Pembangunan daerah sejatinya tidak boleh berjalan tanpa suara rakyat. Namun realitas yang terjadi hari ini justru sering memperlihatkan hal sebaliknya.
Pemerintah dan legislatif sibuk menggelar rapat, menyusun program, hingga menetapkan kebijakan, lalu merasa semuanya telah mewakili kepentingan masyarakat. Padahal di luar ruang rapat, banyak rakyat justru merasa tidak pernah benar-benar didengar.
Fenomena ini menjadi ironi dalam demokrasi. Sebab bupati, wali kota, gubernur maupun anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat dengan harapan mampu memperjuangkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjalankan agenda politik dan kepentingan kelompok tertentu. Sayangnya, ketika kursi kekuasaan sudah didapat, tidak sedikit yang perlahan lupa siapa yang mengantarkan mereka ke sana.
Sebagian anggota dewan hari ini lebih sibuk menjaga kepentingan partai dibanding memperjuangkan aspirasi konstituen. Aspirasi rakyat sering kali berhenti di meja politik, kalah oleh kompromi kepentingan dan hitung-hitungan kekuasaan. Akibatnya, masyarakat merasa semakin jauh dari pengambil kebijakan.
Yang lebih memprihatinkan, pemerintah dan wakil rakyat sering baru tersadar ketika masyarakat turun ke jalan. Demonstrasi besar-besaran seolah menjadi satu-satunya cara agar suara rakyat dianggap penting. Setelah gaduh terjadi, barulah tuntutan didengar. Pola seperti ini jelas tidak sehat dalam kehidupan demokrasi.
Seharusnya pemerintah tidak menunggu kemarahan rakyat untuk mulai mendengar. Karena tugas pemimpin bukan hanya membangun jalan, gedung, atau proyek fisik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Dan kepercayaan itu lahir dari keterlibatan rakyat dalam setiap arah pembangunan.
Di tengah kondisi seperti ini, pers memiliki peran penting sebagai jembatan suara masyarakat. Pers tidak boleh menjadi corong kekuasaan ataupun alat kepentingan politik. Pers harus tetap berdiri di tengah rakyat, menyampaikan kegelisahan publik sebelum berubah menjadi ledakan kemarahan di jalanan.
Perlu diingat, masyarakat bukan sekadar penonton pembangunan. Rakyat adalah pemilik sah daerah ini. Mereka berhak menentukan arah pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan bersama, bukan kepentingan segelintir elit.
Karena itu, sudah waktunya pemerintah dan DPRD berhenti merasa cukup hanya dengan rapat di ruang-ruang elit. Turunlah ke tengah masyarakat, dengarkan keluhan mereka, libatkan mereka sejak awal perencanaan. Sebab pembangunan yang baik bukan pembangunan yang dipaksakan dari atas, melainkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.***
Oleh: Karim
Wartawan Intermezo
