JAKARTA (BI)-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para perwira yang mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimti) Polri agar tetap menjaga marwah, harkat dan martabat kepolisian. Sebab, Polisi merupakan sebuah profesi yang terikat kode etik dan menjunjung tinggi profesionalitas di lapangan.
"Profesionalisme merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri. Dengan demikian penegakan hukum oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata, melainkan harus memberikan rasa keadilan masyarakat," tegas Bamsoet saat menerima peserta Sespimti Polri Dikreg ke-27 TA 2018, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (20/7/18).
Hadir Brigjen Edy Supriyadi, Kombes Arief Pranoto, Kombes Budi Sajidin, Kombes Slamet Hariyadi, Kombes Helfi Assegaf, Kombes Tubagus Ade Hidayat dan Kombes Sandi Nugroho.
Menurut Ketua Badan Bela Negara FKPPI itu, penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsivenes, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision.
“Rule of law berarti semua tindakan harus didasarkan pada hukum. Responsiveness artinya cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat. Concencus orientation bermakna berorientasi kepada upaya pencapaian konsensus di antara anggota masyarakat,†ujarnya.
Sedangkan equity adalah mengutamakan keadilan. Efficiency and effectiveness penyelenggaraan yang berbasiskan efisiensi dan keefektifan serta strategic vision dengan memiliki visi strategis ke depan.
"Sehubungan dengan peningkatan profesionalitas dan kedisiplinan, saya memuji langkah cepat dan tepat Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jangan seperti oknum polisi yang menendang seorang wanita dan kantor polisi bersama di Kalimantan, yang langsung ditindak tegas oleh Kapolri,†jelas politisi Golkar itu.
Dengan demikian, citra kepolisian sebagai lembaga pengayom masyarakat bisa terjaga dengan baik. Semakin disiplin Polri akan makin baik dan pada gilirannya citra Polri di mata publik juga akan terus membaik," ungkapnya.
Dia berharap para perwira yang lulus Sespimti akan menjadi pimpinan yang mumpuni di berbagai bagian unit kepolisian. Para alumni Sespimti ini akan mempunyai tanggungjawab yang besar menciptakan good governance di organisasi kepolisian.
"Yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan adalah peningkatan kerjasama dan koordinasi Polri dengan berbagai instansi penegakan hukum lainnya, serta dengan organisasi kemasyarakatan. Jangan sampai Polri terasingkan dan tak melebur dengan rakyat," ujarnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan Polri juga harus menyadari bahwa kedaulatan dalam penegakan hukum bukan hanya di darat, laut, maupun udara saja. Melainkan juga sudah ada ranah baru berupa dunia maya (cyberspace).
"Kehidupan dunia maya lebih sukar untuk dikontrol. Tak jarang bullying, fitnah, adu domba, maupun berbagai tindakan kejahatan seperti penipuan dan kekerasan seksual terhadap anak justru marak dilancarkan melalui media sosial. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus menunjukan kehadirannya, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di dunia maya tidak terganggu dan tetap berjalan dengan harmonis," pungkas Bamsoet.(Bir)
"Profesionalisme merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri. Dengan demikian penegakan hukum oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata, melainkan harus memberikan rasa keadilan masyarakat," tegas Bamsoet saat menerima peserta Sespimti Polri Dikreg ke-27 TA 2018, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (20/7/18).
Hadir Brigjen Edy Supriyadi, Kombes Arief Pranoto, Kombes Budi Sajidin, Kombes Slamet Hariyadi, Kombes Helfi Assegaf, Kombes Tubagus Ade Hidayat dan Kombes Sandi Nugroho.
Menurut Ketua Badan Bela Negara FKPPI itu, penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsivenes, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision.
“Rule of law berarti semua tindakan harus didasarkan pada hukum. Responsiveness artinya cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat. Concencus orientation bermakna berorientasi kepada upaya pencapaian konsensus di antara anggota masyarakat,†ujarnya.
Sedangkan equity adalah mengutamakan keadilan. Efficiency and effectiveness penyelenggaraan yang berbasiskan efisiensi dan keefektifan serta strategic vision dengan memiliki visi strategis ke depan.
"Sehubungan dengan peningkatan profesionalitas dan kedisiplinan, saya memuji langkah cepat dan tepat Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jangan seperti oknum polisi yang menendang seorang wanita dan kantor polisi bersama di Kalimantan, yang langsung ditindak tegas oleh Kapolri,†jelas politisi Golkar itu.
Dengan demikian, citra kepolisian sebagai lembaga pengayom masyarakat bisa terjaga dengan baik. Semakin disiplin Polri akan makin baik dan pada gilirannya citra Polri di mata publik juga akan terus membaik," ungkapnya.
Dia berharap para perwira yang lulus Sespimti akan menjadi pimpinan yang mumpuni di berbagai bagian unit kepolisian. Para alumni Sespimti ini akan mempunyai tanggungjawab yang besar menciptakan good governance di organisasi kepolisian.
"Yang juga tak kalah penting untuk diperhatikan adalah peningkatan kerjasama dan koordinasi Polri dengan berbagai instansi penegakan hukum lainnya, serta dengan organisasi kemasyarakatan. Jangan sampai Polri terasingkan dan tak melebur dengan rakyat," ujarnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan Polri juga harus menyadari bahwa kedaulatan dalam penegakan hukum bukan hanya di darat, laut, maupun udara saja. Melainkan juga sudah ada ranah baru berupa dunia maya (cyberspace).
"Kehidupan dunia maya lebih sukar untuk dikontrol. Tak jarang bullying, fitnah, adu domba, maupun berbagai tindakan kejahatan seperti penipuan dan kekerasan seksual terhadap anak justru marak dilancarkan melalui media sosial. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri harus menunjukan kehadirannya, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat di dunia maya tidak terganggu dan tetap berjalan dengan harmonis," pungkas Bamsoet.(Bir)
