JAKARTA (Beritaintermezo.com) - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rokan Hilir, Drs H Jamiluddin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kebijakan dan Starategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis di dampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir Suwandi S Sos, Selasa(3/4) kemaren.
Rapat Koordinasi Nasional mengenai kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertempat di Audiotorium Manggala Wanabakti. Acara ini mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan pengelolaan dan pengurangan sampah yang terukur.
Acara di buka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Dimana dituturkan Peraturan Presiden (Perpres) 97/2017 tentang kebijakan nasional strategi pengelolaan sampah memandatkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% secara nasional pada tahun 2025.
Acara itu juga di hadiri Mendagri Cahyo Kumolo, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Kepala Bapenas, wakil ketua komisi VII DPRRI Herman Heuron, Nabil Makarim, ( Ketua Dewan Nasional Pengelolaan Sampah) Sarwono Kusumaatmaja ( ketua dewan pengarah adipura nasional) dan perwakilan dari kemenkeu, menperin, kemetrian BUMN dan Kementrian PUPR.
Plt Bupati Rokan Hilir, Drs H Jamuluddin di dampingi Kepala Dinas DLH Suwandi, S.Sos mengatakan"Kehadiran Perpres ini adalah hal positif dapat mengonsolidasikan persoalan sampah untuk diselesaikan. Dan akan direalisasi kan ketingkat kabupten dan kecamatan, kelurahan dan desa karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Beliau juga mengutip yang di sampai kan Rasulullah Saw dalam hadis nya yang menyatakan kebersihan itu sebagian dari pada iman.
Dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan menunjukan target capaian pengelolaan sampah oleh pemda. Dokumen tersebut menjadi acuan pengelolaan sampah nasional yang terukur pencapaiannya," pungkasnya. (rls hms/zal)
Rapat Koordinasi Nasional mengenai kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertempat di Audiotorium Manggala Wanabakti. Acara ini mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan pengelolaan dan pengurangan sampah yang terukur.
Acara di buka oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Dimana dituturkan Peraturan Presiden (Perpres) 97/2017 tentang kebijakan nasional strategi pengelolaan sampah memandatkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% secara nasional pada tahun 2025.
Acara itu juga di hadiri Mendagri Cahyo Kumolo, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Kepala Bapenas, wakil ketua komisi VII DPRRI Herman Heuron, Nabil Makarim, ( Ketua Dewan Nasional Pengelolaan Sampah) Sarwono Kusumaatmaja ( ketua dewan pengarah adipura nasional) dan perwakilan dari kemenkeu, menperin, kemetrian BUMN dan Kementrian PUPR.
Plt Bupati Rokan Hilir, Drs H Jamuluddin di dampingi Kepala Dinas DLH Suwandi, S.Sos mengatakan"Kehadiran Perpres ini adalah hal positif dapat mengonsolidasikan persoalan sampah untuk diselesaikan. Dan akan direalisasi kan ketingkat kabupten dan kecamatan, kelurahan dan desa karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Beliau juga mengutip yang di sampai kan Rasulullah Saw dalam hadis nya yang menyatakan kebersihan itu sebagian dari pada iman.
Dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan menunjukan target capaian pengelolaan sampah oleh pemda. Dokumen tersebut menjadi acuan pengelolaan sampah nasional yang terukur pencapaiannya," pungkasnya. (rls hms/zal)