Pekanbaru (Beritaintermezo.com) - Lakukan kunjungan kerja ke areal operasional PT RAPP, Komisi C DPRD Riau temukan, ribuan alat berat milik kontraktor yang bekerja di PT RAPP, pajaknya tidak dibayarkan. Akibatnya, potensi kerugian negara ditaksir miliaran rupiah.
"Diperkirakan ribuan alat berat yang beroperasional tidak membayar pajak. Salah satunya alat berat milik PT Serindo Group," kata Aherson, Ketua Komisi C DPRD Riau dalam kunjungan kerja, Selasa (16/02/16).
Persoalan ini sangat disyangkan pihaknya, apalagi saat ini Pendapatan Asli Daerah atau PAD mengalami penurunan pasca menurunya Dana Bagi Hasil atau DBH dari sektor Minyak dan Gas (Migas).
"Kita akan data kontraktor yang tidak membayar pajak, nanti kita akan panggil. Yang seperti ini sangat kita sayangkan, miliaran rupiah pajak mereka tidak mereka bayar, semestinya PAD kita bisa menjadi besar," ungkapnya.
Sementara itu, Surya Candra, Kepala UPT Pelalawan Dispenda Riau mengatakan, jika ditotalkan, maka kerugian daerah akibat ribuan alat berat yang tidak membayarkan pajak diperkirakan mencapai puluhan miliar.
"Untuk satu unit alat berat itu, pajaknya dari PPN dan PKB nya berkisar antara Rp3-10 juta per tahun, itu hanya satu unit alat berat. Nah jika dikalikan ribuan alat berat, totalnya bisa mencapai puluhan miliar juga," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Antonius, Lisence PT RAPP menjelaskan, total alat berat milik PT RAPP mencapai 46 unit dan ada beberapa kontraktor alat berat yang melakukan hubungan kerjasama dengan PT RAPP.
"Kalau kita, setiap tahunnya kita rutin membayar pajak alat berat kita, totalnya mencapai Rp21 jutaan per tahunnya. Kalau untuk kontraktor yang bekerjasama dengan kita, pajak alat beratnya bukan tanggung jawab kita," terangnya.
Sejumlah anggota Komisi C yang lain tampak hadir dalam kunjungan kerja tersebut. Diantaranya, Sewitri, Yulisman, Soniwati, Supriati, Husni Tamrin dan Yulianti.(Bic/int)
"Diperkirakan ribuan alat berat yang beroperasional tidak membayar pajak. Salah satunya alat berat milik PT Serindo Group," kata Aherson, Ketua Komisi C DPRD Riau dalam kunjungan kerja, Selasa (16/02/16).
Persoalan ini sangat disyangkan pihaknya, apalagi saat ini Pendapatan Asli Daerah atau PAD mengalami penurunan pasca menurunya Dana Bagi Hasil atau DBH dari sektor Minyak dan Gas (Migas).
"Kita akan data kontraktor yang tidak membayar pajak, nanti kita akan panggil. Yang seperti ini sangat kita sayangkan, miliaran rupiah pajak mereka tidak mereka bayar, semestinya PAD kita bisa menjadi besar," ungkapnya.
Sementara itu, Surya Candra, Kepala UPT Pelalawan Dispenda Riau mengatakan, jika ditotalkan, maka kerugian daerah akibat ribuan alat berat yang tidak membayarkan pajak diperkirakan mencapai puluhan miliar.
"Untuk satu unit alat berat itu, pajaknya dari PPN dan PKB nya berkisar antara Rp3-10 juta per tahun, itu hanya satu unit alat berat. Nah jika dikalikan ribuan alat berat, totalnya bisa mencapai puluhan miliar juga," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Antonius, Lisence PT RAPP menjelaskan, total alat berat milik PT RAPP mencapai 46 unit dan ada beberapa kontraktor alat berat yang melakukan hubungan kerjasama dengan PT RAPP.
"Kalau kita, setiap tahunnya kita rutin membayar pajak alat berat kita, totalnya mencapai Rp21 jutaan per tahunnya. Kalau untuk kontraktor yang bekerjasama dengan kita, pajak alat beratnya bukan tanggung jawab kita," terangnya.
Sejumlah anggota Komisi C yang lain tampak hadir dalam kunjungan kerja tersebut. Diantaranya, Sewitri, Yulisman, Soniwati, Supriati, Husni Tamrin dan Yulianti.(Bic/int)
