KARIMUN (Beritaintermezo.com)-Pelabuhan Kargo Parit Rampak di Kelurahan Seiraya, Kecamatan Meral yang akan difungsikan sebagai pelabuhan bongkar muat menggantikan Pelabuhan Taman Bunga dengan anggaran sekitar Rp34 miliar melalui APBD Karimun, masih memiliki beberapa kelemahan.
"Pelabuhan Parit Rampak masih memiliki beberapa kekurangan, di antaranya izin operasi yang harus diperbaharui dan kapasitas atau kemampuan pelabuhan yang mesti harus dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan," ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq di rumah dinasnya, belum lama ini.
Kata Rafiq, meski terdapat beberapa kekurangan, namun Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono, sangat memahami dan sependapat dengan regulator pelabuhan seperti PT Pelindo dan Badan Usaha Pelabuhanan (BUP) Karimun agar pelabuhan kargo dipindahkan dari Taman Bunga ke Parit Rampak.
"Setelah izin operasi Pelabuhan Parit Rampak diperbaharui, maka nantinya juga akan diatur konsensi (kerjasama) antara BUP dan Pelindo atau BUP dan KSOP yang sedang kami persiapkan. Hanya saja, yang terpenting dalam hal ini bagaimana pemerintah daerah menyerahkan aset ini kepada BUP," jelas Rafiq.
Menurutnya, setelah dilakukan peralihan aset Pelabuhan Parit Rampak tersebut, maka paling lama akhir 2016 ini operasional pelabuhan kargo secara resmi akan dipindahkan dari Taman Bunga ke Parit Rampak. Apalagi, semua instansi terkait mulai dari daerah sampai ke pusat sudah sangat mendukung rencana pemindahan itu.
Menurutnya, secara keseluruhan Pelabuhan Parit Rampak sangat layak untuk beroperasi. Hanya perlu penambahan beberapa bagian untuk sandaran kapal. Penambahan sandaran kapal itu anggarannya sudah diajukan BUP Karimun kepada dirinya selaku Bupati dan sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas BUP.
"Untuk mengecek kondisi pelabuhan tersebut, maka tim dari Ditjen Perhubungan Laut dalam waktu dekat akan turun ke Karimun untuk melihat secara langsung kondisi pelabuhan itu. Dengan begitu, maka akan diketahui sejauh mana kekurangan pelabuhan itu dan apa saja yang akan diperbaiki," tuturnya.
Bupati Rafiq sebelumnya telah menemui Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono bersama beberapa deputi dan jajarannya di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Rafiq memaparkan kondisi Pelabuhan Taman Bunga yang sangat tidak representatif yang dinilai sudah mengganggu aktivitas masyarakat dan menghambat dunia usaha.
Saat memaparkan kondisi Pelabuhan Taman Bunga dan Parit Rampak kepada Dirjen Hubla, Bupati Rafiq membawa beberapa pejabat di Karimun diantaranya dua Wakil Ketua DPRD Karimun, Kepala KSOP Tanjungbalai Karimun, Manajer PT Pelindo Cabang Tanjungbalai Karimun, Dirut BUP, Sekretaris Bappeda dan pejabat lainnya. (tambunan)
"Pelabuhan Parit Rampak masih memiliki beberapa kekurangan, di antaranya izin operasi yang harus diperbaharui dan kapasitas atau kemampuan pelabuhan yang mesti harus dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan," ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq di rumah dinasnya, belum lama ini.
Kata Rafiq, meski terdapat beberapa kekurangan, namun Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono, sangat memahami dan sependapat dengan regulator pelabuhan seperti PT Pelindo dan Badan Usaha Pelabuhanan (BUP) Karimun agar pelabuhan kargo dipindahkan dari Taman Bunga ke Parit Rampak.
"Setelah izin operasi Pelabuhan Parit Rampak diperbaharui, maka nantinya juga akan diatur konsensi (kerjasama) antara BUP dan Pelindo atau BUP dan KSOP yang sedang kami persiapkan. Hanya saja, yang terpenting dalam hal ini bagaimana pemerintah daerah menyerahkan aset ini kepada BUP," jelas Rafiq.
Menurutnya, setelah dilakukan peralihan aset Pelabuhan Parit Rampak tersebut, maka paling lama akhir 2016 ini operasional pelabuhan kargo secara resmi akan dipindahkan dari Taman Bunga ke Parit Rampak. Apalagi, semua instansi terkait mulai dari daerah sampai ke pusat sudah sangat mendukung rencana pemindahan itu.
Menurutnya, secara keseluruhan Pelabuhan Parit Rampak sangat layak untuk beroperasi. Hanya perlu penambahan beberapa bagian untuk sandaran kapal. Penambahan sandaran kapal itu anggarannya sudah diajukan BUP Karimun kepada dirinya selaku Bupati dan sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas BUP.
"Untuk mengecek kondisi pelabuhan tersebut, maka tim dari Ditjen Perhubungan Laut dalam waktu dekat akan turun ke Karimun untuk melihat secara langsung kondisi pelabuhan itu. Dengan begitu, maka akan diketahui sejauh mana kekurangan pelabuhan itu dan apa saja yang akan diperbaiki," tuturnya.
Bupati Rafiq sebelumnya telah menemui Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono bersama beberapa deputi dan jajarannya di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Rafiq memaparkan kondisi Pelabuhan Taman Bunga yang sangat tidak representatif yang dinilai sudah mengganggu aktivitas masyarakat dan menghambat dunia usaha.
Saat memaparkan kondisi Pelabuhan Taman Bunga dan Parit Rampak kepada Dirjen Hubla, Bupati Rafiq membawa beberapa pejabat di Karimun diantaranya dua Wakil Ketua DPRD Karimun, Kepala KSOP Tanjungbalai Karimun, Manajer PT Pelindo Cabang Tanjungbalai Karimun, Dirut BUP, Sekretaris Bappeda dan pejabat lainnya. (tambunan)
