Rohul (Beritaintermezo.com) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), tetapkan Puskesmas Kunto Darussalam untuk tahap akredetasi, dan menjadi pilot project dalam hal pelaksanaan Standar Akredetasi Puskesmas tingkat Kabupaten Rohul.
Diakui Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rohul, drg Grifino Dahlihardy, Senin (17/10/2016) mengaku, pelaksanaan proses Akredetasi Puskesmas Kunto Darussalam yang sedang berlangsung, dan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun 2016.
Sedangkan akredetasi 4 Puskesmas lainnya, yakni Puskesmas Rambah, Rambah Samo 1 (Okak), Puskesmas Rambah Hilir 1 (Muara Rumbai), Puskesmas Tambusai yang telah direncanakan tahun ini, menyusul anggarannya diajukan pada APBD Perubahan tahun 2016.
"Sebenarnya ada 5 Puskesmas yang dilakukan akredetasi tahun ini, namun karena keterbatasan anggaran kita rekomendasikan 4 Puskesmas diusulkan pada APBD Perubahan 2016. Sementara Puskesmas Kunto Darusalam kini sedang berjalan dan dananya bersumber dari APBN 2016, karena puskesmas tersebut dinilai paling siap untuk di akreditasi," ungkap Grifino.
Grifino juga mengakui, secara persyaratan untuk pelayanan di Puskesmas Kunto Darussalam, baik Sumber Daya Manusia, Medis Paramedis, Tenaga Pendampingnya mereka jauh lebih siap dan komitmen serta kompak.
Grifono optimis, tahun 2018 mendatang, 21 Puskesmas di Rohul sudah terakredetasi, dengan rincian, 5 Puskesmas tahun 2016, 6 Puskesmas tahun 2017 dan 10 Puskesmas tahun 2018. Karena, akreditasi Puskesmas merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan setiap puskesmas dalam rangka mengikuti aturan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 46 tahun 2015.
Dimana seluruh fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, harus terakreditasi untuk menjamin peningkatan mutu pelayanan dan administrasi Puskesmas dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan cakupan semesta (universal health coverage).
Kata Grifino lagi, pelaksanaan standar akreditasi Puskesmas tersebut diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi kepuasan pasien karena pelayanan yang diberikan aman dan sesuai standar, tetapi juga bagi kepuasan dan keamanan petugas kesehatan dalam pemberian layanan sesuai kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.
Karena, Puskesmas garda terdepan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Hasil Akreditasi Puskesmas nantinya jadi acuan Pemerintah Pusat dalam menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Puskesmas. Karena tahun 2019 mendatang, fasilitas kesehatan wajib terakriditasi, jika tidak terakreditasi, maka fasilitas kesehatan tersebut tidak bisa mendapatkan Kapitasi dari BPJS,’’ sebutnya.
Persyaratan akredetasi 5 Puskesmas yang direncanakan, sudah lengkap baik dari sisi SDM, Medis dan Paramedis, Tenaga Penunjang lainnya yakni Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan dan Analis laboratorium.
"Setelah kita evaluasi dalam dua bulan, salahsatu Puskesmas bisa merubah menset dalam peningkatan pelayanan dasar. Dalam artian ada kesadaran dari pihak Puskesmas untuk merubah sistimpelayanan kearah yang lebih baik," ungkapnya.
Nantinya, Tim Kabupaten sudah dimentori Tim Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan terakhir Tim surveyor dari Kemenkes RI yang bersifat independent. Setelah itu, hasil akredetasinya baru keluar 20-30 hari setelah tim turun. Tentunya kita targetkan, Puskesmas itu bisa mendapatkan sertifikat berakreditasi Madya.(joh)
Diakui Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Rohul, drg Grifino Dahlihardy, Senin (17/10/2016) mengaku, pelaksanaan proses Akredetasi Puskesmas Kunto Darussalam yang sedang berlangsung, dan dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun 2016.
Sedangkan akredetasi 4 Puskesmas lainnya, yakni Puskesmas Rambah, Rambah Samo 1 (Okak), Puskesmas Rambah Hilir 1 (Muara Rumbai), Puskesmas Tambusai yang telah direncanakan tahun ini, menyusul anggarannya diajukan pada APBD Perubahan tahun 2016.
"Sebenarnya ada 5 Puskesmas yang dilakukan akredetasi tahun ini, namun karena keterbatasan anggaran kita rekomendasikan 4 Puskesmas diusulkan pada APBD Perubahan 2016. Sementara Puskesmas Kunto Darusalam kini sedang berjalan dan dananya bersumber dari APBN 2016, karena puskesmas tersebut dinilai paling siap untuk di akreditasi," ungkap Grifino.
Grifino juga mengakui, secara persyaratan untuk pelayanan di Puskesmas Kunto Darussalam, baik Sumber Daya Manusia, Medis Paramedis, Tenaga Pendampingnya mereka jauh lebih siap dan komitmen serta kompak.
Grifono optimis, tahun 2018 mendatang, 21 Puskesmas di Rohul sudah terakredetasi, dengan rincian, 5 Puskesmas tahun 2016, 6 Puskesmas tahun 2017 dan 10 Puskesmas tahun 2018. Karena, akreditasi Puskesmas merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan setiap puskesmas dalam rangka mengikuti aturan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 46 tahun 2015.
Dimana seluruh fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, harus terakreditasi untuk menjamin peningkatan mutu pelayanan dan administrasi Puskesmas dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan cakupan semesta (universal health coverage).
Kata Grifino lagi, pelaksanaan standar akreditasi Puskesmas tersebut diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi kepuasan pasien karena pelayanan yang diberikan aman dan sesuai standar, tetapi juga bagi kepuasan dan keamanan petugas kesehatan dalam pemberian layanan sesuai kebutuhan dan ekspektasi masyarakat.
Karena, Puskesmas garda terdepan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Hasil Akreditasi Puskesmas nantinya jadi acuan Pemerintah Pusat dalam menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Puskesmas. Karena tahun 2019 mendatang, fasilitas kesehatan wajib terakriditasi, jika tidak terakreditasi, maka fasilitas kesehatan tersebut tidak bisa mendapatkan Kapitasi dari BPJS,’’ sebutnya.
Persyaratan akredetasi 5 Puskesmas yang direncanakan, sudah lengkap baik dari sisi SDM, Medis dan Paramedis, Tenaga Penunjang lainnya yakni Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan dan Analis laboratorium.
"Setelah kita evaluasi dalam dua bulan, salahsatu Puskesmas bisa merubah menset dalam peningkatan pelayanan dasar. Dalam artian ada kesadaran dari pihak Puskesmas untuk merubah sistimpelayanan kearah yang lebih baik," ungkapnya.
Nantinya, Tim Kabupaten sudah dimentori Tim Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan terakhir Tim surveyor dari Kemenkes RI yang bersifat independent. Setelah itu, hasil akredetasinya baru keluar 20-30 hari setelah tim turun. Tentunya kita targetkan, Puskesmas itu bisa mendapatkan sertifikat berakreditasi Madya.(joh)
