Meranti (Beritaintermezo.com) - Pada triwulan pertama ini, realisasi fisik dan keuangan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, masih dibawah 6 persen. Salah satu penyebab rendahnya reasilasi fisik dan keuangan (RFK) adalah keterbatasan ketersediaan dana pada kas daerah.
Hal itu disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Iqaruddin MSi, Senin (18/4/2016). Iqaruddin waktu itu menyampaikan bahwa rendahnya realisasi fisik dan keuangan itu tidak hanya terjadi di Kepulauan Meranti, namun merata di tiap daerah.
"Kalau di Meranti fisiknya 5,27 persen dan keuangan baru 4.40 persen. Itu dari belanja langsung," tambah Iqaruddin lagi.
Adapun yang menjadi kendala rendanya reaslisasi fisik dan keuangan ini kata Iqaruddin adalah masih terdapat SKPD yang belum melakukan pelaporan RFK sehingga jumlah total RFK Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan Maret 2016 tidak dapat diukur secara menyeluruh.
Kemudian, keterbatasan ketersediaan dana pada kas daerah sehingga beberapa kegiatan khususnya kegiatan lelang belum dapat dilaksanakan. Serta masalah administrasi yang saat ini sedang dilakukan seperti perubahan penetapan SK PPTK dan perbantuan personil ULP pada PPHP di SKPD.
Sekedar informasi, untuk total anggaran Rp1.477.558.031.534. Dimana, belanja langsung Rp936.148.654.608 (63,36 persen), dan belanja tidak langsung Rp541.409.376.926 (36,64 persen). (int/krm)
Hal itu disampaikan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Drs Iqaruddin MSi, Senin (18/4/2016). Iqaruddin waktu itu menyampaikan bahwa rendahnya realisasi fisik dan keuangan itu tidak hanya terjadi di Kepulauan Meranti, namun merata di tiap daerah.
"Kalau di Meranti fisiknya 5,27 persen dan keuangan baru 4.40 persen. Itu dari belanja langsung," tambah Iqaruddin lagi.
Adapun yang menjadi kendala rendanya reaslisasi fisik dan keuangan ini kata Iqaruddin adalah masih terdapat SKPD yang belum melakukan pelaporan RFK sehingga jumlah total RFK Kabupaten Kepulauan Meranti sampai dengan Maret 2016 tidak dapat diukur secara menyeluruh.
Kemudian, keterbatasan ketersediaan dana pada kas daerah sehingga beberapa kegiatan khususnya kegiatan lelang belum dapat dilaksanakan. Serta masalah administrasi yang saat ini sedang dilakukan seperti perubahan penetapan SK PPTK dan perbantuan personil ULP pada PPHP di SKPD.
Sekedar informasi, untuk total anggaran Rp1.477.558.031.534. Dimana, belanja langsung Rp936.148.654.608 (63,36 persen), dan belanja tidak langsung Rp541.409.376.926 (36,64 persen). (int/krm)
