Pekanbaru (Beritaintermezo.com) - Tingginya Sisa Penggunaan Anggaran atau Silpa Riau tahun 2015 yang mencapai Rp4,7 triliun merupakan bentuk ketidak mampuan Plt gubenur Riau beserta bawahannya dalam melaksanakan program kerja yang tertuang dalam APBD Riau 2015.
"Ini bukti kalau Plt dan SkPD tidak mampu bekerja, lemah bekerja, tidak berkompeten, apalagi Bappeda selaku perencana kegiatan," kata Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura, seperti dilansir riauterkini.com Selasa (12/01/16).
Untuk itu, ia pun menyarankan agar di tahun 2016 ini, Plt mesti menigkatkan kerjanya. Bagi SKPD yang memang tidak bisa bekerja, ada baiknya diganti dengan pejabat yang benar-benar bisa bekerja.
"Begini ni kalau pejabat tidak bisa bekerja. Kalau SiLPA nya besar, berarti selama ini hanya anggaran pegawai saja yang dicairkan, sementara anggaran yang menyentuh masyarakat tidak dikerjakan mereka," ungkapnya.
Anggota Komisi E DPRD Riau sangat menyayangkan sikap pemerintah Provinsi Riau bahkan mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti ini sempat menyebut, percuma saja APBD Riau diadakan jika anggaran dan program di dalamnya tidak bisa terlaksana.
"Plt terlalu banyak pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, kalau takut, mundur saja daru kursi Plt gubernur. Jika tidak salah dan sesuai aturan yang ada, ngapain harus takut, robahlah cara pikir seperti itu," tegasnya.
Berhubung masih di awal tahun, ia mengatakan, seluruh SKPD mesti memulai kinerjanya. Misalnya Dinas Bina Marga Provinsi Riau, jika ada proyek yang di bawah Rp200 juta, disarankan langsung untuk memulainya. "Kita dari dewan berencana akan mengevaluasi kinerja SKPD per semester. Nanti bakal ketahuan, SKPD mana yang malas bekerja," tutupnya.(bic)
"Ini bukti kalau Plt dan SkPD tidak mampu bekerja, lemah bekerja, tidak berkompeten, apalagi Bappeda selaku perencana kegiatan," kata Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Partai Hanura, seperti dilansir riauterkini.com Selasa (12/01/16).
Untuk itu, ia pun menyarankan agar di tahun 2016 ini, Plt mesti menigkatkan kerjanya. Bagi SKPD yang memang tidak bisa bekerja, ada baiknya diganti dengan pejabat yang benar-benar bisa bekerja.
"Begini ni kalau pejabat tidak bisa bekerja. Kalau SiLPA nya besar, berarti selama ini hanya anggaran pegawai saja yang dicairkan, sementara anggaran yang menyentuh masyarakat tidak dikerjakan mereka," ungkapnya.
Anggota Komisi E DPRD Riau sangat menyayangkan sikap pemerintah Provinsi Riau bahkan mantan anggota DPRD Kepulauan Meranti ini sempat menyebut, percuma saja APBD Riau diadakan jika anggaran dan program di dalamnya tidak bisa terlaksana.
"Plt terlalu banyak pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, kalau takut, mundur saja daru kursi Plt gubernur. Jika tidak salah dan sesuai aturan yang ada, ngapain harus takut, robahlah cara pikir seperti itu," tegasnya.
Berhubung masih di awal tahun, ia mengatakan, seluruh SKPD mesti memulai kinerjanya. Misalnya Dinas Bina Marga Provinsi Riau, jika ada proyek yang di bawah Rp200 juta, disarankan langsung untuk memulainya. "Kita dari dewan berencana akan mengevaluasi kinerja SKPD per semester. Nanti bakal ketahuan, SKPD mana yang malas bekerja," tutupnya.(bic)
