JAKARTA,(BI)-Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan jika peluru nyasar dari Lapangan Tembak Perbakin Senayan itu berdasarkan informasi, telah terindentidikasi bahwa pengguna senjata berinisial ‘I’ adalah seorang PNS berumur 32 tahun.
Penembak berinisial I ini berdomisili di kawasan Bintaro, keanggotaan dari Pengda Perbakin, Banten. “Yang bersangkutan telah mengikuti penataran dan pendidikan Tembak Reaksi dan baru memiliki sertifikat kelulusan Tembak Reaksi tahun 2018,†demikian Bamsoet, Selasa (16/10/2018).
Patut diduga yang bersangkutan menggunakan senjata genggam Glock-17 caliber 9mm yang telah dimodifikasi menjadi full automatis.
Seperti diketahui, penggunaan senjata otomatis itu dilarang keras untuk digunakan dalam arena olahraga menembak Perbakin Senayan.
Menurut Bamsoet, yang bersangkutan saat reloading atau saat mau mengeluarkan magazine terpencet pelatuk saat arah laras agak menghadap ke atas, dan lalu meledak.
“Karena senjata diduga sudah dirubah menjadi otomatis, maka yang keluar lebih dari satu peluru. Dan dua diantaranya menyasar ke gedung DPR RI,†jelas Bamsoet lagi.
Untuk itu DPR mendesak Polri untuk memproses kasus kelalaian yang berpotensi menimbulkan korban tersebut ke ranah hukum sesuai UU dan peraturan yang berlaku.
“Kepada PB Perbakin, kami mendesak agar memberikan sanksi organisasi yang tegas kepada yang bersangkutan,†pungkasnya.
Modal Kata-Kata
DPR ini hanya bermodal kata-kata maka tak boleh ada tekanan dari siapapun dalam pembicaraan konstitusi, anggaran, dan pengawasan. Maka harus ada design tata kelola sistem kawasan, keamanan gedung parlemen ini sebagai alur demokrasi,†tegas Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Fahri menceritakan jika Bung Karno sepulang dari Amerika Serikat dulu, mengimaginasikan trias politika (kompleks eksekutif, legislatif dan yudikatif) itu terintegrasi dengan transportasi yang aman.
Seperti di Washington DC, dimana gedung parlemen itu menjadi ‘The braind of nation’, maka dilengkapi dengan perpustakaan dan tentu saat ini dengan berbagai macam teknologi informasi yang canggih.
Nah, di Senayan sekarang, di tanah peninggalan Bung Karno seluas 278 hektar ini kacau penggunanaannya. Termasuk lapangan tembak yang ada di sekitar gedung DPR RI.
“Kalau konsepnya benar, maka tak boleh ada gedung yang lebih tinggi dari DPR RI ini, karena DPR RI simbol tertinggi dari suara rakyat. Tapi, nyatanya akibat tak ada design-nya, yang baik dan sistem pengamannya yang kacau, maka sering terjadi peluru nyasar.
Tentu, kondisi tersebut akibat problem tata kota, yang tidak benar. Seharusnya tata kelola parlemen ini dibuat agak lengkap sebagai panggung demokrasi.
“Tolong Gubernur Anies Baswedan, pikirkan untuk mengelola tata kota Jakarta ini. Lapangan latihan menembak itu harus jauh dari keramaian masyarakat. Kecuali bakso Senayan, itu tak boleh dugusur karena UKM itu harus didukung,†ungkap Fahri.
Atau lapangan latihan menembak itu dibangun di underground, di bawah bangunan gedung-gedung tinggi, agar peluru nyasar itu tak terulang. Kalau tidak, maka akan selalu ada sensasi untuk menembakkan peluruh ke Gedung DPR RI.
“Masak senjata mesin buat latihan menembak? Itu kan bisa membunuh orang. Itulah pentingnya tempat latihan yang aman, parlemen yang aman. Bahkan rumah anggota dewan di dekat Senayan sini. Tak perlu di Kalibata, agar mereka rajin dan tak terlambat dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat,†jelas Fahri lagi.
Sementara itu khusus peluru nyasar kenapa sampai ke lantai 13 dan 16, kata Fahri menurut keterangan kepolisian, karena penembaknya salah kokang senjata otomatis itu. “Untuk ini kita percayakan pada aparat untuk investigasi, dan kita tunggu hasilnya,†pungkasnya.
Anggota Komisi III DPR dari FPKB Abdul Kadir Karding meminta kepolisian menginvestigasi kasus itu secara tuntas, agar tidak ada kekhawatiran dan kesimpang-siuran peristiwa peluru nyasar ini. “Kita memang tak boleh begitu saja mempercayai bahwa itu peluru nyasar. Karena Pak Wenny Warauw saja yang pensiunan jenderal polisi tidak yakin kalau itu peluru nyasar. Karena itu investigasi kepolisian harus transparan dan tuntas,†ujarnya.
Selain itu kata Karding, pentingnya regulasi kepemilikan senjata itu dievaluasi. Baik terkait senjata yang digunakan untuk latihan, syarat-syarat orang yang boleh memegang senjata, keamanan tempat latihan agar tidak menyasar masyarakat, dan sebagainya.
“Selebihnya lapangan latihan menembak itu dipindah ke wilayah yang sepi dari keramaian masyarakat. Di Senayan ini banyak fasilitas umum. Khususnya gedung parlemen sebagai simbol negara sekaligus simbol demokrasi. Sehingga harus ditata ulang,†ungkapnya.(Bir)
