.jpg)
JAJARTA, (BI)-Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong diterapkannya sistem Pemilu e-voting (electronic voting). Tujuannya untuk efektivitas Pemilu dan membuat Pemilu lebih murah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah membuat sistem e-voting melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
"Selama ini sebenarnya sistem e-voting sudah dilakukan pada sejumlah pemilihan kepala desa (Pilkades). Sebanyak 172 Pilkades di Kabupaten Pemalang serta 14 Pilkades di Kabupaten Sidoarjo. Dan, itu berhasil. Karenanya, saya mengajak seluruh stake holder untuk mendorong penggunaan sistem e-voting mulai dari Pilkades, Pilkada, Pileg dan Pilpres," tutur Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai Indonesia sudah mulai melangkah maju dalam pembenahan sistem kepartaian. Melalui kenaikan dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang semula Rp 108 naik hampir 10 kali lipat menjadi Rp 1.000 per suara sah nasional yang didapat oleh partai politik, diharapkan bisa dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan kegiatan kepartaian secara transparan. Khususnya, dalam memberikan pendidikan politik kepada rakyat.
"Kehadiran dana partai politik dari APBN untuk mencegah partai politik mendapatkan pendanaan yang bisa mengganggu independensinya, maupun pendanaan melalui pelanggaran hukum seperti korupsi. Dana partai politik yang didapat dari APBN memang tak besar, karena itu partai harus pintar mencari dana lain yang sah secara hukum, misalnya melalui fund rising, penjualan merchandise, maupun kegiatan kreatif lainnya. Inilah tantangan terbesar yang perlu dijawab partai politik," pungkas Bamsoet. (Bir)
"Selama ini sebenarnya sistem e-voting sudah dilakukan pada sejumlah pemilihan kepala desa (Pilkades). Sebanyak 172 Pilkades di Kabupaten Pemalang serta 14 Pilkades di Kabupaten Sidoarjo. Dan, itu berhasil. Karenanya, saya mengajak seluruh stake holder untuk mendorong penggunaan sistem e-voting mulai dari Pilkades, Pilkada, Pileg dan Pilpres," tutur Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai Indonesia sudah mulai melangkah maju dalam pembenahan sistem kepartaian. Melalui kenaikan dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang semula Rp 108 naik hampir 10 kali lipat menjadi Rp 1.000 per suara sah nasional yang didapat oleh partai politik, diharapkan bisa dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan kegiatan kepartaian secara transparan. Khususnya, dalam memberikan pendidikan politik kepada rakyat.
"Kehadiran dana partai politik dari APBN untuk mencegah partai politik mendapatkan pendanaan yang bisa mengganggu independensinya, maupun pendanaan melalui pelanggaran hukum seperti korupsi. Dana partai politik yang didapat dari APBN memang tak besar, karena itu partai harus pintar mencari dana lain yang sah secara hukum, misalnya melalui fund rising, penjualan merchandise, maupun kegiatan kreatif lainnya. Inilah tantangan terbesar yang perlu dijawab partai politik," pungkas Bamsoet. (Bir)
