Pekanbaru (Beritaintermezo.com)-Ngobro Pintar (Ngopi) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau bersama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) yang digelar Senin (8/4) bertempat di Ball Room Kaliandra Graha Pena membahas upaya terhadap Zero Hotspot dan pemeliharaan ekosistem lahan gambut.
Dalam Ngopi tersebut, pemerintah komit terhadap pemeliharaan ekosistem lahan gambut dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Sekkretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Bambang Hendroyono yang menjadi narasumber mengatakan komitmen pemerintah tersebut diimplementasikan dalam peraturan pemerintah (PP) No 71 Tahun 2014 tentang ekosistem lahan gambut, kemudian diperkuat dengan PP no 57 Tahun 2015 tentang pengendalian Karhutla.
Dalam komitmen tersebut, perusahaan yang mendapat izin konsesi di lahan gambut wajib mentaatinya dan melakukan pemeliharaan lahan gambut dengan pola program bertahap. Pemeliharaan lahan gambut untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan harus diikuti dengan pola water management atau tata kelola air. Hal itulah sebagai salah satu program untuk mengantisipasi kebakaran.
Ada empat kewajiban perusahaan dan swasta dalam pengelolaan lahan gambut diantaranya, Lepas Kelola Gambut, Refetalasi/penanaman kembali kayu hutan di lahan gambut, restorasi historis gambut dan kanalisasi gambut.
Sementara itu Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Rafles Panjaitan mengatakan kebakaran hutan tahun demi tahun terus berkurang dengan sistem informasi yang semakin ditingkatkan. Mulai peningkatan lensa penangkap hingga patroli petugas ke desa-desa rawan kebakaran.
Saat ini kata Rafles, terdapat 1240 Desa sebagai daerah rawan kebakaran yang masuk dalam rute patroli petugas. Kawasan pengawasan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 700 desa lebih.
Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero Raharjo ahli lingkungan hidup mengatakan dalam menjaga ekosistem lahan gambut dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan harus komitmen bersama, baik pemerintah terutama perusahaan yang menjadi pemegang izin konsesi.
Dalam ngopi perdana PWI ini menghadirkan ratusan wartawan, ketua PWI Riau Zulmansyah mengatakan kegiatan Ngobrol pintar dengan narasumber yang berkompeten diharapkan menjadi ajang wartawan untuk menggali informasi serta konfirmasi.
Kegiatan Ngopi ini kedepan akan berkelanjutan dengan berbagai narasumber, seperti Komisi Perlindungan anak, SKK Migas dan lainnya.***
Dalam Ngopi tersebut, pemerintah komit terhadap pemeliharaan ekosistem lahan gambut dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Sekkretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Bambang Hendroyono yang menjadi narasumber mengatakan komitmen pemerintah tersebut diimplementasikan dalam peraturan pemerintah (PP) No 71 Tahun 2014 tentang ekosistem lahan gambut, kemudian diperkuat dengan PP no 57 Tahun 2015 tentang pengendalian Karhutla.
Dalam komitmen tersebut, perusahaan yang mendapat izin konsesi di lahan gambut wajib mentaatinya dan melakukan pemeliharaan lahan gambut dengan pola program bertahap. Pemeliharaan lahan gambut untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan harus diikuti dengan pola water management atau tata kelola air. Hal itulah sebagai salah satu program untuk mengantisipasi kebakaran.
Ada empat kewajiban perusahaan dan swasta dalam pengelolaan lahan gambut diantaranya, Lepas Kelola Gambut, Refetalasi/penanaman kembali kayu hutan di lahan gambut, restorasi historis gambut dan kanalisasi gambut.
Sementara itu Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Rafles Panjaitan mengatakan kebakaran hutan tahun demi tahun terus berkurang dengan sistem informasi yang semakin ditingkatkan. Mulai peningkatan lensa penangkap hingga patroli petugas ke desa-desa rawan kebakaran.
Saat ini kata Rafles, terdapat 1240 Desa sebagai daerah rawan kebakaran yang masuk dalam rute patroli petugas. Kawasan pengawasan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 700 desa lebih.
Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero Raharjo ahli lingkungan hidup mengatakan dalam menjaga ekosistem lahan gambut dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan harus komitmen bersama, baik pemerintah terutama perusahaan yang menjadi pemegang izin konsesi.
Dalam ngopi perdana PWI ini menghadirkan ratusan wartawan, ketua PWI Riau Zulmansyah mengatakan kegiatan Ngobrol pintar dengan narasumber yang berkompeten diharapkan menjadi ajang wartawan untuk menggali informasi serta konfirmasi.
Kegiatan Ngopi ini kedepan akan berkelanjutan dengan berbagai narasumber, seperti Komisi Perlindungan anak, SKK Migas dan lainnya.***
