Meranti (Beritaintermezo.com)-Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim membuka rapat koordinasi Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017, di aula Afifa Sport Center, Jalan Banglas, Selatpanjang, Senin 13 Maret 2017.
Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka penyelarasan dan koordinasi program sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing OPD, berdasarkan usulan yang sebelumnya masuk dari Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan.
Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD diwakili anggota Edi Masyhudi, Plt Sekdakab Yulian Norwis SE MM, Kepala Bappeda Ir Mamun Murod MM, para Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk para tokoh masyarakat, agama, adat, OKP, Partai Politik, Pengusaha dan Perguruan Tinggi.
Kepala Bappeda Kepulauan Meranti menjelaskan, kegiatan Forum Perangkat Daerah yang digelar ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sekaligus merupakan tindaklanjut Musrenbang tingkat Kecamatan yang melibatkan semua komponen masyarakat, tanggal 6 sampai 17 Februari 2017 lalu.
"Kegiatan ini untuk memantapkan usulan Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi bidang. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengakomodasi usulan Kecamatan dan pokok fikiran DPRD ke dalam Rancangan Pembangunan Daerah," jelasnya.
Dalam Rakor ini dilakukan penyelarasan sesuai Tugas dan Fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah berdasar usulan Kecamatan, Penajaman Indikator dan Target, Penyelarasan Program Perangkat Daerah dalam Rangka Sinkronisasi dan Optimalisasi Target, serta Penyesuaian Pendanaan sesuai pagu di masing-masing OPD.
Dan yang tak kalah pentingnya, ungkap Mamun Murod, adalah dalam rangka uji publik secara langsung dengan mendengarkan masukan dari para tokoh masyarakat dan pihak lainnya yang secara tidak langsung memperoleh dampak dari program pembangunan.
"Dengan diselenggarakannya Forum Perangkat Daerah ini tersusun dokumen rancangan rencana kerja perangkat daerah yang akan dituangkan dalam rancangan pembangunan daerah tahun 2018," paparnya lagi.
Mewakil Wakil Rakyat di DPRD Kepulauan Meranti, Edi Masyhudi meminta agar usulan dari masing-masing Kecamatan dapat diakomodir dengan baik, meskipun disadari kondisi ekonomi Kepulauan Meranti saat ini dalam keadaan krisis. "Kami harapkan usulan Kecamatan benar-benar dapat terakomodir," harapnya.
Menyikapi kagiatan Forum OPD kali ini, Wakil Bupati Said Hasyim menegaskan, usulan program strategis dari Kecamatan dapat dibahas sebaik-baiknya, karena masyarakat menanti gebrakan dari Pemerintah Daerah terkait pembangunan yang dilaksanakan.
"Masyarakat menanti kita (Pemda, red), untuk berbuat yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi," ujar Wakil Bupati.
Agar hal itu tepat sasaran, Wakil Bupati meminta Kepala OPD dapat turun ke masyarakat agar mengetahui benar kondisi di desa dan program kerja yang disusun mengena pada kepentingan masyarakat.
"Bila perlu tinggal di kampung berdialog langsung dengan masyarakat, pejabat jangan hanya bisa menghadiri undangan pusat, agar sinkron apa yang diusulkan masyarakat dengan apa yang dikerjakan," pinta Wabup.
Agar pembangunan di Kepulauan Meranti berjalan dengan baik di tengah kondisi anggaran minim saat ini, Wakil Bupati menghimbau Kepala OPD lebih gencar meraih dana APBD Provinsi dan APBN sebesar-besarnya dan ini masuk dalam indikator keberhasilan sebuah OPD.
"Yang terpenting juga OPD harus bisa mendapatkan dana APBN sebesar-besarnya guna menutupi kekurangan APBD kita, dana APBN itu adalah milik kita dan untuk kita juga, namun untuk meraihnya dibutuhkan perencanaan yang matang dari OPD sehingga mampu meyakinkan Pemerintah Pusat," jelas Wabup.
Wakil Bupati menekankan, jangan sampai anggaran OPD hanya habis untuk perjalanan dinas saja, tapi harus memberikan arti bagi masyarakat, keberhasilan sebuah OPD menurutnya juga diukur bagaimana Kepala OPD mampu menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan masyarakat dan keberhasilan meraih dana pusat.
Wakil Bupati juga meminta permasalahan kebutuhan dasar masyarakat dapat dituntaskan, seperti lapangan kerja guna menekan kemiskinan, elektrifikasi, air bersih serta daya dukung ekonomi yang masih lemah. Selain itu juga memberikan nilai tambah hasil produksi alam Kepulauan Meranti seperti Sagu, Karet, Kelapa dan lain sebagainya.
Masalah Meranti yang masih menjadi daerah terisolir seperti dikatakan Wakil Bupati, diharapkan dapat tuntas tahun ini seiring tuntasnya pengerjaan jalan Air Mabuk-Desa Tanjung. Dan di tahun ini juga dibangun jalan Pulau Padang-Meranti Bunting, serta jalan-jalan di Pulau Rangsang, termasuk jalan di Pulau Tebingtinggi.
"Kita juga harus bisa mengupayakan mencari solusi nilai tambah (added value) hasil alam Kepulauan Meranti seperti Sagu, Karet, Kelapa dan lain sebagainya," ujar Wakil Bupati.
