JAKARTA,(BI)-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergandengan tangan melakukan berbagai terobosan untuk mencegah suburnya korupsi di DPR RI.
Sebab, keberadaan anggota DPR RI bukan hanya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan masing-masing, melainkan juga sebagai cermin dari partai politik Indonesia.
"Sebagai ikhtiar untuk terus membersihkan dirinya dari korupsi, DPR RI mengajak KPK bekerjasama memberikan pembekalan anti korupsi kepada anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024,†tegas Bamsoet.
Hal itu disampaikan dalam peringatan hari anti korupsi, 'Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018' yang digelar KPK di Jakarta, Selasa (4/12/18).
Sebelum dilantik kata politisi Golkar, anggota DPR itu terlebih dahulu mendapat pembekalan dari KPK agar kelak tidak terjerumus korupsi yang menyesatkan.
Hadir Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini dibuka oleh Presiden Jokowi.
Tak hanya itu lanjut Bamsoet, pihaknya mengajak KPK bekerjasama memberikan ‘Award’ kepada partai politik yang anggotanya di DPR tidak terlibat korupsi.
“Selain punishement berupa penegakan hukum, pemberiaan reward juga perlu dilakukan agar dapat memacu semangat partai politik untuk selalu mengawasi anggotanya di DPR agar tidak tergoda korupsi,†ungkapnya.
Menurut Bamsoet, KPK sepenuhnya akan melakukan penilaian secara terukur, terpadu, objektif, transparan dan akuntabel.
“Sehingga penghargaan yang diperoleh akan menjadi sesuatu yang prestisius dan memberikan nilai lebih bagi partai politik di masyarakat. Sekaligus bisa menjadi alat kampanye yang positif," katanya.
Pembenahan yang dilakukan di DPR RI tersebut, menurut Bamsoet, dimaksudkan sebagai upaya dari membenahi partai politik yang merupakan hulu demokrasi.
Semakin kuat dan sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Karena bagaimanapun juga, dalam sebuah negara demokrasi, partai politik memiliki peran sangat deterministic dalam menentukan arah kebijakan negara, baik di legislatif (DPR/DPRD), eksekutif, bahkan di tingkat yudikatif.
"Sebagai tulang punggung demokrasi, partai politik menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang baik.
Hal ini setidaknya tercermin dalam lima fungsi partai politik, yaitu artikulasi, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik. Karenanya, demokrasi tidak akan bermakna apa-apa tanpa partai politik.
Kondisi partai politik yang saat ini belum banyak memberikan arti di masyarakat, tak lain adalah buah dari sistem politik tanah air yang terkadang menjebak partai politik dalam lingkaran korupsi. Misalnya, diterapkannya sistem kontestasi politik secara terbuka tak jarang menjadi sebab munculnya biaya politik tinggi yang bermuara pada korupsi.
Di masyarakat mulai ada wacana mengembalikan sistem Pilkada secara tak langsung melalui DPRD maupun penggunaan sistem campuran (mixedsystem) dalam pemilihan anggota Parlemen sebagaimana yang diterapkan di Jerman dan Selandia Baru.
“Usulan ini sebagai ikhtiar memperbaiki kondisi bangsa. Demokrasi bukan semata one man one vote, namun yang terpenting adanya asas keterwakilan rakyat dalam sistem penyelenggaraan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung," pungkasnya. (Bir).
Sebab, keberadaan anggota DPR RI bukan hanya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan masing-masing, melainkan juga sebagai cermin dari partai politik Indonesia.
"Sebagai ikhtiar untuk terus membersihkan dirinya dari korupsi, DPR RI mengajak KPK bekerjasama memberikan pembekalan anti korupsi kepada anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024,†tegas Bamsoet.
Hal itu disampaikan dalam peringatan hari anti korupsi, 'Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018' yang digelar KPK di Jakarta, Selasa (4/12/18).
Sebelum dilantik kata politisi Golkar, anggota DPR itu terlebih dahulu mendapat pembekalan dari KPK agar kelak tidak terjerumus korupsi yang menyesatkan.
Hadir Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia ini dibuka oleh Presiden Jokowi.
Tak hanya itu lanjut Bamsoet, pihaknya mengajak KPK bekerjasama memberikan ‘Award’ kepada partai politik yang anggotanya di DPR tidak terlibat korupsi.
“Selain punishement berupa penegakan hukum, pemberiaan reward juga perlu dilakukan agar dapat memacu semangat partai politik untuk selalu mengawasi anggotanya di DPR agar tidak tergoda korupsi,†ungkapnya.
Menurut Bamsoet, KPK sepenuhnya akan melakukan penilaian secara terukur, terpadu, objektif, transparan dan akuntabel.
“Sehingga penghargaan yang diperoleh akan menjadi sesuatu yang prestisius dan memberikan nilai lebih bagi partai politik di masyarakat. Sekaligus bisa menjadi alat kampanye yang positif," katanya.
Pembenahan yang dilakukan di DPR RI tersebut, menurut Bamsoet, dimaksudkan sebagai upaya dari membenahi partai politik yang merupakan hulu demokrasi.
Semakin kuat dan sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Karena bagaimanapun juga, dalam sebuah negara demokrasi, partai politik memiliki peran sangat deterministic dalam menentukan arah kebijakan negara, baik di legislatif (DPR/DPRD), eksekutif, bahkan di tingkat yudikatif.
"Sebagai tulang punggung demokrasi, partai politik menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang baik.
Hal ini setidaknya tercermin dalam lima fungsi partai politik, yaitu artikulasi, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik. Karenanya, demokrasi tidak akan bermakna apa-apa tanpa partai politik.
Kondisi partai politik yang saat ini belum banyak memberikan arti di masyarakat, tak lain adalah buah dari sistem politik tanah air yang terkadang menjebak partai politik dalam lingkaran korupsi. Misalnya, diterapkannya sistem kontestasi politik secara terbuka tak jarang menjadi sebab munculnya biaya politik tinggi yang bermuara pada korupsi.
Di masyarakat mulai ada wacana mengembalikan sistem Pilkada secara tak langsung melalui DPRD maupun penggunaan sistem campuran (mixedsystem) dalam pemilihan anggota Parlemen sebagaimana yang diterapkan di Jerman dan Selandia Baru.
“Usulan ini sebagai ikhtiar memperbaiki kondisi bangsa. Demokrasi bukan semata one man one vote, namun yang terpenting adanya asas keterwakilan rakyat dalam sistem penyelenggaraan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung," pungkasnya. (Bir).
