JAKARTA (BI)-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya menghubungkan Indonesia dari barat ke timur serta dari utara ke selatan, melainkan juga menghubungkan ikatan persaudaraan dari Aceh hingga Papua, serta dari Miangas hingga Rote,†demikian Bamsoet.
Hal itu disampaikan setelah dirinya menerima buku 'Kemajuan Infrastruktur Nasional' dari Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
"Banyak elite politik yang mengkritisi bahwa petani, nelayan, maupun rakyat di pedesaan tidak membutuhkan infrastruktur, mereka tidak makan semen dan pasir. Ungkapan ini tidak tepat. Justru karena adanya infrastrukturlah, petani, nelayan, dan juga rakyat di pedesaan menjadi mudah mendistribusikan produknya,†jelas politisi Golkar itu.
Infrastruktur kata Bamsoet, merupakan kunci bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Hadir Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menseskab Pramono Anung, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Selanjutnya Bamsoet memaparkan, infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi tidak hanya jalan raya, tapi juga pelabuhan, bandara, rel kereta api, irigasi, perumahan rakyat, dan infrastruktur energi dan informasi teknologi.
"Pembangunan infrastruktur berhasil membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Karena setiap pembiayaan Rp 1 triliun menyerap 14.000 tenaga kerja. Sudah lebih dari 7 juta tenaga kerja yang terserap di berbagai proyek infrastruktur," kata Bamsoet.
Karena itu dia memuji kebijakan Presiden Jokowi yang melebarkan pembangunan sampai ke wilayah timur Indonesia. “Itu membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya Jawa dan Sumatera,†tambahnya.
Jika hanya memikirkan Pilpres agar terpilih kembali menurut Bamsoet, Jokowi bisa dengan mudahnya memusatkan pembangunan dan bantuan sosial di Jawa. “Tapi, justru beliau melakukan langkah berani dengan membuka akses pembangunan sampai ke Papua," ungkap Bamsoet.
Selain penyerahan buku 'Kemajuan Infrastruktur Nasional', dalam acara tersebut juga diluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Dengan demikian Indonesia akan memiliki big data tentang seluruh informasi yang memiliki unsur lokasi di permukaan, di dalam, maupun di atas bumi Indonesia.
"Menjelang 74 tahun kemerdekaan Indonesia, akhirnya kita punya satu peta yang bisa dijadikan acuan dalam mengambil berbagai kebijakan. Geoportal Kebijakan Satu Peta juga bisa menunjang pembangunan infrastruktur dalam hal positioning, localization, surveying, mapping and charting," tutur Bamsoet.
Dengan adanya Kebijakan Satu Peta, diharapkan bisa meningkatkan kualitas penataan ruang baik ditingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan demikian kepastian usaha terkait lokasi, peruntukan, zonasi lahan juga semakin jelas dan memudahkan proses perizinan usaha.
"Saya harap political will pemerintah dalam menjalankan Kebijakan Satu Peta ini tidak kencang di awal dan mengendur di belakang. Kebijakan ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Melalui Kebijakan Satu Peta, Indonesia sudah menunjukan kepada dunia bahwa bangsa kita sudah mulai bergerak maju," pungkas Bamsoet.(Bir)
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya menghubungkan Indonesia dari barat ke timur serta dari utara ke selatan, melainkan juga menghubungkan ikatan persaudaraan dari Aceh hingga Papua, serta dari Miangas hingga Rote,†demikian Bamsoet.
Hal itu disampaikan setelah dirinya menerima buku 'Kemajuan Infrastruktur Nasional' dari Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
"Banyak elite politik yang mengkritisi bahwa petani, nelayan, maupun rakyat di pedesaan tidak membutuhkan infrastruktur, mereka tidak makan semen dan pasir. Ungkapan ini tidak tepat. Justru karena adanya infrastrukturlah, petani, nelayan, dan juga rakyat di pedesaan menjadi mudah mendistribusikan produknya,†jelas politisi Golkar itu.
Infrastruktur kata Bamsoet, merupakan kunci bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Hadir Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menseskab Pramono Anung, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Selanjutnya Bamsoet memaparkan, infrastruktur yang dibangun Presiden Jokowi tidak hanya jalan raya, tapi juga pelabuhan, bandara, rel kereta api, irigasi, perumahan rakyat, dan infrastruktur energi dan informasi teknologi.
"Pembangunan infrastruktur berhasil membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Karena setiap pembiayaan Rp 1 triliun menyerap 14.000 tenaga kerja. Sudah lebih dari 7 juta tenaga kerja yang terserap di berbagai proyek infrastruktur," kata Bamsoet.
Karena itu dia memuji kebijakan Presiden Jokowi yang melebarkan pembangunan sampai ke wilayah timur Indonesia. “Itu membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya Jawa dan Sumatera,†tambahnya.
Jika hanya memikirkan Pilpres agar terpilih kembali menurut Bamsoet, Jokowi bisa dengan mudahnya memusatkan pembangunan dan bantuan sosial di Jawa. “Tapi, justru beliau melakukan langkah berani dengan membuka akses pembangunan sampai ke Papua," ungkap Bamsoet.
Selain penyerahan buku 'Kemajuan Infrastruktur Nasional', dalam acara tersebut juga diluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Dengan demikian Indonesia akan memiliki big data tentang seluruh informasi yang memiliki unsur lokasi di permukaan, di dalam, maupun di atas bumi Indonesia.
"Menjelang 74 tahun kemerdekaan Indonesia, akhirnya kita punya satu peta yang bisa dijadikan acuan dalam mengambil berbagai kebijakan. Geoportal Kebijakan Satu Peta juga bisa menunjang pembangunan infrastruktur dalam hal positioning, localization, surveying, mapping and charting," tutur Bamsoet.
Dengan adanya Kebijakan Satu Peta, diharapkan bisa meningkatkan kualitas penataan ruang baik ditingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan demikian kepastian usaha terkait lokasi, peruntukan, zonasi lahan juga semakin jelas dan memudahkan proses perizinan usaha.
"Saya harap political will pemerintah dalam menjalankan Kebijakan Satu Peta ini tidak kencang di awal dan mengendur di belakang. Kebijakan ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Melalui Kebijakan Satu Peta, Indonesia sudah menunjukan kepada dunia bahwa bangsa kita sudah mulai bergerak maju," pungkas Bamsoet.(Bir)
