Meranti (Beritaintermezo.com)-Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD untuk tahun 2018, di Aula Afifa Sport Center, Jalan Banglas, Selatpanjang, Kamis 16 Maret 2017.
Acara yang juga dikemas dengan pengukuhan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan penyerahan Surat Tanah Hibah Pemkab Kepulauan Meranti kepada Polda Riau, turut dihadiri Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara.
Hadir pula Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, Sekretaris Bappeda Provinsi Riau, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, Plt Sekdakab Yulian Norwis, Kapolres AKBP Barliansyah SIK, Dandim, Kajari, Ketua Ormas, agama, adat, pemuda dan unsur lainnya.
Bupati Irwan saat membuka Musrenbang tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti itu mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung agenda strategis tersebut, khususnya kepada Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara yang telah hadir memenuhi undangan.
Dikatakan Bupati, Musrenbang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan dalam penyusunan anggaran pembangunan dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari Pemerintah, Masyarakat, Pengusaha dan lainnya.
"Penyusunan Anggaran Pembangunan harus dilakukan secara Transparan dan Partisipatif, sehingga tersusun RAPBD yang ditindaklanjuti dengan pengesahan menjadi APBD oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," ujar Bupati.
Menurutnya, Sistem Perencanaan Pembangunan harus terus disempurnakan dengan cara memperkuat sistem perencanaan pembangunan itu sendiri. Caranya, dengan meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur yang mampu menjalin koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka menuntaskan persoalan-persoalan pokok yang harus mendapat perhatian komprehensif dan sungguh-sungguh.
"Semua itu juga tidak terlepas dari dukungan keuangan, birokrasi yang baik dan iklim investasi yang kondusif, serta dukungan dari masyarakat dan teknologi," ucapnya.
Saat ini untuk mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Kepulauan Meranti tengah fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka membuka isolasi daerah, peningkatan elektrifikasi, air bersih, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Tercatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 34 persen, pengangguran 9 persen lebih dan IPM 63,25 yang masih tergolong rendah, cuma pertumbuhan ekonomi Kepulauan Meranti berhasil diatas rata-rata Provinsi Riau, yakni 6,25 persen.
Pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang digesa, jelas Bupati, dilakukan melalui Sektor Perkebunan, Perikanan dan Pertanian. Untuk itu, Bupati berharap Pemprov Riau dapat mendukung penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang, begitu juga untuk mengatasi abrasi di wilayah pesisir yang mempersingkat batas negara 10 meter pertahun.
"Abrasi 10 meter pertahun terjadi di sepanjang Pulau Rangsang. Kami harap hal ini menjadi prioritas pembangunan Provinsi dan Pusat," harap Bupati Irwan.
Selanjutnya, berkenaan dengan ditunjuknya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Riau Tahun 2018, guna terlaksananya kenyamanan iven tersebut, Bupati berharap dukungan dari Pemerintan Provinsi Riau.
Bupati juga menegaskan, dalam menggesa pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dirinya komit melakukan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang tentunya akan didukung melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Ini semua dalam upaya menekan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemkab komit memperhatikan hak-hak dasar masyarakat mulai dari ketersediaan sandang, pangan, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan prima yang disinergikan dengan program Provinsi dan Pusat, sehingga mampu saling mendorong pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan," paparnya.
Sementara menyangkut Surat Tanah yang telah dihibahkan Pemkab Kepulauan Meranti kepada Polda Riau, Kapolda Riau Inspektur Jenderal Polisi Zulkarnain Adinegara mengatakan, akan menindaklanjutinya dengan pembuatan sertifikat tanah ke BPN.
"Selanjutnya kita usulkan dana pembangunan Mako Polres Kepulauan Meranti ke Mabes Polri," ujar Kapolda.
Ditanya apakah pembangunan dapat dilakukan di tahun 2017 ini, Kapolda mengaku dirinya sedikit pesimis, namun akan tetap mengupayakan. "Yang jelas kita akan mengupayakan pembangunan dapat dilaksanakan tahun ini," jelas Kapolda.
Pada kegiatan Musrenbang itu, juga dilakukan sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang diusulkan masyarakat, diantaranya meminta pembangunan jalan lingkar penghubung antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten dapat menjadi prioritas, begitu juga pembangunan jembatan.
Sedangkan Kepala Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebingtinggi Barat menyampaikan masalah belum jelasnya status antara hutan rakyat dan HTI, sehingga pemanfaatan kayu hutan oleh masyarakat menjadi sulit.
