JAKARTA(BI)-Gara-gara rebutan Cawapres kini koalisi pendukung Prabowo yakni Gerinda, PKS dan PAN saling ancam. Muncul ancaman PKS akan cabut dari kongsi jika dari 9 kadernya gagal menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Bagi Gerindra bisa memahami sikap PKS tersebut, dalam tetap mengajak PKS dan PAN untuk tetap dalam koalisi di pilpres 2019.
“Kami memahami sikap PKS yang bersikukuh agar kadernya mendapat posisi cawapres Prabowo di Pilpres 2019. Hal itu karena selama Gerindra - PKS sudah bekerja sama sampai pilkada serentak 2018 kemarin,†tegas Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Karena itu kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu Gerindra tetap akan duduk bersama dengan PKS dan PAN untuk membicarakan opsi-opsi cawapres pendamping Prabowo tersebut.
Selain 9 nama dari PKS itu, muncul juga nama Gubernur DKI Jakarta Anies Badwedan sebagai capres atau cawapres. Hanya saja kata anggota Komisi III DPR itu, kalau Anies Capres tak bisa karena Rakornas Gerindra sudah putuskan Prabowo capres 2019.
Sementara itu PAN ngotot pula menyodorkan nama Ketum PAN Zulkifli Hasan, Amien Rais, Hatta Rajasa, dan Soetrisno Bachir sebagai cawapres Prabowo. “Jadi, dalam waktu dekat masalah cawapres itu akan kita bicarakan,†ungkap Dasco.
Sebelumnya anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring mengancam akan memilih pecah kongsi dengan Gerindra jika kadernya tidak ada yang dipilih menjadi cawapres Prabowo.
"Itu gak bisa ditawar bahwa cawapres harus dari PKS. Kami gak mau jadi penggembira dalam pilpres ini. Kalau kami disuruh dukung-dukung aja, mungkin enggak? Mungkin kami lebih baik jalan masing-masing aja," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
“Kami memahami sikap PKS yang bersikukuh agar kadernya mendapat posisi cawapres Prabowo di Pilpres 2019. Hal itu karena selama Gerindra - PKS sudah bekerja sama sampai pilkada serentak 2018 kemarin,†tegas Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Karena itu kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu Gerindra tetap akan duduk bersama dengan PKS dan PAN untuk membicarakan opsi-opsi cawapres pendamping Prabowo tersebut.
Selain 9 nama dari PKS itu, muncul juga nama Gubernur DKI Jakarta Anies Badwedan sebagai capres atau cawapres. Hanya saja kata anggota Komisi III DPR itu, kalau Anies Capres tak bisa karena Rakornas Gerindra sudah putuskan Prabowo capres 2019.
Sementara itu PAN ngotot pula menyodorkan nama Ketum PAN Zulkifli Hasan, Amien Rais, Hatta Rajasa, dan Soetrisno Bachir sebagai cawapres Prabowo. “Jadi, dalam waktu dekat masalah cawapres itu akan kita bicarakan,†ungkap Dasco.
Sebelumnya anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring mengancam akan memilih pecah kongsi dengan Gerindra jika kadernya tidak ada yang dipilih menjadi cawapres Prabowo.
"Itu gak bisa ditawar bahwa cawapres harus dari PKS. Kami gak mau jadi penggembira dalam pilpres ini. Kalau kami disuruh dukung-dukung aja, mungkin enggak? Mungkin kami lebih baik jalan masing-masing aja," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
PKS Salah Arah
Dalam pada itu, mantan politisi PKS yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai di bawah kepemimpinan Muhammad Sohibul Iman PKS sedang dalam titik terendah akibat salah arah. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka PKS akan bubar di pemilu 2019.
“Saya sebelumnya sudah menyampaikan adanya ketidakberesan Presiden PKS itu, yang sengaja menciptakan konflik di internal PKS,†tegas Fahri Hamzah, Rabu (11/7/2018).
