Karimun (Beritaintermezo.com) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur meminta kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Karimun agar bisa menjadi pelayan kepada masyarakat. Karena, sejatinya PNS bukanlah raja, melainkan pelayan masyarakat.
"Selama ini, saya merasakan sulitnya berurusan dengan birokrasi. Sulitnya kalau mau menghadap pejabat. Sulitnya kalau nak ngurus izin. Sulitnya nak ngurus akte kelahiran. Sebenarnya itu hak rakyat. Itu adalah hak masyarakat. Bukan haknya PNS," ungkap Asman Abnur saat syukuran HUT Kabupaten Karimun ke-17 di halaman kediaman dinas Bupati Karimun, Rabu (12/10).
Kata Asman, ada dua hal yang perlu dicamkan oleh PNS ke depan. Pertama, PNS harus punya hospitality atau rasa melayani. Jangan menjadi raja. Pegawai Negeri itu harus melayani, siapa yang dilayani? masyarakat. Buang jauh-jauh cara tradisional itu. Tidak boleh mentang-mentang sudah jadi Kepala SKPD, lalu semua orang diminta untuk menghadap.
"Masyarakat menghadap susah. Nah, kalau ada PNS yang macam gini tolong, saya sudah buka 24 jam sekarang, namanya Sistem Pengelolaan, Pengaduan, Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Ini dari Presiden sudah dipindahkan ke MenPAN RB sekarang. Bagi yang punya komputer, tinggal lapor.go.id. Semua keluhan masukkan kesitu, pasti MenPAN nya tahu," tuturnya.
Menurutnya, sistem itu bisa diakses mulai dari pelosok Papua sampai Aceh, kalau ada PNS yang macama-macam silakan laporkan kepada Bupati setempat. Termasuk juga di Karimun. Dirinya, ingin, setelah adanya SP4N tersebut, maka akan banyak perubahan dalam perilaku PNS dalam melayani masyarakat.
Maka dari itu, katanya, ke depan tidak boleh lagi PNS yang merasa penguasa. PNS ke depan harus punya raport enterpreneur. Jangan malas. Jangan sampai masuk kantor hanya gara-gara takut absen yang pakai jempol. PNS tidak boleh kehilangan akal, harus punya inovasi. PNS ke depan harus banyak ide, jangan tergantung bupati.
"SKPD itu sudah dimandat oleh Bupati agar melakukan inovasi-inovasi yang baik. Maka dari itu, Pak Bupati saya pesankan betul, kalau SKPD nya nggak bener, ganti aja gak apa-apa. Maka dari itu, kita juga harus memperhatikan PNS ke depan. Saya selalu bicara dengan
Badan Kepegawaian Negara (BKN). Layani kebutuhan PNS ke depan. Jangan dipersulit urusan PNS," paparnya. Asman juga mengingatkan, tak boleh lagi PNS membawa map ke BKD untuk naik pangkat. "Mau pendidikan, dan macama-macam. Kalau ada juga
BKD yang macam-macam silakan lapor saya. Ini kesempatan Pak Gubernur, mumpung saya jadi MenPAN saya bisa bercakap begini. Nanti, kalau saya tak jadi MenPAN lagi saya tak bisa lagi bicara ini. Ini kan amanat," ulasnya.
Kata dia, ke depan PNS harus makin profesional. Kapan dia naik pangkat, kapan dia mau pendidikan, kapan dia harus naik pangkat lagi, ke depan harus jelas karirnya. Dia sudah bilang ke BKN, ke depan tidak boleh lagi ada SKPD daerah datang ke BKN untuk mengurus anak buahnya naik pangkat, sekarang sudah sistem IT. Kapan orang nak naik pangkat, kapan orang nak pensiun, sudah jelas semua.
