Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar rapat paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Kepala Daerah Tahun 2018 sekaligus Laporan Keterangan  Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Kepala Daerah masa jabatan periode 2014-2019 yang digelar pada Senin (11/2/2019).

Rapat paripurna digelar di ruang paripurna DPRD Riau dan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu didampingi Ketua Septina Primawati dan wakil ketua Novi Waldy Jusman. Sementara dari pemerintah Provinsi Riau Selain dihadiri Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, juga dihadiri Sekretaris Daerah Ahmad Hijazi, forkopimda, asisten serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan instansi vertikal.

Rapat dimulai pukul 12.05 wiab, Pimpina Sidang Kordias Pasaribu mengatakan bahwa agenda rapat paripurna tersebut membacakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKP) Kepala Daerah Tahun 2018 serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ-AMS) Kepala Daerah Periode masa jabatan 2014-2019. Sesuai absensi, rapat paripurna dihadiri 40 anggota dari 65 anggota DPRD Riau dan terbuka untuk umum.

Laporkan Capaian Kerja

Gubernur Riau (Gubri) Wan Thamrin Hasyim yang membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2018 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa jabatan (LKPJ AMJ) tahun 2014-2019 mengatakan bahwa laporan tersebut merupakan kumpulan dari tiga Kepala Daerah yang terjadi yaitu masa Annas Maamun, 14 Februari 2014- 6 Oktober 2014. Kemudian Arsyadjuliandi Rahman dari 6 Oktober 2014-23 Novemver 2018 dan Wan Thamrin Hasyim dari 23 Novemver 2018 sampai 19 Februari 2019. 

"Alhamdulillah atas dukungan anggota DPRD Riau. Kerja keras dan kerjasama berbagai pihak, sampai pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2014-2019 pada umumnya seluruh indikator pembangunan sudah dapat kita capai," ujar Wan Thamrin pada pidato pengantar yang disampaikan.

Salah satu indikator yang disampaikan Gubernur Wan Thamrin adalah, penduduk Riau tahun 2018 menunjukkan ada peningkatan sebesar 2,36 persen dari 6.657.911 jiwa tahun 2017, jadi 6.814.909 jiwa tahun 2018. Sehingga terjadi kepadatan dari 74 68 jiwa/Km2 tahun 2017 jadi 75,61 jiwa/Km2 tahun 2018. Dinamika kependudukan sejak tahun 2014-2018 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

Penduduk miskin Riau pada Maret 2018 adalah 500,44 ribu jiwa atau sebesar 7,39 persen.  Menurun jika dibandingkan dengan posisi Maret 2017 dengan jumlah 514,62 ribu jiwa atau sebesar 7,78 persen. Ini berarti pada tahun 2018 terjadi penurunan penduduk muskin 14,18 ribu jiwa atau turun 2,76 persen. 

Sepanjang tahun 2014-2018 penduduk miskin Riau mengalami penurunan walau tahun 2015 ada sedikit kenaikan akibat pertumbuhan penduduk yang cukuo tinggi. "Ini betarti pada tahun 2018 terjadi penurunan penduduk muskin 14,18 ribu jiwa atau turun 2,76 persen," sebutnya.

Kondisi perekonomian Riau tahun 2018 dipengaruhi dinamika ekonomi global dan nasional yang mulai tunjukkan trend positif, namun akhir tahun kembali melemah.  Lingkup industri dan pertanian, kenaikan harga Migas dan harga Komoditas perkebunan memberikan dampak positif pada pendapatan masyarakat.

Ini dengan naiknya pendapatan per kapita provinsi Riau berdasarkan harga berlaku dengan Migas dari Rp105,99 juta tahun 2017 jadi Rp110,83 juta tahun 2018. Kurun waktu lima tahun terakhir PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010 tanpa Miga di Riau juga menunjukkan trend yang meningkat.  Tahun 2014 PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010 tanpa Migas sebesar Rp 56,78 juta, diperkirakan menjadi Rp 58,36 juta tahun 2018.

Kemudian disampaikan juga masalah implementasi dari sembilan Misi Pembangunan dari Visi yang ditetapkan telah dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan lima tahunan RPJMD Riau 2014-2019 yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh Fraksi Terima LKP dan LKPJ-AMJ

Pada sidang paripurna setelah pembacaan laporan kepala daerah, selanjutnya pandangan fraksi yang diawali dari fraksi partai Golkar.

"Secara umum kami mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Tren positif soal penurunan penduduk miskin, dan meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun sebelumnya," kata juru bicara fraksi partai Golkar saat sidang paripurna.

Selanjutnya pimpinan sidang Kordias Pasaribu, SH, M.Si memberikan kesempatan kepada juru bicara masing-masing fraksi, untuk memberikan pandangan umumnya selama 5 menit terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2018, dan Laporan Keterangan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2014-2019.

Setelah memberikan pandangan umum masing-masing fraksi, pimpinan DPRD Riau Septina dan Kordias Pasaribu langsung menyerahkan LKPJ kepada Gubernur Riau yang di Wakili langsung oleh Sekda Provinsi Riau, H.Ahmad Hijazi, SE., M.SI.

Mengenai laporan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2018 dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2014-2019. Ketua DPRD Riau Dra. Hj.Septina Primawati, MM juga mengagendakan masa reses yang akan di mulai tanggal 21-28 Februari 2019. (Adv/jin)