Akhir kata, melalui kegiatan itu Wakil Bupati berharap seluruh usulan kegiatan strategis masyarakat mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten dapat diakomodir dengan baik, sesuai visi dan misi Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah. (karim)
Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka penyelarasan dan koordinasi program sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing OPD, berdasarkan usulan yang sebelumnya masuk dari Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan.
Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPRD diwakili anggota Edi Masyhudi, Plt Sekdakab Yulian Norwis SE MM, Kepala Bappeda Ir Mamun Murod MM, para Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk para tokoh masyarakat, agama, adat, OKP, Partai Politik, Pengusaha dan Perguruan Tinggi.
Kepala Bappeda Kepulauan Meranti menjelaskan, kegiatan Forum Perangkat Daerah yang digelar ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sekaligus merupakan tindaklanjut Musrenbang tingkat Kecamatan yang melibatkan semua komponen masyarakat, tanggal 6 sampai 17 Februari 2017 lalu.
"Kegiatan ini untuk memantapkan usulan Musrenbang Desa, Kelurahan dan Kecamatan yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi bidang. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengakomodasi usulan Kecamatan dan pokok fikiran DPRD ke dalam Rancangan Pembangunan Daerah," jelasnya.
Dalam Rakor ini dilakukan penyelarasan sesuai Tugas dan Fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah berdasar usulan Kecamatan, Penajaman Indikator dan Target, Penyelarasan Program Perangkat Daerah dalam Rangka Sinkronisasi dan Optimalisasi Target, serta Penyesuaian Pendanaan sesuai pagu di masing-masing OPD.
Dan yang tak kalah pentingnya, ungkap Mamun Murod, adalah dalam rangka uji publik secara langsung dengan mendengarkan masukan dari para tokoh masyarakat dan pihak lainnya yang secara tidak langsung memperoleh dampak dari program pembangunan.
"Dengan diselenggarakannya Forum Perangkat Daerah ini tersusun dokumen rancangan rencana kerja perangkat daerah yang akan dituangkan dalam rancangan pembangunan daerah tahun 2018," paparnya lagi.
Mewakil Wakil Rakyat di DPRD Kepulauan Meranti, Edi Masyhudi meminta agar usulan dari masing-masing Kecamatan dapat diakomodir dengan baik, meskipun disadari kondisi ekonomi Kepulauan Meranti saat ini dalam keadaan krisis. "Kami harapkan usulan Kecamatan benar-benar dapat terakomodir," harapnya.
Menyikapi kagiatan Forum OPD kali ini, Wakil Bupati Said Hasyim menegaskan, usulan program strategis dari Kecamatan dapat dibahas sebaik-baiknya, karena masyarakat menanti gebrakan dari Pemerintah Daerah terkait pembangunan yang dilaksanakan.
"Masyarakat menanti kita (Pemda, red), untuk berbuat yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi," ujar Wakil Bupati.
Agar hal itu tepat sasaran, Wakil Bupati meminta Kepala OPD dapat turun ke masyarakat agar mengetahui benar kondisi di desa dan program kerja yang disusun mengena pada kepentingan masyarakat.
"Bila perlu tinggal di kampung berdialog langsung dengan masyarakat, pejabat jangan hanya bisa menghadiri undangan pusat, agar sinkron apa yang diusulkan masyarakat dengan apa yang dikerjakan," pinta Wabup.
Agar pembangunan di Kepulauan Meranti berjalan dengan baik di tengah kondisi anggaran minim saat ini, Wakil Bupati menghimbau Kepala OPD lebih gencar meraih dana APBD Provinsi dan APBN sebesar-besarnya dan ini masuk dalam indikator keberhasilan sebuah OPD.
"Yang terpenting juga OPD harus bisa mendapatkan dana APBN sebesar-besarnya guna menutupi kekurangan APBD kita, dana APBN itu adalah milik kita dan untuk kita juga, namun untuk meraihnya dibutuhkan perencanaan yang matang dari OPD sehingga mampu meyakinkan Pemerintah Pusat," jelas Wabup.
Wakil Bupati menekankan, jangan sampai anggaran OPD hanya habis untuk perjalanan dinas saja, tapi harus memberikan arti bagi masyarakat, keberhasilan sebuah OPD menurutnya juga diukur bagaimana Kepala OPD mampu menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan masyarakat dan keberhasilan meraih dana pusat.
Wakil Bupati juga meminta permasalahan kebutuhan dasar masyarakat dapat dituntaskan, seperti lapangan kerja guna menekan kemiskinan, elektrifikasi, air bersih serta daya dukung ekonomi yang masih lemah. Selain itu juga memberikan nilai tambah hasil produksi alam Kepulauan Meranti seperti Sagu, Karet, Kelapa dan lain sebagainya.
Masalah Meranti yang masih menjadi daerah terisolir seperti dikatakan Wakil Bupati, diharapkan dapat tuntas tahun ini seiring tuntasnya pengerjaan jalan Air Mabuk-Desa Tanjung. Dan di tahun ini juga dibangun jalan Pulau Padang-Meranti Bunting, serta jalan-jalan di Pulau Rangsang, termasuk jalan di Pulau Tebingtinggi.
"Kita juga harus bisa mengupayakan mencari solusi nilai tambah (added value) hasil alam Kepulauan Meranti seperti Sagu, Karet, Kelapa dan lain sebagainya," ujar Wakil Bupati.
Akhir kata, melalui kegiatan itu Wakil Bupati berharap seluruh usulan kegiatan strategis masyarakat mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten dapat diakomodir dengan baik, sesuai visi dan misi Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah. (karim)
