Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Dalam penyampaian pandangan fraksi PDI Perjuangan Oleh Almainis terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) APBD tahun 2015, mengkritisi serapan APBD Riau tahun 2015 yang masih rendah dan menunjukkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.
"Dari apa yang dilaporkan Plt ke dewan, realisasi belanja daerah tahun 2015 hanya 68,11 persen dari Rp11 triliun anggarannya, mengundang keprihatinan anggota dewan," kata Almainis dalam paripurna, Kamis (31/03/2016).
Menurut fraksinya, hal ini menunjukkan kinerja SKPD tidak berjalan maksimal akibat alokasi anggaran yang tidak memenuhi dalam hal pmbangunan untuk masyarakat Riau. Meskipun serapan anggaran ini terbentur oleh kewenangan.
Untuk itu, pihaknya menyarankan agar Plt gubernur melakukan evakuasi SKPD secara berkala sekaligus memberikan sanksi tegas. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berdampak kepada pembangunan di Riau
Rapat Paripurna dipimpin Pimpinan DPRD Riau Drs Manahara Manurung didampingi dr Sunaryo dan dihadiri Plt. Sekda Provinsi Riau M Yafis serta Forkopmda. (bic)
"Dari apa yang dilaporkan Plt ke dewan, realisasi belanja daerah tahun 2015 hanya 68,11 persen dari Rp11 triliun anggarannya, mengundang keprihatinan anggota dewan," kata Almainis dalam paripurna, Kamis (31/03/2016).
Menurut fraksinya, hal ini menunjukkan kinerja SKPD tidak berjalan maksimal akibat alokasi anggaran yang tidak memenuhi dalam hal pmbangunan untuk masyarakat Riau. Meskipun serapan anggaran ini terbentur oleh kewenangan.
Untuk itu, pihaknya menyarankan agar Plt gubernur melakukan evakuasi SKPD secara berkala sekaligus memberikan sanksi tegas. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berdampak kepada pembangunan di Riau
Rapat Paripurna dipimpin Pimpinan DPRD Riau Drs Manahara Manurung didampingi dr Sunaryo dan dihadiri Plt. Sekda Provinsi Riau M Yafis serta Forkopmda. (bic)
