Pelalawan (Beritaintermezo.com)-Keberadaan PT Pertamina Hulu Energi Kampar diharapkan mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan, khususnya di wilayah operasional Kecamatan Kerumutan.
Yang terjadi, perusahaan justru kurang dalam melakukan perekrutan tenaga kerja (Naker) lokal. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesenjangan.
"Kata mereka, lebih kurang 250 tenaga outsourcing di wilayah Kecamatan Kerumutan dan hanya 7 karyawan PT Pertamina Hulu Energi Kampar," sebut Rinto, usai hearing dengan PT Pertamina Hulu Energi Kampar di kantor DPRD Pelalawan, Senin (12/3/2018).
Ditegaskan Rinto, dirinya tidak yakin atas data yang disampaikan oleh pihak perusahaan dalam pertemuan yang membahas soal tenaga kerja.
"Saya tidak yakin dengan jumlah yang mereka (perwakilan perusahaan, red) sampaikan, bahwa 84 persen tenaga kerja lokal," terangnya.
Untuk itu, Komisi I DPRD Pelalawan akan kembali menjadwalkan pertemuan lanjutan. Pihak perusahaan diminta memberikan data terperinci terkait jumlah tenaga kerja.
"Kita minta dalam rapat lanjutan nanti, data tenaga kerja itu harus terperinci. Kita minta data yang sejelas-jelasnya," tandasnya.
Politisi Golkar ini meminta kepada perusahaan agar tenaga kerja lokal Kerumutan yang diangkat menjadi karyawan perusahaan, tidak hanya sebagai tenaga outsourcing saja.
"Tenaga kerja lokal juga punya potensi dan sudah banyak yang sarjana. Faktanya, tak satupun yang menjadi karyawan di perusahaan ini, sementara kekayaan alam Kerumutan diexploitasi," ujarnya.
Menurut Rinto, 7 karyawan PT Pertamina Hulu Energi Kampar adalah berkartu identitas kependudukan kabupaten tetangga. "Tidak satupun dari 7 karyawan itu yang berdomisili di Pelalawan," pungkasnya. (gr/int)
Yang terjadi, perusahaan justru kurang dalam melakukan perekrutan tenaga kerja (Naker) lokal. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kesenjangan.
"Kata mereka, lebih kurang 250 tenaga outsourcing di wilayah Kecamatan Kerumutan dan hanya 7 karyawan PT Pertamina Hulu Energi Kampar," sebut Rinto, usai hearing dengan PT Pertamina Hulu Energi Kampar di kantor DPRD Pelalawan, Senin (12/3/2018).
Ditegaskan Rinto, dirinya tidak yakin atas data yang disampaikan oleh pihak perusahaan dalam pertemuan yang membahas soal tenaga kerja.
"Saya tidak yakin dengan jumlah yang mereka (perwakilan perusahaan, red) sampaikan, bahwa 84 persen tenaga kerja lokal," terangnya.
Untuk itu, Komisi I DPRD Pelalawan akan kembali menjadwalkan pertemuan lanjutan. Pihak perusahaan diminta memberikan data terperinci terkait jumlah tenaga kerja.
"Kita minta dalam rapat lanjutan nanti, data tenaga kerja itu harus terperinci. Kita minta data yang sejelas-jelasnya," tandasnya.
Politisi Golkar ini meminta kepada perusahaan agar tenaga kerja lokal Kerumutan yang diangkat menjadi karyawan perusahaan, tidak hanya sebagai tenaga outsourcing saja.
"Tenaga kerja lokal juga punya potensi dan sudah banyak yang sarjana. Faktanya, tak satupun yang menjadi karyawan di perusahaan ini, sementara kekayaan alam Kerumutan diexploitasi," ujarnya.
Menurut Rinto, 7 karyawan PT Pertamina Hulu Energi Kampar adalah berkartu identitas kependudukan kabupaten tetangga. "Tidak satupun dari 7 karyawan itu yang berdomisili di Pelalawan," pungkasnya. (gr/int)
