Jakarta (Beritiantermezo.com)-Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan terus melihat perkembangan wabah Covid-19 di Indonesia. Karena kondisi tersebut akan menjadi rujukan penentuan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020.
Menurutnya, pihaknya saat ini fokus menuntaskan masalah penanganan Covid 19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting.
"Pesta demokrasi, Pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (31/3).
Mantan Kapolri itu mengungkapkan, DPR, KPU, Bawaslu serta DKPP memahami kondisi saat ini yang tak memungkinkan melakukan tahapan-tahapan Pilkada. Karena bisa saja bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid-19 tentang jaga jarak dan pembatasan lainnya.
"Segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur Pilkada 2020," jelasnya.
Dia menegaskan, jadwal pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan 270 daerah peserta Pilkada 2020.
"Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumberdaya nasional, termasuk seluruh Pemda, seperti Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kotamadya dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid-19 demi keselamatan rakyat. Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid-19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman-teman di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," pungkasnya.***
Sumber : Merdeka.com
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akan terus melihat perkembangan wabah Covid-19 di Indonesia. Karena kondisi tersebut akan menjadi rujukan penentuan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020.
Menurutnya, pihaknya saat ini fokus menuntaskan masalah penanganan Covid 19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting.
"Pesta demokrasi, Pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (31/3).
Mantan Kapolri itu mengungkapkan, DPR, KPU, Bawaslu serta DKPP memahami kondisi saat ini yang tak memungkinkan melakukan tahapan-tahapan Pilkada. Karena bisa saja bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid-19 tentang jaga jarak dan pembatasan lainnya.
"Segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur Pilkada 2020," jelasnya.
Dia menegaskan, jadwal pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan 270 daerah peserta Pilkada 2020.
"Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumberdaya nasional, termasuk seluruh Pemda, seperti Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kotamadya dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid-19 demi keselamatan rakyat. Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid-19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman-teman di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," pungkasnya.***
Sumber : Merdeka.com
