.jpg)
KARIMUN (Beritaintermezo.com) - Bupati Karimun Aunur Rafiq berencana menjadikan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di masa kepemimpinannya. Hal itu disampaikannya saat membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Gedung Serbaguna Kantor Bupati, Kamis (28/7).
"Karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka ini menjadi potensi bagi kita untuk merebut peluang yang ada. Kabupaten Karimun harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ucap Rafiq.
Pertumbuhan ekonomi yang dimaksudnya adalah, dimulai dari pengelolaan berbagai sektor yang mampu meningkatkan pendapatan daerah seperti sektor jasa, sektor kemaritiman, perikanan, pengelolaan STS dan TMKS yang harus di kembangkan sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Pengembangan sektor jasa khususnya STS menurutnya sampai saat ini tak kunjung memberikan sesuatu yang berarti bagi daerah sejak beberapa tahun terakhir. Sehingga harus betul-betul dikelola dengan baik dan akan segera diperbaiki apa yang keliru.
Dengan demikian katanya, Kabupaten Karimun tidak lagi selalu bergantung kepada sumber daya alam (SDA), melainkan mulai mengelola seluruh sektor jasa yang ternyata memiliki banyak potensi.
"Ini akan kita gesert secara perlahan-lahan. Dari penjabaran yang saya sampaikan tadi ada tujuh misi, yang kemudian melahirkan 18 tujuan dengan memiliki 87 sasaran dan ada 125 program. Ini yang akan dibahas didalam RPJMD," jelas Rafiq.
Beberapa prioritas yang akan dikerjakan antara lain menurutnya seperti peningkatan dan pembangunan infrastruktur, SDM, ekonomi kerakyatan terutama pada sektor pertanian dalam arti luas, perikanan dan banyak lagi.
Disinggung apakah itu berkaitan dengan visi misi saat kampanye pada Pilkada Karimun tahun lalu, Rafiq tidak membantahnya dan ia mengaku memang saat kampanye menyatakan bahwa lima tahun kedepan akan menjadikan Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang dilandasi iman dan taqwa.
Kegiatan yang digelar selama dua hari itu menghadirkan beberapa tim ahli mulai dari Bappenas, LPM, Bappeda Provinsi dan lainnya. Hadir dalam kesempatan itu para FKPD Kabupaten Karimun, para kepala SKPD, Camat, ormas dan organisasi profesi.
Tak Boleh Diwakilkan
Dalam kesempatan itu Bupati Karimun Aunur Rafiq menegaskan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Karimun agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Musrenbang RPJMD secara penuh, tanpa diwakili oleh sekretaris dan hal ini wajib untuk dijalankan.
Untuk menyiasati hal itu, Rafiq pun langsung memerintahkan Sekda Karimun TS Arif Fadillah mengecek absensi kehadiran.
"Seluruh SKPD harus dapat menyampaikan visi dan misi serta harus menyampaikan rensra mereka. Ini akan diukur pencapaianya, makanya semua Kepala SKPD wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan oleh sekretaris atau siapapun. Kepada Pak Sekda saya perintahkan untuk memeriksa langsung daftar hadirnya sampai besok (hari ini).Jadi ketika mereka hadir jangan hanya konsep dan yang datang jangan hanya diwakilkan," ucap Rafiq.
Dalam penyusunan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 katanya lagi, Pemkab Karimun hanya akan memberikan anggaran bersasarkan priortas anggaran dari SKPD yang mana yang betul-betul dinilai layak.(tambunan)
"Karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka ini menjadi potensi bagi kita untuk merebut peluang yang ada. Kabupaten Karimun harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ucap Rafiq.
Pertumbuhan ekonomi yang dimaksudnya adalah, dimulai dari pengelolaan berbagai sektor yang mampu meningkatkan pendapatan daerah seperti sektor jasa, sektor kemaritiman, perikanan, pengelolaan STS dan TMKS yang harus di kembangkan sehingga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Pengembangan sektor jasa khususnya STS menurutnya sampai saat ini tak kunjung memberikan sesuatu yang berarti bagi daerah sejak beberapa tahun terakhir. Sehingga harus betul-betul dikelola dengan baik dan akan segera diperbaiki apa yang keliru.
Dengan demikian katanya, Kabupaten Karimun tidak lagi selalu bergantung kepada sumber daya alam (SDA), melainkan mulai mengelola seluruh sektor jasa yang ternyata memiliki banyak potensi.
"Ini akan kita gesert secara perlahan-lahan. Dari penjabaran yang saya sampaikan tadi ada tujuh misi, yang kemudian melahirkan 18 tujuan dengan memiliki 87 sasaran dan ada 125 program. Ini yang akan dibahas didalam RPJMD," jelas Rafiq.
Beberapa prioritas yang akan dikerjakan antara lain menurutnya seperti peningkatan dan pembangunan infrastruktur, SDM, ekonomi kerakyatan terutama pada sektor pertanian dalam arti luas, perikanan dan banyak lagi.
Disinggung apakah itu berkaitan dengan visi misi saat kampanye pada Pilkada Karimun tahun lalu, Rafiq tidak membantahnya dan ia mengaku memang saat kampanye menyatakan bahwa lima tahun kedepan akan menjadikan Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang dilandasi iman dan taqwa.
Kegiatan yang digelar selama dua hari itu menghadirkan beberapa tim ahli mulai dari Bappenas, LPM, Bappeda Provinsi dan lainnya. Hadir dalam kesempatan itu para FKPD Kabupaten Karimun, para kepala SKPD, Camat, ormas dan organisasi profesi.
Tak Boleh Diwakilkan
Dalam kesempatan itu Bupati Karimun Aunur Rafiq menegaskan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Karimun agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Musrenbang RPJMD secara penuh, tanpa diwakili oleh sekretaris dan hal ini wajib untuk dijalankan.
Untuk menyiasati hal itu, Rafiq pun langsung memerintahkan Sekda Karimun TS Arif Fadillah mengecek absensi kehadiran.
"Seluruh SKPD harus dapat menyampaikan visi dan misi serta harus menyampaikan rensra mereka. Ini akan diukur pencapaianya, makanya semua Kepala SKPD wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan oleh sekretaris atau siapapun. Kepada Pak Sekda saya perintahkan untuk memeriksa langsung daftar hadirnya sampai besok (hari ini).Jadi ketika mereka hadir jangan hanya konsep dan yang datang jangan hanya diwakilkan," ucap Rafiq.
Dalam penyusunan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 katanya lagi, Pemkab Karimun hanya akan memberikan anggaran bersasarkan priortas anggaran dari SKPD yang mana yang betul-betul dinilai layak.(tambunan)
