.jpg)
JAKARTA, (BI)-Permintaan Wakil Ketua Mejelis PKS Hidayat Nur Wahid agar Menlu RI ikut menjelaskan pencekalan Habib Rizieq Shihab (HRS) oleh pemerintah Arab Saudi, ditepis Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, karena pencekalan itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah Indonesia.
“Pencekalan itu tak ada kaitannya dengan pemerintahan Indonesia. Karena yang memberikan informasi pencekalan itu Arab Saudi, maka tak ada urusannya dengan pemerintah Indonesia. Lalu, salahnya di mana?†tanya Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Seharusnya kata politisi Golkar itu, HRS itu kembali saja ke Indonesia jika ingin mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Karena negara wajib melindungi setiap warga negaranya sesuai amanat konstitusi UUD 1945.
Karena itu, jika minta bantuan Indonesia, menurut Bamsoet, kaitannya apa? “HRS pergi ke Arab Saudi itu kemauan sendiri, maka pulang saja ke Indonesia, jika ingin mendapat perlindungan pemerintah Indonesia,†ujarnya.
Menurut Bamsoet, sesuai pernyataan Duta Besar Arab Saudi, pencekalan HRS itu murni dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. “Jadi, pemerintah Arab Saudi bertanggungjawab atas pencekalan itu. Sebaliknya, jika tidak, maka akan menjadi masalah hukum bagi kedua negara,†tambahnya.
Dikatakan, jika kasus itu masalah hukum. “Kalau itu tidak benar, karena ini menyangkut hubungan kedua negara. Sehingga perlu dipastikan statement Duta Besar Arab Saudi itu dan harus dipertanggungjawabkan karena pencekalan itu tak dilakukan Indonesia itu,†pungkasnya.
Kabar pencekalan Imam Besar FPI Rizieq Syihab oleh otoritas Arab Saudi, pertama kali diembuskan oleh Tim Advokasi GNPF Ulama, Nasrullah Nasution.
Menurut Nasrulloh, bentuk diskriminasi yang dimaksud itu terjadi ketika Rizieq mengurus visa untuk terbang dari Arab Saudi ke Malaysia guna menyelesaikan disertasinya. Namun Rizieq dilarang terbang ke Malaysia tanpa alasan yang jelas oleh pihak imigrasi Arab Saudi.
Pihak Front Pembela Islam (FPI) lantas berkonsultasi ke Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait pencekalan Rizieq. Fadli mengaku akan menindaklanjuti laporan ini ke sejumlah instansi, mulai dari Polri, BIN, hingga Kemlu.(Bir)
“Pencekalan itu tak ada kaitannya dengan pemerintahan Indonesia. Karena yang memberikan informasi pencekalan itu Arab Saudi, maka tak ada urusannya dengan pemerintah Indonesia. Lalu, salahnya di mana?†tanya Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Seharusnya kata politisi Golkar itu, HRS itu kembali saja ke Indonesia jika ingin mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Karena negara wajib melindungi setiap warga negaranya sesuai amanat konstitusi UUD 1945.
Karena itu, jika minta bantuan Indonesia, menurut Bamsoet, kaitannya apa? “HRS pergi ke Arab Saudi itu kemauan sendiri, maka pulang saja ke Indonesia, jika ingin mendapat perlindungan pemerintah Indonesia,†ujarnya.
Menurut Bamsoet, sesuai pernyataan Duta Besar Arab Saudi, pencekalan HRS itu murni dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. “Jadi, pemerintah Arab Saudi bertanggungjawab atas pencekalan itu. Sebaliknya, jika tidak, maka akan menjadi masalah hukum bagi kedua negara,†tambahnya.
Dikatakan, jika kasus itu masalah hukum. “Kalau itu tidak benar, karena ini menyangkut hubungan kedua negara. Sehingga perlu dipastikan statement Duta Besar Arab Saudi itu dan harus dipertanggungjawabkan karena pencekalan itu tak dilakukan Indonesia itu,†pungkasnya.
Kabar pencekalan Imam Besar FPI Rizieq Syihab oleh otoritas Arab Saudi, pertama kali diembuskan oleh Tim Advokasi GNPF Ulama, Nasrullah Nasution.
Menurut Nasrulloh, bentuk diskriminasi yang dimaksud itu terjadi ketika Rizieq mengurus visa untuk terbang dari Arab Saudi ke Malaysia guna menyelesaikan disertasinya. Namun Rizieq dilarang terbang ke Malaysia tanpa alasan yang jelas oleh pihak imigrasi Arab Saudi.
Pihak Front Pembela Islam (FPI) lantas berkonsultasi ke Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait pencekalan Rizieq. Fadli mengaku akan menindaklanjuti laporan ini ke sejumlah instansi, mulai dari Polri, BIN, hingga Kemlu.(Bir)
