PEKANBARU (BEritaintermezo.com) - Bupati Rokan Hilir (Rohil), H Suyatno Amp menghadiri apel dan rapat Komitmen bersama Pemerintah Daerah, TNI/Polri Dengan Pelaku Usaha Perkebunan / Kehutanan Dalam rangka pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Jumat (3/2) pagi pekan lalu, di hotel Pangeran, Pekanbaru.
Selain dihadiri para Bupati/wali kota di propinsi Riau, rakor itu turut juga dihadir Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Gubernur Riau Arsyad juliandi Rahman, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen L Pusung, Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara serta pelaku perkebunan serta tokoh masyarakat Riau.
Rakor itu dibuka oleh Kepala BNPB yang intinya meminta kepada semua pihak bersama sama mengantisipasi terjadinya karlahut diwilayah masing- masing.
"Musibah karlahut udah isu nasional, untuk itu mari bersama menjaga, mencegah terjadinya karlahut," himbau Wiliam.
Sementara itu, Bupati Rohil H Suyatno mengatakan kalau ia akan bekerja keras untuk mencegah dan mengatasi terjadinya karlahut di wilayah Rokan Hilir. "Kita akan terjunkan seluruh stok holder untuk mengantisipasi terjadinya karlahut di Rohil. Kita himbau semua kalangan baik perusahaan dan masyarakat untuk menjaga dan mencegah karlahut," Tegasnya.
Ditempat yang sama, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam sambutannya menegaskan komitmen Riau tak akan kembali mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti tahun-tahun sebelumnya yang berdampak pada bencana asap, yang puncaknya terjadi pada tahun 2015 lalu.
Komitmen untuk membebaskan Riau dari bencana asap akibat karhutla ini katanya sudah berjalan diterapkan olehnya dengan Pergub Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana aksi pencegahan karlahut di Riau. Ia berharap dukungan semua pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk tidak membakar hutan dan lahan.
"Tahun lalu alhamdulillah asap jauh berkurang di Riau. Ini tentu karena semuanya bekerja melakukan pencegahan dini. Dan kita sudah melakukan rencana aksi pencegahan karhutla,†kata Andi.
Politisi Partai Golkar ini juga menjelaskan betapa pentingnya langkah pencegahan dilakukan ketimbang melakukan penanggulangan yang lebih banyak memakan kerugian. Pemerintah telah melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan karhutla kepada masyarakat.
Ia menuturkan kalau presiden Jokowi berpesan pada kepala daerah yang hadir dalam Rakornas tersebut agar kebakaran lahan dan hutan di 2015 lalu menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah. Saat itu, dampak kebakaran tidak hanya menekan angka pertumbuhan ekonomi tapi juga mempengaruhi sektor penerbangan serta banyak sektor lainnya yang membuat Riau menderita kerugian yang sangat besar. "Tahun 2015 waktu itu kerugian yang diderita oleh beberapa daerah yang mengalami bencana asap termasuk Riau, mencapai angka Rp220 triliun," sebutnya.
Selain kerugian materil, negara juga mengalami banyak kerugian lainnya seperti jumlah penderita ISPA. Angka korban penderita ISPA yang diterima oleh negara pada tahun tersebut mencapai 504 ribu orang terutama anak-anak dan lansia. Dampak lain yang juga dirasakan adalah hilangnya habitat keragaman hayati kita. "Keragaman hayati ini juga dampak yang tidak bisa dihitung secara ekonomi. Karena ada 2,6 juta hektar lahan dan hutan terbakar," Terangnya.
Kepada Jokowi ia juga telah melaporkan saat ini sudah ada dua kabupaten di Riau yang menetapkan status siaga darurat sebagai langkah antisipasi untuk mengawasi lahan rawan yang berpotensi besar akan dibakar oleh para perambah maupun masyarakat tak bertanggung jawab.
"Status ini juga sudah kita terapkan untuk seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Riau belum lama ini, hal ini membuat kita lebih leluasa bergerak melakukan antisipasi, baik antisipasi oleh pihak TNI, Polri maupun oleh pihak pelaku usaha," terangnya.