"Maka dari itu, ASN ke depan tidak boleh main-main dengan perizinan. Izin adalah haknya rakyat. Berikan. Permudah. Nah, mudah-mudahan, dua-tiga tahun ke depan, seluruh pemerintahan di Indonesia jadi pelayanan publik yang baik. Saya ingin menghimbau kepada Pak Gubernur, kalau dapat seluruh kabupaten/kota di Kepri bisa jadi contoh untuk nasional," pungkasnya. (tambunan)
"Selama ini, saya merasakan sulitnya berurusan dengan birokrasi. Sulitnya kalau mau menghadap pejabat. Sulitnya kalau nak ngurus izin. Sulitnya nak ngurus akte kelahiran. Sebenarnya itu hak rakyat. Itu adalah hak masyarakat. Bukan haknya PNS," ungkap Asman Abnur saat syukuran HUT Kabupaten Karimun ke-17 di halaman kediaman dinas Bupati Karimun, Rabu (12/10).
Kata Asman, ada dua hal yang perlu dicamkan oleh PNS ke depan. Pertama, PNS harus punya hospitality atau rasa melayani. Jangan menjadi raja. Pegawai Negeri itu harus melayani, siapa yang dilayani? masyarakat. Buang jauh-jauh cara tradisional itu. Tidak boleh mentang-mentang sudah jadi Kepala SKPD, lalu semua orang diminta untuk menghadap.
"Masyarakat menghadap susah. Nah, kalau ada PNS yang macam gini tolong, saya sudah buka 24 jam sekarang, namanya Sistem Pengelolaan, Pengaduan, Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Ini dari Presiden sudah dipindahkan ke MenPAN RB sekarang. Bagi yang punya komputer, tinggal lapor.go.id. Semua keluhan masukkan kesitu, pasti MenPAN nya tahu," tuturnya.
Menurutnya, sistem itu bisa diakses mulai dari pelosok Papua sampai Aceh, kalau ada PNS yang macama-macam silakan laporkan kepada Bupati setempat. Termasuk juga di Karimun. Dirinya, ingin, setelah adanya SP4N tersebut, maka akan banyak perubahan dalam perilaku PNS dalam melayani masyarakat.
Maka dari itu, katanya, ke depan tidak boleh lagi PNS yang merasa penguasa. PNS ke depan harus punya raport enterpreneur. Jangan malas. Jangan sampai masuk kantor hanya gara-gara takut absen yang pakai jempol. PNS tidak boleh kehilangan akal, harus punya inovasi. PNS ke depan harus banyak ide, jangan tergantung bupati.
"SKPD itu sudah dimandat oleh Bupati agar melakukan inovasi-inovasi yang baik. Maka dari itu, Pak Bupati saya pesankan betul, kalau SKPD nya nggak bener, ganti aja gak apa-apa. Maka dari itu, kita juga harus memperhatikan PNS ke depan. Saya selalu bicara dengan
Badan Kepegawaian Negara (BKN). Layani kebutuhan PNS ke depan. Jangan dipersulit urusan PNS," paparnya. Asman juga mengingatkan, tak boleh lagi PNS membawa map ke BKD untuk naik pangkat. "Mau pendidikan, dan macama-macam. Kalau ada juga
BKD yang macam-macam silakan lapor saya. Ini kesempatan Pak Gubernur, mumpung saya jadi MenPAN saya bisa bercakap begini. Nanti, kalau saya tak jadi MenPAN lagi saya tak bisa lagi bicara ini. Ini kan amanat," ulasnya.
Kata dia, ke depan PNS harus makin profesional. Kapan dia naik pangkat, kapan dia mau pendidikan, kapan dia harus naik pangkat lagi, ke depan harus jelas karirnya. Dia sudah bilang ke BKN, ke depan tidak boleh lagi ada SKPD daerah datang ke BKN untuk mengurus anak buahnya naik pangkat, sekarang sudah sistem IT. Kapan orang nak naik pangkat, kapan orang nak pensiun, sudah jelas semua.
"Maka dari itu, ASN ke depan tidak boleh main-main dengan perizinan. Izin adalah haknya rakyat. Berikan. Permudah. Nah, mudah-mudahan, dua-tiga tahun ke depan, seluruh pemerintahan di Indonesia jadi pelayanan publik yang baik. Saya ingin menghimbau kepada Pak Gubernur, kalau dapat seluruh kabupaten/kota di Kepri bisa jadi contoh untuk nasional," pungkasnya. (tambunan)
