.jpg)
BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com) - Wacana Pemerintah kabupaten (pemkab) Rokan Hilir (Rohil) untuk merumahkan tenaga honorer pasca terjadinya defisit anggaran kini sudah reda. Pasalnya, jika hal ini dilakukan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial yang besar ditengah masyarakat. Demikian dikatakan sekretaris daerah (sekda) kabupaten Rohil, Drs H Surya Arfan Msi, baru-baru ini di Bagansiapiapi. "Kita dalam mengambil tindakan untuk merumahkan honorer serba salah, apabila ini kita jalankan seperti kabupaten/kota lainnya di propinsi riau, takutnya malah menimbulkan dampak sosial ditengah masyarakat. Sementara jika tidak di rumahkan, pemkab tentunya harus mengeluarkan dana milyaran setiap tahunnya," ujar Surya Arfan. Ia juga menyebutkan, untuk pembayaran gaji honorer yang belum dibayarkan pada tahun 2016 yakni bulan november dan desember sudah dibayarkan belum lama ini. Sementara gaji honorer terhitung dari januari 2017 hingga sekarang belum bisa dibayarkan karena belum ada dana. Jika boleh saya jujur, untuk aparatur sipil negara (ASN) sejak januari 2017 hanya menerima gaji pokok. Sedangkan untuk uang tunjangan dan uang kesra sampai saat ini belum ada yang dibayarkan. "Sedangkan saya sebagai sekda sejak awal tahun 2017 hanya menerima gaji pokok sebesar Rp5 juta. Sedangkan uang tunjangan dan kesra belum bisa dibayarkan karena anggaran belum ada. Untuk itulah hendaknya kondisi ini bisa dimaklumi, dan pemerintah saat ini tengah berupaya agar bisa cepat keluar dari kondisi ini," Katanya. Lebih jauh diterangkan Arfan, salah satu hal yang kita hadapi saat ini adalah terkait tunda bayar yang memang ditaksir akan dibayarkan pertengahan bulan april ini. Hanya saja ada kendala yang tidak diduga dengan ditariknya kembali dana oleh pemerintah pusat sebesar Rp94 Miliar. Tidak hanya itu, intruksi bupati bahwa para ASN tunjangan awalnya direncanakan dipotong 30 persen bertambah menjadi 50 persen untuk tahun 2017. Untuk membayar yang pokok saja setelah dikurangi juga belum bisa dilakukan. "Dana rutin kita hanya di perbolehkan dilakukan sebesar 50 persen, bisa dikatakan kini sejak 2017 nihil kegiatan secara otomatis pegawai dan honorer tak ada kerjanya," jelas Sekda. Namun tambahnya, untuk rutin wajib dikeluarkan mulai dari biaya listrik, alat tulis kantor, Jaringan wifi juga termasuk gaji honorer yang terus berjalan. "Rasanya tidak mungkin juga tidak ada kerja lantas kantor-kantor harus tutup, jadi dana rutin tetap keluar setiap bulannya dan itupun kita bingung membayarnya uang darimana," keluhnya. Ia juga menegaskan, tidak akan ada program yang berjalan dari sumber APBD jika tunda bayar belum diselesaikan, karena itu sudah menjadi perioritas utama Pemkab untuk melunasinya. "Tidak masalah kalau tidak ada program yang berjalan tahun ini , asalkan piutang kita bisa selesai. Karena kita juga maklum kondisi rekanan yang dananya masih ada dengan kita," Pungkasnya. (zal)
