JAKARTA BIC)-Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) akan mengukuhkan pengurus Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaga Desa dari lima provinsi secara serentak di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Lima provinsi tersebut ialah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Pengukuhan menjadi bagian dari konsolidasi SMSI yang sebelumnya digelar di Bali pada awal Juli, kemudian berlanjut ke Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengonfirmasi agenda pengukuhan lima pengurus provinsi tersebut berlangsung dalam satu seremoni.
Namun, pemilihan tanggal pengukuhan memunculkan spekulasi. Agenda SMSI bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI, Senayan. Sejumlah kelompok massa dikabarkan mulai bergerak ke Jakarta sejak pertengahan Agustus.
Aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, di antaranya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, hingga persoalan tata kelola dana daerah.
Percakapan di media sosial juga diwarnai narasi spekulatif terkait “Rusuh Agustus Jilid II”. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat tetap tenang dan menyaring informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
Situasi itu memunculkan pertanyaan soal agenda SMSI. Pengumpulan pengurus media siber dari lima daerah ke Jakarta pada hari yang sama sempat dikaitkan dengan dugaan mobilisasi massa.
Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar membantah dugaan tersebut. Ia mengatakan kesamaan tanggal hanya persoalan jadwal organisasi dan tidak memiliki hubungan dengan agenda demonstrasi.
“Kesamaan tanggal tersebut murni kebetulan jadwal organisasi dan tidak berkaitan dengan gerakan demonstrasi mana pun,” kata Makali.
Sebagai konstituen Dewan Pers, Makali menegaskan SMSI merupakan wadah perusahaan media siber, bukan organisasi massa maupun lembaga swadaya masyarakat.
Menurut dia, SMSI berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara. Namun, komitmen tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak warga menyampaikan aspirasi.
Pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa justru diarahkan memperkuat peran media dalam menyajikan informasi yang jernih, profesional, dan berimbang.
Makali meminta pengurus dan anggota SMSI di daerah tetap berada dalam koridor jurnalistik saat menghadapi dinamika politik dan sosial. Media dituntut tidak ikut memperkeruh situasi dengan informasi yang belum terverifikasi.
Di tengah suhu politik yang meningkat, SMSI memilih jalur konsolidasi organisasi dan penguatan fungsi pers. Agenda pengukuhan lima provinsi menjadi bagian dari langkah tersebut.***
