Ternyata Banggar DPRD Belum Sahkan APBD Rohul 2016

Menurutnya, salah satu penyebab APBD Murni Rohul 2016 belum disahkan karena hutang Pemkab Rohul ke pihak ketiga yang belum dilengkapi bukti hutang, serta hasil audit realiasi kegiatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sebenarnya DPRD (Rohul) tak jadi masalah. Namun kita belum dapatkan surat resmi jumlah hutang ke pihak ketiga," ujar Yulikah di Pasir Pengaraian, Rabu (23/3/2016).

Anggota Komisi III DPRD Rohul dari Fraksi Golongan Karya ini mengatakan Banggar DPRD Rohul sudah mediasi dengan Pemprov Riau, diwakili oleh Asisten II dan Asisten III, terkait hutang Pemkab Rohul, dan disarankan tunda bayar ke pihak ketiga dibayarkan pada APBD Perubahan Rohul 2016 mendatang.

"Kami dari DPRD tak pernah mempersulit, karena kami tau kondisi masyarakat saat ini. Kami (DPRD) juga tidak berjalan sampai saat ini," jelasnya.

Anggota DPRD Rohul dari Dapil II (Tambusai dan Tambusai Utara) menerangkan hutang ke pihak ke tiga sudah disepakati dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tunda bayar dianggarkan dalam APBD Perubahan, sambil menunggu audit BPK dan instansi terkait.

"Tapi TAPD tidak mau. Maksud dewan APBD murni ini diselesaikan dulu, dan hutang dibahas di APBD Perubahan (2016). Kita bukan tak mau menganggarkan, namun kita hanya menunggu hasil audit BPK," ucapnya.

Yulikah mengakui pada November 2015, Pemkab Rohul baru menyampaikan berupa surat yang baru mau akan memasukkan KUA-PPAS. Namun surat masuk pada Desember 2015. Karena bertepatan pelaksanaan Pilkada serentak, jadwal pembahasan baru dilakukan di Januari 2016.

Dari data dirangkum dari sejumlah anggota DPRD Rohul lain, penyebab APBD Murni Rohul 2016 belum disahkan karena adanya penambahan hutang Pemkab Rohul ke pihak ketiga sekira Rp36 miliar.

Jumlah hutang bertambah Rp 8 miliar atau menjadi Rp44 miliar setelah ratusan Kepala Desa datang ke kantor DPRD Rohul, menuntut 20 persen bantuan ADD yang tidak cair di tahun anggaran 2015 lalu. (joh)