Pelemahan Rupiah, Celah Kampanye Hantam Pemerintah

Pelemahan Rupiah,  Celah Kampanye Hantam Pemerintah

JAKARTA,(BI)-Anggota Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan pelemahan rupiah saat ini digunakan untuk kampanye di tahun politik menuju pilpres 2019. Hanya saja dia mengingatkan agar politisasi dollar itu tidak berlebihan, karena akan merugikan seluruh rakyat.

“Politisasi dollar boleh saja asal tidak berlebihan. Sebab, kalau berlebihan rakyat yang akan rugi. Baik pendukung Jokowi – Ma’ruf Amin maupun Prabowo – Sandi,” tegas politisi Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Hal itu disampaikan dalam dialektika demokrasi ‘Pelemahan rupiah terhadap dollar AS’ bersama anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari (FPDIP), Heri Gunawan (Gerindra), dan Refrizal (PKS).

Yang pasti kata Misbakhun, tingkat kepercayaan pasar khususnya pengusaha nasional dan internasional sangat tinggi pada Presiden Jokowi. “Saya kira kalau bukan Jokowi akan jatuh,” ujarnya.

Menurutnya, pelemahan rupiah itu disebabkan dua hal; yaitu faktor eksternal (global), dan internal. Untuk internal karena transaksi berjalan terkait impor BBM itu sangat tinggi, dan inilah yang menyedot 26 miliar dollar AS per bulan. “Perharinya kita impor 3 juta kiloliter BBM,” jelas Misbakhun.

Karena tingkat kepercayaan investor dan pengusaha sangat tinggi, dan sentimen pasar juga positif, maka pelemahan rupiah tersebut masih lebih baik dibanding dengan Turki, Argentina, India, dan negara-negara Eropa yang lain. Sehingga perekonomian Indonesia masih tumbuh dengan baik sekitar 5,2 persen.

Selain itu, UU Devisa Indonesia masih mengikuti rezim devisa bebas. “UU devisa ini punya peran besar pada fluktuasi rupiah dan valuta asing termasuk dollar AS sehingga bisa keluar-masuk seenaknya ke luar negeri. Makanya secara struktur harus diperbaiki,” ungkapnya.

Sementara itu Thailand, dan Vietnam kenapa lebih baik dibanding Indonesia menurut Misbakhun, karena ekspornya surplus. “Untuk itu, pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan termasuk mengurangi impor bagi infrastruktur BBM dan lain-lain,” pungkasnya.(Bir).

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index