KARIMUN (Beritaintermezo.com)- Pemerintah Kabupaten Karimun kembali menoreh prestasi di tingkat nasional, yakni mendapatkan penghargaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 terbaik, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
"Kita patut berbangga, capaian nilai laporan kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2014 berhasil masuk 5 besar dari 156 Kabupaten / Kota Se Sumatera dan D.I.Y yang dievaluasi Menpan RB dengan predikat penilaian BB dengan skor penilaian 70,02,” jelas Bupati Karimun H Aunur Rafiq, pada acara penyerahan piagam penghargaan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dan penandatanganan perjanjian kerja (PK) tahun 2014 di Kantor Bupati Karimun, Senin (1/2).
Rafiq mengatakan Kabupaten Karimun mendapatkan peringkat ke 2 terbaik se Sumatera dan DIY setelah Kota Tanjung Pinang dengan predikat penilaian BB dengan skor penilaian 88,02. Kemudian daerah yang memperoleh penilaian terbaik lainnya adalah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.
"Ini semua, merupakan keberhasilan semua pihak, khususnya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk kecamatan dan kelurahan di Bumi Berazam yang kita cintai ," ujar Rafiq.
Rafiq mengatakan, hasil tersebut merupakan salah satu capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun bidang peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dibandingkan capaian pada 2013 dengan kategori (B) yang hanya meraih nilai 65,21, hasil LAKIP 2014 itu menurut Rafiq, telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
“Hasil yang kita raih dari tahun ke tahun terus meningkat baik dimana Tahun 2010 predikat penilaian cukup baik (CC) dengan skor penilaian 57,20, Tahun 2011 predikat penilaian cukup baik (CC) dengan skor penilaian 59,43 dan Tahun 2012 predikat penilaian cukup baik (CC) dengan skor penilaian 62,17,” ujar Rafiq.
Rafiq juga memotifasi para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Karimun untuk tahun 2016 lebih bisa meningkatkan kinerja masing-masing dan pelayanan ke masyarakat.
"Ini akan semakin memacu kami untuk mencapai kategori A di tahun depan. Tentunya dengan memenuhi seluruh indikator dan kelengkapan yang ditetapkan sebagai komitmen Pemkab Kutai Kartanegara mewujudkan pemerintahan 'result oriented government' atau yang berorientasi kepada hasil," ungkap Rafiq.
Selanjutnya, Rafiqmenyampaikan terima kasih kepada SKPD yang telah secara bersama-sama melakukan peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Tahun depan, Rafiq meminta keterlibatan seluruh SKPD agar bisa menjadi SKPD pendamping daerah dalam rangka meningkatkan nilai LAKIP yang telah dicapai pada tahun ini khususnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta SKPD lainnya yang akan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kutai Kartanegara.
Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun DR TS Arief Fadillah mengatakan, proses evaluasi LAKIP pada 2014 itu dilakukan secara langsung oleh Kementerian PAN & RB, yakni di dalam pelaksanaannya dilakukan secara ketat, dengan menilai capaian dan dokumen pendukung berbagai indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN & RB.
Disampaikan Arief, penyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 156 pemerintah kabupaten/kota Se Sumatera dan Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY), dilakukan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang diterima Bupati Karimun H Aunur Rafiq, di Yogyakarta, Senin (25/01) lalu.
“Secara umum untuk wilayah Sumatera dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terjadi peningkatan nilai dari tahun lalu sebesar 47,46 menjadi 48,56. Pak Menteri menyampaikan akuntabilitas kinerja pemerintah baik di pusat dan daerah semakin membaik, hal ini menunjukkan adanya upaya-upaya dari instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka. Kuncinya adalah komitmen dari pimpinan untuk terus menggaris bawahi kepada stafnya bahwa LAKIP ini penting," ujar Arief
Arief juga menyampaikan, kunci dari peningkatan perekonomian pembangunan dari suatu negara adalah kualitas dari institusi, terutama institusi pemerintahan yang dalam hal ini adalah birokrasi. Birokrasi ibarat mesin yang akan menyelesaikan tugasnya guna mendapatkan hasil yang maksimal.
