Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Komisi D DPRD Riau berjanji akan menjadikan persoalan tidak jadinya dilanjutkan pembangunan jembatan Siak IV di tahun 2016 sebagai bahan pertanyaan di pelaksanan hearing atau rapat kerja saat pembahasan KUA/PPAS 2016 nanti dengan Dinas Bina Marga. Mengingat sebelumnya sama-sama sudah sepakat dilanjutkan.
"Kita betul-betul kaget kenapa tidak ada pengerjaan Jembatan Siak IV di KUA/PPAS 2016. Kita janji pada saat pembahasan di Komisi nanti terhadap KUA/PPAS 2016 dengan Bina Marga akan kita pertanyakan dan terbuka untuk pers sehingga tahu apa sebetulnya terjadi penyebab batal", jelas Ketua Komisi D, Erizal Muluk berjanji saat di konfirmasi.
Lebih jauh dikatakan juga, berdasarkan informasi yang didapatnya, pihak Bina Marga sudah mengusulkan penganggarannya pada KUA/PPAS 2016. Tapi ternyata dicoret oleh Bappeda dengan alasan belum memenuhi administrasi untuk dikerjakan.
"Menurut saya memang betul juga apa yang jadialasan dari Bappeda. Karena dia harus jelas mengenaiapa saja yang sudah dikerjakan sebelumnya yang mencapai 79%. Begitu juga apa saja yang tinggal 21% lag itu", jelasya memberikan pengertian mengingat menyangkut tanggungjawab.
Sekarang yang jadi permasalahan lanjut Politisi Partai Golkar Dapil Kota Pekanbaru ini, Dinas Bina Marga menyampaikan tidak ada permasalahan lagi melanjutkan pembangunan. Segala adminstrasi sudah lengkap baikrekom BPKP, Kementerian PU dan lainnya.
"Inilah yang jadi pertanyaan kita. Bahkan sudah jadi kesepakatan dan pengangaran kelanjutan sebesar Rp100M. Tapi ternyata batal", terangnya sembari menyayangkan anggaran sudah teranam sekitar Rp 435M tapi tidak bisa dimanfaatkan.(bic)
"Kita betul-betul kaget kenapa tidak ada pengerjaan Jembatan Siak IV di KUA/PPAS 2016. Kita janji pada saat pembahasan di Komisi nanti terhadap KUA/PPAS 2016 dengan Bina Marga akan kita pertanyakan dan terbuka untuk pers sehingga tahu apa sebetulnya terjadi penyebab batal", jelas Ketua Komisi D, Erizal Muluk berjanji saat di konfirmasi.
Lebih jauh dikatakan juga, berdasarkan informasi yang didapatnya, pihak Bina Marga sudah mengusulkan penganggarannya pada KUA/PPAS 2016. Tapi ternyata dicoret oleh Bappeda dengan alasan belum memenuhi administrasi untuk dikerjakan.
"Menurut saya memang betul juga apa yang jadialasan dari Bappeda. Karena dia harus jelas mengenaiapa saja yang sudah dikerjakan sebelumnya yang mencapai 79%. Begitu juga apa saja yang tinggal 21% lag itu", jelasya memberikan pengertian mengingat menyangkut tanggungjawab.
Sekarang yang jadi permasalahan lanjut Politisi Partai Golkar Dapil Kota Pekanbaru ini, Dinas Bina Marga menyampaikan tidak ada permasalahan lagi melanjutkan pembangunan. Segala adminstrasi sudah lengkap baikrekom BPKP, Kementerian PU dan lainnya.
"Inilah yang jadi pertanyaan kita. Bahkan sudah jadi kesepakatan dan pengangaran kelanjutan sebesar Rp100M. Tapi ternyata batal", terangnya sembari menyayangkan anggaran sudah teranam sekitar Rp 435M tapi tidak bisa dimanfaatkan.(bic)