Jika semua pihak komitmen dan bahu-membahu melakukan antisipasi dirinya sangat optimis target Riau bebas asap pada 2017 bisa tercapai. "Masyarakat harus menyadari bahwa membakar lahan sebenarnya sangat merugikan banyak pihak," Pungkasnya. (zal)
Selain dihadiri para Bupati/wali kota di propinsi Riau, rakor itu turut juga dihadir Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Gubernur Riau Arsyad juliandi Rahman, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen L Pusung, Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara serta pelaku perkebunan serta tokoh masyarakat Riau.
Rakor itu dibuka oleh Kepala BNPB yang intinya meminta kepada semua pihak bersama sama mengantisipasi terjadinya karlahut diwilayah masing- masing.
"Musibah karlahut udah isu nasional, untuk itu mari bersama menjaga, mencegah terjadinya karlahut," himbau Wiliam.
Sementara itu, Bupati Rohil H Suyatno mengatakan kalau ia akan bekerja keras untuk mencegah dan mengatasi terjadinya karlahut di wilayah Rokan Hilir. "Kita akan terjunkan seluruh stok holder untuk mengantisipasi terjadinya karlahut di Rohil. Kita himbau semua kalangan baik perusahaan dan masyarakat untuk menjaga dan mencegah karlahut," Tegasnya.
Ditempat yang sama, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam sambutannya menegaskan komitmen Riau tak akan kembali mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti tahun-tahun sebelumnya yang berdampak pada bencana asap, yang puncaknya terjadi pada tahun 2015 lalu.
Komitmen untuk membebaskan Riau dari bencana asap akibat karhutla ini katanya sudah berjalan diterapkan olehnya dengan Pergub Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana aksi pencegahan karlahut di Riau. Ia berharap dukungan semua pihak, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk tidak membakar hutan dan lahan.
"Tahun lalu alhamdulillah asap jauh berkurang di Riau. Ini tentu karena semuanya bekerja melakukan pencegahan dini. Dan kita sudah melakukan rencana aksi pencegahan karhutla,†kata Andi.
Politisi Partai Golkar ini juga menjelaskan betapa pentingnya langkah pencegahan dilakukan ketimbang melakukan penanggulangan yang lebih banyak memakan kerugian. Pemerintah telah melakukan sosialisasi pentingnya pencegahan karhutla kepada masyarakat.
Ia menuturkan kalau presiden Jokowi berpesan pada kepala daerah yang hadir dalam Rakornas tersebut agar kebakaran lahan dan hutan di 2015 lalu menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah. Saat itu, dampak kebakaran tidak hanya menekan angka pertumbuhan ekonomi tapi juga mempengaruhi sektor penerbangan serta banyak sektor lainnya yang membuat Riau menderita kerugian yang sangat besar. "Tahun 2015 waktu itu kerugian yang diderita oleh beberapa daerah yang mengalami bencana asap termasuk Riau, mencapai angka Rp220 triliun," sebutnya.
Selain kerugian materil, negara juga mengalami banyak kerugian lainnya seperti jumlah penderita ISPA. Angka korban penderita ISPA yang diterima oleh negara pada tahun tersebut mencapai 504 ribu orang terutama anak-anak dan lansia. Dampak lain yang juga dirasakan adalah hilangnya habitat keragaman hayati kita. "Keragaman hayati ini juga dampak yang tidak bisa dihitung secara ekonomi. Karena ada 2,6 juta hektar lahan dan hutan terbakar," Terangnya.
Kepada Jokowi ia juga telah melaporkan saat ini sudah ada dua kabupaten di Riau yang menetapkan status siaga darurat sebagai langkah antisipasi untuk mengawasi lahan rawan yang berpotensi besar akan dibakar oleh para perambah maupun masyarakat tak bertanggung jawab.
"Status ini juga sudah kita terapkan untuk seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Riau belum lama ini, hal ini membuat kita lebih leluasa bergerak melakukan antisipasi, baik antisipasi oleh pihak TNI, Polri maupun oleh pihak pelaku usaha," terangnya.
Jika semua pihak komitmen dan bahu-membahu melakukan antisipasi dirinya sangat optimis target Riau bebas asap pada 2017 bisa tercapai. "Masyarakat harus menyadari bahwa membakar lahan sebenarnya sangat merugikan banyak pihak," Pungkasnya. (zal)
