Pelalawan (Beritaintermezo.com)-Dr. Hj. Intsiawati Ayus, SH, MH Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pelalawan pada hari Senin, (25/01) 2021.
Kunjungan kerja anggota DPD ini dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam pertemuan yang diadakan diruang rapat Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) anggota DPD yang menjabat selama empat periode ini dengar pendapat dengan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terkait program Sustainable Development Goals (SDGs).
Intsiawati Ayus meminta masukan dan informasi terhadap pelaksanaan peran pemerintah daerah kabupaten dalam mewujudkan SDGs serta kendala yang muncul terhadap pembagian 9 tipe desa untuk mencapai SDGs.
Seusai pertemuan, kepada media ini Intsiawati mengatakan dalam kunkernya ke Pelalawan dirinya ingin menyerap dan menghimpun pelaksanaan implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa. Apalagi dari 60 Desa Mandiri yang ada di Riau, 20-nya ada di Kabupaten Pelalawan.
"Apalagi tagline yang diusung adalah Desa membangun negara bukan sebaliknya," tegas Anggota Komite 1 DPD RI.
Lanjutnya, karena itulah untuk implementasi SDGs ini, DPMD perlu diprioritaskan. Dan salah satu poin yang disampaikan oleh DMPD adalah masih butuhnya sosialisasi dari regulasi ini.
"Bagaimana kita mau menghasilkan realisasi jika sosialisasinya sendiri belum maksimal. Karena itu, saya tegaskan lagi agar DPMD memiliki agenda prioritas penjadwalan regulasi SDGs. Namun tenaga untuk sosialisasi itu sendiri harus orang-orang terpilih karena tidak bisa asal sosialisasi pada 104 desa. Dan sosialisasi ini nantinya tidak hanya pada kadesnya saja, tapi lembaga perangkat desa BPD-nya dan juga tokoh masyarakatnya," ujarnya.
Fungsional Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (PSM) DPMD Pelalawan, Syahrizul, ditanya soal pencapaian target sosialisasi mengatakan bahwa pencapaian target tergantung dari sarana dan prasarana.
"Selama ini sosialisasi hanya di medsos dan tidak semua desa memiliki medsos. Karena itu, kami mengharapkan adanya dukungan dari anggota DPD Riau untuk menyampaikan ke Kementerian Pedesaan agar kami didukung dalam hal sarana dan prasarana," katanya.
Disinggung soal target dari sosialisasi SDGs itu sendiri, Syahrizul mengatakan bahwa jika didukung maka targetnya bulan Maret sudah selesai sosialisasi. Apalagi APBDes harus sudah selesai tanggal 31 Januari.
"Apalagi APBDes mengakomodir semua termasuk BLT-DD. Dan BLT-DD kita laksanakan setiap bulan sampai Desember," tukasnya. (Tom)
Kunjungan kerja anggota DPD ini dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang - Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam pertemuan yang diadakan diruang rapat Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) anggota DPD yang menjabat selama empat periode ini dengar pendapat dengan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terkait program Sustainable Development Goals (SDGs).
Intsiawati Ayus meminta masukan dan informasi terhadap pelaksanaan peran pemerintah daerah kabupaten dalam mewujudkan SDGs serta kendala yang muncul terhadap pembagian 9 tipe desa untuk mencapai SDGs.
Seusai pertemuan, kepada media ini Intsiawati mengatakan dalam kunkernya ke Pelalawan dirinya ingin menyerap dan menghimpun pelaksanaan implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa. Apalagi dari 60 Desa Mandiri yang ada di Riau, 20-nya ada di Kabupaten Pelalawan.
"Apalagi tagline yang diusung adalah Desa membangun negara bukan sebaliknya," tegas Anggota Komite 1 DPD RI.
Lanjutnya, karena itulah untuk implementasi SDGs ini, DPMD perlu diprioritaskan. Dan salah satu poin yang disampaikan oleh DMPD adalah masih butuhnya sosialisasi dari regulasi ini.
"Bagaimana kita mau menghasilkan realisasi jika sosialisasinya sendiri belum maksimal. Karena itu, saya tegaskan lagi agar DPMD memiliki agenda prioritas penjadwalan regulasi SDGs. Namun tenaga untuk sosialisasi itu sendiri harus orang-orang terpilih karena tidak bisa asal sosialisasi pada 104 desa. Dan sosialisasi ini nantinya tidak hanya pada kadesnya saja, tapi lembaga perangkat desa BPD-nya dan juga tokoh masyarakatnya," ujarnya.
Fungsional Pemberdayaan Swadaya Masyarakat (PSM) DPMD Pelalawan, Syahrizul, ditanya soal pencapaian target sosialisasi mengatakan bahwa pencapaian target tergantung dari sarana dan prasarana.
"Selama ini sosialisasi hanya di medsos dan tidak semua desa memiliki medsos. Karena itu, kami mengharapkan adanya dukungan dari anggota DPD Riau untuk menyampaikan ke Kementerian Pedesaan agar kami didukung dalam hal sarana dan prasarana," katanya.
Disinggung soal target dari sosialisasi SDGs itu sendiri, Syahrizul mengatakan bahwa jika didukung maka targetnya bulan Maret sudah selesai sosialisasi. Apalagi APBDes harus sudah selesai tanggal 31 Januari.
"Apalagi APBDes mengakomodir semua termasuk BLT-DD. Dan BLT-DD kita laksanakan setiap bulan sampai Desember," tukasnya. (Tom)
