Rohul (Beritaintermezo.com) - Sub-National Implementation Partners (SNIP), selaku perwakilan kerjasama antara Australia-Indonesia, Rabu (23/3/2016), gelar diskusi sehari di Pasir Pengaraian.
Diskusi bertema “Focus Group Discussion, Pengembangan/ Penemuan CSR Kegiatan Networking Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Akreditasi Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia Fase 3 Provinsi Riau”, resmi dibuka Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab Rohul, Syaiful Bahri.
Kegiatan itu, juga dihadiri Pgs Kakanwil Kemenag Riau, Mahyudin, Direktur SNIP Drs. H. Syamsul, tiga perwakilan SNIP lainnya, baik Drs. H. Ermis Dusad, Dr. Hj. Zulhidah M.Pd, dan Rindo Imam Santoso. Juga hadir perwakilan Pemkab Rohul, KUA, BRI, Bank Riau Kepri, dan Bank Syariah Mandiri.
Ditegaskan Asisten II Bidang Ekbang Setdakab Rohul, Syaiful Bahri, dirinya berterima kasih, karena dari sekolah yang tidak berakreditasi sekittar 20 persen sekolah di Kabupaten Rohul sudah terakreditasi kini. Bahkan, Madrasah Nurul Iman Mahato Kecamatan Tambusai Utara mendapat nilai A dari tim penilai.
“Kita sangat berharap, dengan adanya program akreditasi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya,” harap Syaiful Bahri.
Juga diakui Syaiful Bahri, bahwa bantuan akreditasi dari Pemerintah Australia cukup membantu. Apalagi Kabupaten Rohul yang berjuluk Negeri Seribu Suluk, sudah seharusnya tenaga pendidik atau gurunya yang terlatih, sehingga anak didik juga terlatih.
Ditanya apakah Pemkab Rohul juga akan ikut membantu proses akreditasi madrasah, Syaiful menegaskan, hal itu sesuai kebijakan Bupati Rohul.
“Tetapi selama ini, Pemkab Rohul sudah membantu dalam menyediakan guru untuk madrasah dan diberikan honorer dari APBD Rohuln setiap tahunnya," jelasnya lagi.
Pgs Kakanwil Kemenag Riau, Mahyudin secara tegas mengatakan, bahwa akreditas madrasah diprogramkan setiap tahunnya.
“Kemenag Riau sendiri, kini terus berupaya tingkatkan akreditasi Madrasah dari 20 persen menjadi 60 persen,” katanya.
Sebutnya pula, pada tahap perdana, Pemerintah Australia sudah membantu proses akreditasi 62 madrasah di tiga daerah di Provinsi Riau, terdiri di Kabupaten Rohul 10 madrasah (3 MI dan 7 MTs), dan sisanya 52 Madrasah lagi tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Rokan Hilir.
“Melalui level terbawah terangkat berkat kerjasama Indonesia dengan Australia, dan ini yang sudah berjalan sejak dua tahun terakhir,” ucapnya.
Mahyudin berharap, Pemerintah Daerah bisa mengadobsi program akreditasi yang telah dilakukan Pemerintah Australia ini, termasuk kalangan dunia usaha dan pihak Perbankan, sehingga seluruh madrasah di Kabupaten Rohul terakreditasi.
Kepala Perwakilan Australia Education Partnership with Indonesia, Mokhamad Iksan mengatakan, bahwa kriteria Madrasah yang dibantu proses akreditasinya adalah madrasah swasta berbasis masyarakat. Lalu yang sudah terakreditasi namun gagal atau TT, komitmen Pemda setempat. Syarat lainnya, yakni Madrasah harus mempunyai komitmen dan siap maju.
Iksan juga mengaku, ada tiga komponen bantuan dari Australia, seperti pelatihan dengan 8 modul disediakan oleh SNIP, pendampingan terhadap madrasah. Dimana masing-masing Madrasah yang mendapat bantuan hibah dari Australia menerima bantuan Rp100 juta. Bantuan itu seperti untuk infrastruktur minor seperti pembangunan toilet, kantin sehat, dan sanitasi di madrasah.
“Sebenarnya total bantuan Rp162 juta per Madrasah, Rp62 juta untuk jasa konsultasi Madrasah serta pendampingan yang cukup besar,” jelas Iksan lagi.
Kakan Kemenag Rohul, Drs H Ahmad Supardi Hasibuan MA, berharap Pemkab dan dunia usaha di Rohul ikut membantu proses akreditasi madrasah, dengan mengadopsi program kerjasama antara Australia-Indonesia.
Menurutnya, untuk 20 Madrasah lagi yang belum terakreditasi akan disiapkan, sehingga seluruh madrasah di Kabupaten Rohul seluruhnya terakreditasi.
“Kita memiliki 1,5 tahun untuk kesiapan 20 Madrasah lagi, termasuk peningkatan sarana dan prasarana, serta administrasi madrasah,” papr Ahmad Supardi, juga akui bantuan tahap kedua sedang penjajakan.
Dimana sumber daya manusia atau SDM di Madrasah sendiri sebut Ahmad Supardi masih kurang. Karena masih banyak guru SMA sederajat, yang seharusnya syarat minimal tamatan S1, dan profesional minimal S2.
“Pemerintah pusat sebenarnya sudah menyiapkan beasiswa bagi guru Madrasah, namun guru Madrasah di Rohul masih kalah bersaing,” ucapnya dengan tegas.(joh)