Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Pimpinan dan anggota DPRD Riau bersama pemerintah menyepakati dan menyetujui penggunaan APBD tahun 2016 sebesar Rp11, 246 triliun. Pengesahan RAPBD ini dilaksanakan melalui rapat paripurna yang dilaksanakan digedung DPRD Riau Rabu (16/12/2015) yang dipimpin oleh wakil ketua Manahara Manurung dan dr Sunaryo
Dalam Laporan Badan Anggaran DPRD Riau yang disampaikan juru bicara Banggar Almainis, S.Pd dijelasakan, Pendapatan Daerah sebeaar Rp7,7 triliun lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp3,4 triliun lebih, Dana Perimbangan Rp3,3 triliun lebih, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp876 miliar lebih.
Kemudian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5,024 triliun lebih yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp1,2 triliun lebih, Belanja Hibah Rp1,006 triliun lebih, Belanja Bantuan Sosial Rp10 miliar, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp1,1 triliun lebih, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Rp1,6 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp10,5 miliar lebih.
Belanja Langsung Rp6,222 triliun lebih, Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp3,543 triliun lebih, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp3,543 triliun lebih, Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp3,543 triliun lebih, Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00, Pembiayaan NETTO Rp3,543 triliun lebih.
Usai paripurna, Manahara Manurung, Wakil Ketua DPRD Riau mengatakan, setelah disahkannya APBD ini, maka pihak pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Riau akan melaporkannya ke Kemendagri untuk kemudian diverifikasi.
"Nanti kan bakal ada diverifikasi Kemendagri, apa-apa saja anggaran yang bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, termasuk program yang bisa dijalankan. Biasanya verifikasi membutuhkan waktu sekitar dua minggu," ungkapnya.
Juru Bicara Banggar Almainis saat membacakan nota keuangan dalam pengesahan APBD Riau 2016
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, APBD Murni 2016 yang disahkan dewan sudah melalui mekanisme dan kajian yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku tanpa melanggarkan aturan hukum sedikitpun.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman berharap kepada bawahannya agar bisa melaksanakan program kegiatan yang sudah dicantumkan dalam APBD Riau. Ia pun berharap, awal tahun 2016 nanti, APBD Murni sudah bisa digunakan.
"Kita ucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang sudah mensahkan APBD Riau dengan pembahasan yang mungkin memakan waktu. Semoga awal tahun depan, APBD ini sudah bisa kita gunakan, khususnya untuk kepentingan masyarakat Riau," tutupnya. (adver/jin)
Dalam Laporan Badan Anggaran DPRD Riau yang disampaikan juru bicara Banggar Almainis, S.Pd dijelasakan, Pendapatan Daerah sebeaar Rp7,7 triliun lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp3,4 triliun lebih, Dana Perimbangan Rp3,3 triliun lebih, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp876 miliar lebih.
Kemudian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp5,024 triliun lebih yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp1,2 triliun lebih, Belanja Hibah Rp1,006 triliun lebih, Belanja Bantuan Sosial Rp10 miliar, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp1,1 triliun lebih, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Rp1,6 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp10,5 miliar lebih.
Belanja Langsung Rp6,222 triliun lebih, Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp3,543 triliun lebih, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp3,543 triliun lebih, Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp3,543 triliun lebih, Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00, Pembiayaan NETTO Rp3,543 triliun lebih.
Usai paripurna, Manahara Manurung, Wakil Ketua DPRD Riau mengatakan, setelah disahkannya APBD ini, maka pihak pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Riau akan melaporkannya ke Kemendagri untuk kemudian diverifikasi.
"Nanti kan bakal ada diverifikasi Kemendagri, apa-apa saja anggaran yang bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, termasuk program yang bisa dijalankan. Biasanya verifikasi membutuhkan waktu sekitar dua minggu," ungkapnya.
Juru Bicara Banggar Almainis saat membacakan nota keuangan dalam pengesahan APBD Riau 2016
Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan, APBD Murni 2016 yang disahkan dewan sudah melalui mekanisme dan kajian yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku tanpa melanggarkan aturan hukum sedikitpun.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman berharap kepada bawahannya agar bisa melaksanakan program kegiatan yang sudah dicantumkan dalam APBD Riau. Ia pun berharap, awal tahun 2016 nanti, APBD Murni sudah bisa digunakan.
"Kita ucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang sudah mensahkan APBD Riau dengan pembahasan yang mungkin memakan waktu. Semoga awal tahun depan, APBD ini sudah bisa kita gunakan, khususnya untuk kepentingan masyarakat Riau," tutupnya. (adver/jin)