Terkait sejumlah usulan dan informasi masalah itu, Bupati Irwan menegaskan bahwa semua yang menjadi harapan maayarakat adalah keinginan Pemkab Kepulauan Meranti juga. Bupati bersama OPD terkait akan segera menuntaskan. (hms/karim)
Acara yang juga dikemas dengan pengukuhan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan penyerahan Surat Tanah Hibah Pemkab Kepulauan Meranti kepada Polda Riau, turut dihadiri Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara.
Hadir pula Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, Sekretaris Bappeda Provinsi Riau, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan, Plt Sekdakab Yulian Norwis, Kapolres AKBP Barliansyah SIK, Dandim, Kajari, Ketua Ormas, agama, adat, pemuda dan unsur lainnya.
Bupati Irwan saat membuka Musrenbang tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti itu mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung agenda strategis tersebut, khususnya kepada Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara yang telah hadir memenuhi undangan.
Dikatakan Bupati, Musrenbang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengharuskan dalam penyusunan anggaran pembangunan dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari Pemerintah, Masyarakat, Pengusaha dan lainnya.
"Penyusunan Anggaran Pembangunan harus dilakukan secara Transparan dan Partisipatif, sehingga tersusun RAPBD yang ditindaklanjuti dengan pengesahan menjadi APBD oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," ujar Bupati.
Menurutnya, Sistem Perencanaan Pembangunan harus terus disempurnakan dengan cara memperkuat sistem perencanaan pembangunan itu sendiri. Caranya, dengan meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur yang mampu menjalin koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka menuntaskan persoalan-persoalan pokok yang harus mendapat perhatian komprehensif dan sungguh-sungguh.
"Semua itu juga tidak terlepas dari dukungan keuangan, birokrasi yang baik dan iklim investasi yang kondusif, serta dukungan dari masyarakat dan teknologi," ucapnya.
Saat ini untuk mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Kepulauan Meranti tengah fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka membuka isolasi daerah, peningkatan elektrifikasi, air bersih, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Tercatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 34 persen, pengangguran 9 persen lebih dan IPM 63,25 yang masih tergolong rendah, cuma pertumbuhan ekonomi Kepulauan Meranti berhasil diatas rata-rata Provinsi Riau, yakni 6,25 persen.
Pengentasan kemiskinan yang saat ini sedang digesa, jelas Bupati, dilakukan melalui Sektor Perkebunan, Perikanan dan Pertanian. Untuk itu, Bupati berharap Pemprov Riau dapat mendukung penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang, begitu juga untuk mengatasi abrasi di wilayah pesisir yang mempersingkat batas negara 10 meter pertahun.
"Abrasi 10 meter pertahun terjadi di sepanjang Pulau Rangsang. Kami harap hal ini menjadi prioritas pembangunan Provinsi dan Pusat," harap Bupati Irwan.
Selanjutnya, berkenaan dengan ditunjuknya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Riau Tahun 2018, guna terlaksananya kenyamanan iven tersebut, Bupati berharap dukungan dari Pemerintan Provinsi Riau.
Bupati juga menegaskan, dalam menggesa pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dirinya komit melakukan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang tentunya akan didukung melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Ini semua dalam upaya menekan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemkab komit memperhatikan hak-hak dasar masyarakat mulai dari ketersediaan sandang, pangan, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan prima yang disinergikan dengan program Provinsi dan Pusat, sehingga mampu saling mendorong pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan," paparnya.
Sementara menyangkut Surat Tanah yang telah dihibahkan Pemkab Kepulauan Meranti kepada Polda Riau, Kapolda Riau Inspektur Jenderal Polisi Zulkarnain Adinegara mengatakan, akan menindaklanjutinya dengan pembuatan sertifikat tanah ke BPN.
"Selanjutnya kita usulkan dana pembangunan Mako Polres Kepulauan Meranti ke Mabes Polri," ujar Kapolda.
Ditanya apakah pembangunan dapat dilakukan di tahun 2017 ini, Kapolda mengaku dirinya sedikit pesimis, namun akan tetap mengupayakan. "Yang jelas kita akan mengupayakan pembangunan dapat dilaksanakan tahun ini," jelas Kapolda.
Pada kegiatan Musrenbang itu, juga dilakukan sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang diusulkan masyarakat, diantaranya meminta pembangunan jalan lingkar penghubung antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten dapat menjadi prioritas, begitu juga pembangunan jembatan.
Sedangkan Kepala Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebingtinggi Barat menyampaikan masalah belum jelasnya status antara hutan rakyat dan HTI, sehingga pemanfaatan kayu hutan oleh masyarakat menjadi sulit.
Terkait sejumlah usulan dan informasi masalah itu, Bupati Irwan menegaskan bahwa semua yang menjadi harapan maayarakat adalah keinginan Pemkab Kepulauan Meranti juga. Bupati bersama OPD terkait akan segera menuntaskan. (hms/karim)
