BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memanggil direksi pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD-Sarana Pembangunan rohil untuk meminta penjelasan terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang membuat nelayan banyak tidak bisa melaut.
Hearing antara DPRD bersama BUMD dan Dinas Perikanan itu berlangsung dikantor DPRD setempat pada Senin (4/4) siang kemaren. Hearing itu dipimpin oleh ketua Komisi B DPRD Budi Santoso beserta anggota, Direktur utama BUMD SPR, Kasmer Dahlan beserta direksi lainnya dan Kadis Perikanan Rohil M Amin SPi.
Hearing ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh nelayan dan mahasiswa beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, DPRD meminta direksi BUMD menjelaskan terkait kelangkaan minyak solar yang belakangan ini terjadi.
Direktur BUMD SPR, Kasmer Dahlan mengakatakan, kelangkaan minyak solar disebabkan adanya pengurangan kuota BBM dari pertamina yang sebelumnya 32 ton perhari saat ini tinggal 24 ton perharinya. "Kuota berkurang sementara kebutuhan minyak solar cukup tinggi," Kata Kasmer.
Sementara itu, Kadis Perikanan Rohil, M Amin SPi mengatakan kalau pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi untuk pengambilan minyak pakai jiregen sesuai syarat yang dilampirkan oleh nelayan.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi B DPRD Rohil, Budi Santoso meminta kepada seluruh pengelola SPBU untuk melayani kebutuhan BBM kepada masyarakat yang telah mengantongi surat rekomendasi. Sebab hal itu telah diatur oleh peraturan presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014.
"Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas perikanan rohil harus menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan BBM solar per Jiregen di SPBU," Kata Budi Santoso. (zal)
Hearing antara DPRD bersama BUMD dan Dinas Perikanan itu berlangsung dikantor DPRD setempat pada Senin (4/4) siang kemaren. Hearing itu dipimpin oleh ketua Komisi B DPRD Budi Santoso beserta anggota, Direktur utama BUMD SPR, Kasmer Dahlan beserta direksi lainnya dan Kadis Perikanan Rohil M Amin SPi.
Hearing ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh nelayan dan mahasiswa beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, DPRD meminta direksi BUMD menjelaskan terkait kelangkaan minyak solar yang belakangan ini terjadi.
Direktur BUMD SPR, Kasmer Dahlan mengakatakan, kelangkaan minyak solar disebabkan adanya pengurangan kuota BBM dari pertamina yang sebelumnya 32 ton perhari saat ini tinggal 24 ton perharinya. "Kuota berkurang sementara kebutuhan minyak solar cukup tinggi," Kata Kasmer.
Sementara itu, Kadis Perikanan Rohil, M Amin SPi mengatakan kalau pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi untuk pengambilan minyak pakai jiregen sesuai syarat yang dilampirkan oleh nelayan.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi B DPRD Rohil, Budi Santoso meminta kepada seluruh pengelola SPBU untuk melayani kebutuhan BBM kepada masyarakat yang telah mengantongi surat rekomendasi. Sebab hal itu telah diatur oleh peraturan presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014.
"Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas perikanan rohil harus menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan BBM solar per Jiregen di SPBU," Kata Budi Santoso. (zal)
