Kepri (Beritaintermezo.com)-Sejumlah mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Riau Coruption Watch ( LSM RCW) Kepri menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Dompak, Tanjungpinang. Mereka mendesak Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk tegas mengambil sikap menjalankan roda pemerintahan serta menuntaskan berbagai persoalan di Kepri, Selasa (11/10).
Mereka juga mendesak Nurdin untuk tegas mengambil tindakan terhadap sejumlah pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bermain-main dan memonopoli sejumlah paket proyek untuk kalangan kelompok tertentu dengan terindikasi Kolusi Korupsi dan Nopotisme (KKN).
Salah satu contoh, tetang pelaksanaan paket proyek pekerjaan peningkatan jalan lingungan BBI di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Pertenakan (Distanhutnak) Provinsi Kepri tahun 2016 senilai Rp7,5 miliar lebih, dan disinyalir terjadi permainan antara panitia dengan pihak rekanan atau kontraktor yang dimenangkan.
Desakan lain juga disampaikan dalam aksi demo tersebut, agar Nurdin Basirun untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka tentang status ijazah Paket C yang dimilikinya, termasuk menyangkut status kewarga negaraan asing.
"Kami minta Gubernur Kepri tegas dalam mengambil sikap demi menjalankan roda pemerintahan, tanpa ada interpensi oleh para mafia politik," ucap Samiun, koordinator aksi dari mahasiwa.
Samiun juga meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun lebih tegas kepada seluruh kepal dinas SKPD yang dinilai selalu merampok dana keuangan di Kepri, serta tidak ada lagi permainan yang berkedok proyek untuk kelompok tertentu.
"Jika Gubernur tidak sanggup dalam menjalankan roda pemerintahan secara baik dan tegas, maka lebih bagus mundur saja dari jabatanya," ucap mahasiwa.
Desakan lain, juga disampaikan Ketua LSM Riau Coruption Watch (RCW) Kepri, Mukansyah, agar Nurdin dapat lebih terbuka terhadap berbagai persoalan di Kepri, termasuk di Kabupaten Karimun, dimasa jabatanya menjadi Bupati saat itu.
"Kami akan laporkan ke Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tindakan lebih lanjut," ucap Mulkan.
Aksi demo tersebut mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Tannjungpinang dan anggota Satpol PP Kepri untuk berjaga di depan pintu masuk ruangan Kantor Gubernur.
Mereka terus mendesak, agar aparat yang bertugas dapat mengizinkan masuk menemui langsung Nurdin Basirun, guna menyampaikan segala macam unek-unek mereka, terutama menyangkut berbagai persoalan di bawah naungan tugas Nurdni saat ini.
Aksi demo tersebut sempat disambut Staf Ahli Gubernur, yakni Reni Yusneli yang juga sempat menjabat sebagai mantan Plt Sekda Prov Kepri, serta Kepala Satpol PP Kepri, Maifrizon.
Kedua pejabat Pemprov Kepri tersebut menyatakan, bahwa Gubernur Kepri sedang tidak ada ditempat saat ini, karena tugas di luar. "Kami akan sampaikan segala aspirasi adek-adek ini ke Gubernur nanti," ucap Yusneli dan Maifrizon.
Meskipun sudah mendapatkan penjelasan dari kedua pejabat tersebut, namun para demonstran tetap ngotot ingin bertemu langsung dengan Nurdin. Terlebih setelah mereka dapati informasi, bahwa Nurdin Basirun adan di kantornya saat itu.
Akibatnya sempat terjadi dorongan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Kasat Sabhara Polres Tanjungpinang, AKP Limin, akhirnya para mahasiwa tersebut mengurungkan niatnya.
"Kami minta maaf kepada aparat kepolisian yang bertugas saat ini. Namun aksi kami ini akan terus berlanjut, hingga ada kepastian untuk dapat bertemu dengan Gubernur," pungkas Samiun sambil membubarkan diri dengan tertib. (hk/omri)
Mereka juga mendesak Nurdin untuk tegas mengambil tindakan terhadap sejumlah pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bermain-main dan memonopoli sejumlah paket proyek untuk kalangan kelompok tertentu dengan terindikasi Kolusi Korupsi dan Nopotisme (KKN).
Salah satu contoh, tetang pelaksanaan paket proyek pekerjaan peningkatan jalan lingungan BBI di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Pertenakan (Distanhutnak) Provinsi Kepri tahun 2016 senilai Rp7,5 miliar lebih, dan disinyalir terjadi permainan antara panitia dengan pihak rekanan atau kontraktor yang dimenangkan.
Desakan lain juga disampaikan dalam aksi demo tersebut, agar Nurdin Basirun untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka tentang status ijazah Paket C yang dimilikinya, termasuk menyangkut status kewarga negaraan asing.
"Kami minta Gubernur Kepri tegas dalam mengambil sikap demi menjalankan roda pemerintahan, tanpa ada interpensi oleh para mafia politik," ucap Samiun, koordinator aksi dari mahasiwa.
Samiun juga meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun lebih tegas kepada seluruh kepal dinas SKPD yang dinilai selalu merampok dana keuangan di Kepri, serta tidak ada lagi permainan yang berkedok proyek untuk kelompok tertentu.
"Jika Gubernur tidak sanggup dalam menjalankan roda pemerintahan secara baik dan tegas, maka lebih bagus mundur saja dari jabatanya," ucap mahasiwa.
Desakan lain, juga disampaikan Ketua LSM Riau Coruption Watch (RCW) Kepri, Mukansyah, agar Nurdin dapat lebih terbuka terhadap berbagai persoalan di Kepri, termasuk di Kabupaten Karimun, dimasa jabatanya menjadi Bupati saat itu.
"Kami akan laporkan ke Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tindakan lebih lanjut," ucap Mulkan.
Aksi demo tersebut mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Tannjungpinang dan anggota Satpol PP Kepri untuk berjaga di depan pintu masuk ruangan Kantor Gubernur.
Mereka terus mendesak, agar aparat yang bertugas dapat mengizinkan masuk menemui langsung Nurdin Basirun, guna menyampaikan segala macam unek-unek mereka, terutama menyangkut berbagai persoalan di bawah naungan tugas Nurdni saat ini.
Aksi demo tersebut sempat disambut Staf Ahli Gubernur, yakni Reni Yusneli yang juga sempat menjabat sebagai mantan Plt Sekda Prov Kepri, serta Kepala Satpol PP Kepri, Maifrizon.
Kedua pejabat Pemprov Kepri tersebut menyatakan, bahwa Gubernur Kepri sedang tidak ada ditempat saat ini, karena tugas di luar. "Kami akan sampaikan segala aspirasi adek-adek ini ke Gubernur nanti," ucap Yusneli dan Maifrizon.
Meskipun sudah mendapatkan penjelasan dari kedua pejabat tersebut, namun para demonstran tetap ngotot ingin bertemu langsung dengan Nurdin. Terlebih setelah mereka dapati informasi, bahwa Nurdin Basirun adan di kantornya saat itu.
Akibatnya sempat terjadi dorongan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari Kasat Sabhara Polres Tanjungpinang, AKP Limin, akhirnya para mahasiwa tersebut mengurungkan niatnya.
"Kami minta maaf kepada aparat kepolisian yang bertugas saat ini. Namun aksi kami ini akan terus berlanjut, hingga ada kepastian untuk dapat bertemu dengan Gubernur," pungkas Samiun sambil membubarkan diri dengan tertib. (hk/omri)
