BAGANSIAPIAPI (Beritaintermezo.com)-Bupati Rokan Hilir (Rohil), Afrizal Sintong mengatakan kalau Pilkada sudah usai dan tidak ada lagi istilah nomor 1,2,3 dan 4. Maka dari itu mari bersama membangun daerah yang sama-sama kita cintai ini kearah yang lebih baik.

Demikian disampaikan Bupati saat acara coffee morning bersama ratusan wartawan di aula hotel lion, Bagansiapiapi, Kamis (17/6). Agar hal itu terwujud, Wartawan katanya harus mengontrol kinerja pemerintah daerah mulai dari OPD hingga ketingkat kelurahan.

Bupati menyarankan kepada wartawan untuk tidak berfokus sama pemerintah saja, Karena ditempat lain juga banyak memiliki potensi yang salah satunya blok rokan. Karena blok rokan ini rokan hilir yang terbesar, akan tetapi DBH yang didapat tidak seberapa.

"Bagian yang kita dapat tidak seberapa dengan hasil migas yang kita miliki. Maka dari itu kita harus punya terobosan bagaimana blok rokan ini dikelola pemkab melalui BUMD rohil," Kata Epi Sintong.

Epi mengatakan kalau pertamina tidak punya uang dalam mengelola blok rokan, yang punya uang itu adalah konsorsiumnya. Karena pekerjaan itu memakan biaya besar, minyak habis, uang habis dan fee yang kita dapat sangat kecil.

"DBH kita disektor migas hanya sekitar Rp140 Miliar. Jika kita diberikan kesempatan mengelolanya secara tradisional, maka sangat diyakini mampu mendapatkan Rp500 Miliar," Kata Epi Sintong.

Dilanjutkan, Sebenarny tidak ada masalah dengan BMUD, karena kita bisa mencari konsorsium, karena kita tidak memiliki saham. "Satu sumur minyak butuh karyawan 10 orang, ada sumur mati di Rohil 400 titik. Jadi kita butuh 4000 orang. Apa salahnya kita gaji sebulan 10 juta," Kata Afrizal.

Dikabupaten Rokan hilir katanya ada 1400 sumur lebih. Dirut PT Langgak kawan saya, maka saya tau betul dgn sistem SPR ini. "Pajak air bawah tanah juga bisa kita andalkan dan dapat Rp300 miliar setiap tahun. Dan Pajak sarang burung walet juga bisa kita arahkan pengusaha untuk membayarnya," Ungkapnya.

Untuk blok rokan ini katanya lagi sudah melakukan pengkajian dan SOP. Jika dikelola pemkab maka sangat diyakini APBD meningkat. "Kita sudah gesa DPRD untuk segera membuat peraturan daerah (Perda) BMUD dari PD menjadi PT, karena ini bisa menambah sumber pendapatan kita," Terangnya. (zal)