"Sangat penting untuk fokus pada perbaikan kualitas institusi yakni pada domain pemerintahan. Melalui LAKIP dapat kita ketahui akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Dan ini merupakan evaluasi tahunan untuk mengetahui capaian hasil kinerja pembangunan” jelasnya. (tambunan)
"Kita patut berbangga, capaian nilai laporan kinerja Kabupaten Karimun Tahun 2014 berhasil masuk 5 besar dari 156 Kabupaten / Kota Se Sumatera dan D.I.Y yang dievaluasi Menpan RB dengan predikat penilaian BB dengan skor penilaian 70,02,” jelas Bupati Karimun H Aunur Rafiq, pada acara penyerahan piagam penghargaan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dan penandatanganan perjanjian kerja (PK) tahun 2014 di Kantor Bupati Karimun, Senin (1/2).
Rafiq mengatakan Kabupaten Karimun mendapatkan peringkat ke 2 terbaik se Sumatera dan DIY setelah Kota Tanjung Pinang dengan predikat penilaian BB dengan skor penilaian 88,02. Kemudian daerah yang memperoleh penilaian terbaik lainnya adalah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.
"Ini semua, merupakan keberhasilan semua pihak, khususnya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk kecamatan dan kelurahan di Bumi Berazam yang kita cintai ," ujar Rafiq.
Rafiq mengatakan, hasil tersebut merupakan salah satu capaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun bidang peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dibandingkan capaian pada 2013 dengan kategori (B) yang hanya meraih nilai 65,21, hasil LAKIP 2014 itu menurut Rafiq, telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
“Hasil yang kita raih dari tahun ke tahun terus meningkat baik dimana Tahun 2010 predikat penilaian cukup baik (CC) dengan skor penilaian 57,20, Tahun 2011 predikat penilaian cukup baik (CC) dengan skor penilaian 59,43 dan Tahun 2012 predikat penilaian cukup baik (CC) dengan skor penilaian 62,17,” ujar Rafiq.
Rafiq juga memotifasi para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Karimun untuk tahun 2016 lebih bisa meningkatkan kinerja masing-masing dan pelayanan ke masyarakat.
"Ini akan semakin memacu kami untuk mencapai kategori A di tahun depan. Tentunya dengan memenuhi seluruh indikator dan kelengkapan yang ditetapkan sebagai komitmen Pemkab Kutai Kartanegara mewujudkan pemerintahan 'result oriented government' atau yang berorientasi kepada hasil," ungkap Rafiq.
Selanjutnya, Rafiqmenyampaikan terima kasih kepada SKPD yang telah secara bersama-sama melakukan peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Tahun depan, Rafiq meminta keterlibatan seluruh SKPD agar bisa menjadi SKPD pendamping daerah dalam rangka meningkatkan nilai LAKIP yang telah dicapai pada tahun ini khususnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta SKPD lainnya yang akan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kutai Kartanegara.
Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun DR TS Arief Fadillah mengatakan, proses evaluasi LAKIP pada 2014 itu dilakukan secara langsung oleh Kementerian PAN & RB, yakni di dalam pelaksanaannya dilakukan secara ketat, dengan menilai capaian dan dokumen pendukung berbagai indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN & RB.
Disampaikan Arief, penyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 156 pemerintah kabupaten/kota Se Sumatera dan Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY), dilakukan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang diterima Bupati Karimun H Aunur Rafiq, di Yogyakarta, Senin (25/01) lalu.
“Secara umum untuk wilayah Sumatera dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terjadi peningkatan nilai dari tahun lalu sebesar 47,46 menjadi 48,56. Pak Menteri menyampaikan akuntabilitas kinerja pemerintah baik di pusat dan daerah semakin membaik, hal ini menunjukkan adanya upaya-upaya dari instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja mereka. Kuncinya adalah komitmen dari pimpinan untuk terus menggaris bawahi kepada stafnya bahwa LAKIP ini penting," ujar Arief
Arief juga menyampaikan, kunci dari peningkatan perekonomian pembangunan dari suatu negara adalah kualitas dari institusi, terutama institusi pemerintahan yang dalam hal ini adalah birokrasi. Birokrasi ibarat mesin yang akan menyelesaikan tugasnya guna mendapatkan hasil yang maksimal.
"Sangat penting untuk fokus pada perbaikan kualitas institusi yakni pada domain pemerintahan. Melalui LAKIP dapat kita ketahui akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah. Dan ini merupakan evaluasi tahunan untuk mengetahui capaian hasil kinerja pembangunan” jelasnya. (tambunan)
