD dan DPA-PPKD Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2017.
Pegawai honor yang ada di Kabupaten Meranti telah mencapai angka 4.000 lebih dan jumlah itu dinilai sudah terlalu banyak. Membludaknya jumlah pegawai honor dari laporan yang diterimanya, disebabkan banyaknya pejabat yang menerima pegawai honor secara sepihak dengan cara membuat kebijakan sendiri.
Bahkan ada pegawai honor yang bisa memasukkan pegawai honor lainnya. "Saya mendapat laporan masih banyak pejabat yang masih menerima honorer secara sepihak, bahkan ada pegawai honor yang bisa menerima pegawai honor," ucap Irwan.
Jika hal itu terus berlanjut, maka akan berdampak pada pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang pada semestinya diperuntukkan untuk pembangunan, habis terkuras untuk membayar gaji pegawai honorer.
"Saya juga minta Kepala SKPD untuk mengawasi dan mewanti-wanti bawahan yang ikut-ikutan menerima pegawai honor, kita ingin anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan benar-benar maksimal pemanfaatannya," tambah.(sc/bic)
