JAKARTA,(Beritaintermezo.com)-Majelis hakim PTUN memutuskan mengabulkan permintaan Partai Hanura Kubu Daryatmo-Sudding yang memerintahkan penundaan retrukturisasi yang menjadikan Oesman Sapta Oedang atau OSO sebagai ketua umum Partai Hanura.
Kuasa hukumnya Wakil Ketua Umum bidang Hukum DPP Hanura Adi Warman dan kuasa hukum Ahmad Yani yang mengajukan Permohonan Penundaan SK Kemenkuham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 mengatakan dapat diartikan bahwa kepengurusan OSO belum berlaku.
Dimana dalam SK tersebut berisi tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) masa bakti 2015-2020.
Tetapi Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hanura, Bachtiar Effendi Sitinjak menampik perintah PTUN agar pelaksanaan SK Menteri Hukum No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tertanggal 17Januari 2018 ditunda bahkan seca sepihak dia mengatakan tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan Partai Hanura.
"Bagi rekan rekan kader yang ikut bakal calon anggota legislatif (bacaleg) tidak perlu kawatir sebab tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan putusan sela yang dikeluarkan saat ini;†kata Bachtiar Sitinjak di Jakarta, Selasa (19/3/2018).
“Sampai saat ini kepengurusan defenitif yang masih sah adalah Ketum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Belum ada keputusan tetap dari pengadilan yang membatalkan SK Kepengurusan Ketum OSO & Sekjen Herry Lontung Siregar . Jadi kepengurusan DPD & DPC Hanura yang saat inipun, masih sah berlaku,†ujarnya.
Karena itu Ketua Lembaga Bantuan Hukum Laskar Muda Hanura (Lasmura) itu mengharapkan para kader dapat saling memberikan pemahaman kepada kader lainnya agar tidak terjadi simpang siur berita yang tak jelas terkait putusan sela PTUN tersebut.
Saat ini, Partai bernomor 13 itu berkonflik, gugatannya tetap berlanjut ke proses pemeriksaan materi perkara. Substansi materi perkara akan saling beberkan data dan fakta konflik di kehadiran OSO di Hanura. ( Bir)
Kuasa hukumnya Wakil Ketua Umum bidang Hukum DPP Hanura Adi Warman dan kuasa hukum Ahmad Yani yang mengajukan Permohonan Penundaan SK Kemenkuham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018 mengatakan dapat diartikan bahwa kepengurusan OSO belum berlaku.
Dimana dalam SK tersebut berisi tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitaliasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) masa bakti 2015-2020.
Tetapi Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hanura, Bachtiar Effendi Sitinjak menampik perintah PTUN agar pelaksanaan SK Menteri Hukum No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tertanggal 17Januari 2018 ditunda bahkan seca sepihak dia mengatakan tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan Partai Hanura.
"Bagi rekan rekan kader yang ikut bakal calon anggota legislatif (bacaleg) tidak perlu kawatir sebab tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan putusan sela yang dikeluarkan saat ini;†kata Bachtiar Sitinjak di Jakarta, Selasa (19/3/2018).
“Sampai saat ini kepengurusan defenitif yang masih sah adalah Ketum OSO dan Sekjen Herry Lontung Siregar. Belum ada keputusan tetap dari pengadilan yang membatalkan SK Kepengurusan Ketum OSO & Sekjen Herry Lontung Siregar . Jadi kepengurusan DPD & DPC Hanura yang saat inipun, masih sah berlaku,†ujarnya.
Karena itu Ketua Lembaga Bantuan Hukum Laskar Muda Hanura (Lasmura) itu mengharapkan para kader dapat saling memberikan pemahaman kepada kader lainnya agar tidak terjadi simpang siur berita yang tak jelas terkait putusan sela PTUN tersebut.
Saat ini, Partai bernomor 13 itu berkonflik, gugatannya tetap berlanjut ke proses pemeriksaan materi perkara. Substansi materi perkara akan saling beberkan data dan fakta konflik di kehadiran OSO di Hanura. ( Bir)