Menurut mantan Ketua Umum KAMMI ini, cara memimpin PKS Sohibul, tidak menunjukan karakter Islam. “Jadi, pimpinan PKS ini sudah salah arah, karena PKS secara kasat mata dihancurkan dari dalam,†ujarnya.
Karena itu, Fahri mengajak kader PKS untuk bangkit menyelamatkan partai yang tengah mengalami perpecahan. Fahri mengaku tidak bisa diam dengan perkembangan PKS saat ini.
"Jadi, harus ada yang bertanggungjawab. Kita bisa pakai tagar #SelamatkanPKS atau #SavePKS apapun. Sampai Selasa malam perpecahan makin serius,†ujarnya.
Selain itu kata Fahri, banyak keputusan Sohibul Iman yang justru merugikan PKS. Seperti surat edaran DPP PKS yang membuat aturan baru yang bersifat mengikat bagi kader PKS yang ingin maju sebagai calon anggota DPR Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran bernomor: 02/D/EDR/DPP-PKS/2018 yang ditandatangani oleh Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman.
Dalam itu ada tiga poin penting dimana BCAD (bakal calon anggota dewan) telah ditandatangani terlebih dahulu sebelum disampaikan pada setiap level struktur. Kedua, diwajibkan kepada para BCAD PKS untuk mengisi, kemdian menandatangan surat pernyataan yang isinya, bersedia mengundurkan diri, dan ketiga, mewajibkan para BCAD PKS mengisi dan menandatangani surat pengunduran diri dan mengosongkan kolom tanggal
Terakhir pernyataan Sohibul yang mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai capres 2019. Padahal sebelumnya DPP KPS telah menetapkan 9 nama kadernya yang akan maju sebagai capres dan cawapres. “Dalam 9 nama itu tak ada namanya Anies Baswedan. Itu bagaimana?†pungkasnya kecewa.(Bir)
“Saya sebelumnya sudah menyampaikan adanya ketidakberesan Presiden PKS itu, yang sengaja menciptakan konflik di internal PKS,†tegas Fahri Hamzah, Rabu (11/7/2018).
Menurut mantan Ketua Umum KAMMI ini, cara memimpin PKS Sohibul, tidak menunjukan karakter Islam. “Jadi, pimpinan PKS ini sudah salah arah, karena PKS secara kasat mata dihancurkan dari dalam,†ujarnya.
Karena itu, Fahri mengajak kader PKS untuk bangkit menyelamatkan partai yang tengah mengalami perpecahan. Fahri mengaku tidak bisa diam dengan perkembangan PKS saat ini.
"Jadi, harus ada yang bertanggungjawab. Kita bisa pakai tagar #SelamatkanPKS atau #SavePKS apapun. Sampai Selasa malam perpecahan makin serius,†ujarnya.
Selain itu kata Fahri, banyak keputusan Sohibul Iman yang justru merugikan PKS. Seperti surat edaran DPP PKS yang membuat aturan baru yang bersifat mengikat bagi kader PKS yang ingin maju sebagai calon anggota DPR Tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran bernomor: 02/D/EDR/DPP-PKS/2018 yang ditandatangani oleh Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman.
Dalam itu ada tiga poin penting dimana BCAD (bakal calon anggota dewan) telah ditandatangani terlebih dahulu sebelum disampaikan pada setiap level struktur. Kedua, diwajibkan kepada para BCAD PKS untuk mengisi, kemdian menandatangan surat pernyataan yang isinya, bersedia mengundurkan diri, dan ketiga, mewajibkan para BCAD PKS mengisi dan menandatangani surat pengunduran diri dan mengosongkan kolom tanggal
Terakhir pernyataan Sohibul yang mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai capres 2019. Padahal sebelumnya DPP KPS telah menetapkan 9 nama kadernya yang akan maju sebagai capres dan cawapres. “Dalam 9 nama itu tak ada namanya Anies Baswedan. Itu bagaimana?†pungkasnya kecewa.(Bir)
