JAKARTA, (BI)-Setelah Pemerintah menghentikan evakuasi korban KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba tanggal 18 Juni telah mengundang kegaduhan diprotes berbagai pihak termasuk aktivis Ratna Sarumpaet yang bertengkar dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan sewaktu tatap muka dengan keluarga korban Jumat minggu lalu di Tigaras, Kabupaten Simalungun.
Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR menyayangkan keputusan pemerintah tersebut. Bahkan dirinya menilai kalau keputusan pemerintah menghentikan proses pencarian tersebut terlalu.
Bahkan dengan nada sinis, Fahri mengingatkan kebanggan Indonesia sebagai negara Bahari atau Maritim, harus mampu mengatasi masalah di Danau Toba.
"Mana kebanggaan Maritimnya kalau mengalah dengan Danau Toba? Katanya jago di air? Masa kita tidak bisa menyewa kapal selam kecil untuk masuk ke dasar Danau Toba? Angkatan Laut kita punya, jagoan-jagoan di laut kita punya, tapi berhenti baru sebentar," ujarny di DPR, Rabu.
Menurut politisi dari PKS itu, kalau bicara soal ongkos, berapa yang dibutuhkan pemerintah untuk melakukan pencarian korban."Masa, bikin ASEAN Games yang triliunan rupiah untuk orang lain nonton, kita bisa. Bikin ulang tahun IMF Word Bank di Bali yang triliunan juga kita habisakan. Menurut saya, ini keterlaluan," cetusnya.
"Mengapa? Karena orang masih berharap ingin ketemu. Paling tidak itu bekas tasnya atau apa lah. Orang itu mau lihat sisa dari yang hilang itu," katanya lagi.
Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengungkapkan pengakuan pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan (setelah ada korban), kalau selama ini pengelolaan Danau Toba itu terabaikan. Rupanya di sana tidak ada otoritas Negara yang mensertifikasi kapal, yang mengatur kedisiplinan penyelenggara transportasi dan lain-lain.
"Itu semuanya lost. Satu danau besar terkenal di seluruh dunia ini, nggak ada pengelolaannya. Sekarang baru ketahuan, dan sekarang mau melakukan ini, mau melakukan itu setelah ada korban. Dan, saya nggak tau ini sudah korban keberapa dari dulu," sebut Fahri.(Bir)
