Meranti (Beritaintermezo.com)-Ada setidaknya tiga jenis bantuan sosial (bansos) yang masih akan diberikan pemerintah kepada masyarakat pada 2022. Berbagai bansos tersebut memiliki jenis dan jumlah yang beragam.
Pemberian bansos tetap dilakukan pemerintah demi membantu masyarakat agar lekas pulih pasca terimbas pandemi Covid-19 yang sudah hampir dua tahun berlangsung. Bansos juga disalurkan untuk mengungkit daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat
BPNT dan PKH dipastikan tetap mengalir pada 2022. Bantuan ini akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Namun anehnya, program pemerintah ini sepertinya tersendat di Desa Pelantai Kabupaten Kepulauan Meranti, hasil pantauan media kebeberapa keluarga yang semestinya penerima bansos ( BPNT/PKH ) telah beberapa bulan tidak dapat, sementara mereka termasuk pada katagori keluarga penerima manfaat ( KPM ).
Untuk mengetahui lebih jelas mengapa hal itu terjadi pada masyarakat Desa Pelantai , media ini lansung menghubungi Kepala Desa Pelantai KHAIRI SE, Kamis 16/6/2022,
Kepada awak media Kepala Desa Pelantai membenarkan hal tersebut, saya sudah menerima laporan permasalahan yang dihadapi masyarakat tentang bantuan BPNT dan PKH, bagi saya perlu mengambil langkah , sebab ini masyalah serius tentang kehidupan masyarakat, pertama saya telah menghubungi saudara Tami sebagai ketua Forum TKSK Kabupaten, namun jawabannya sangat mudah, katanya masalah saldo kosong itu bukan dari kita, itu masyalah kementerian, dengan jawaban seperti ini tentu saya tidak puas, dan saya anggap jawaban tersebut sama sekali tidak menunjukkan profisional, sementara mereka mendapat honor dari pekerjaan ini, jangan hanya menghitung hari dan terima gaji, kalau begini saya rasa lebih baik kementerian ambil kebijakan, apapun bentuk bantuan untuk masyarakat cukup lewat satu pintu, yaitu serahkan kepada setiap Desa, karena lebih mudah masyarakat berkomunikasi menyampaikan jika ada hal hal atau kendala yang dihadapi dilapangan.
Bayangkan jika satu KK tidak menerima bantuan BPNT selama tujuh bulan atau sepuluh bulan , udah berapa juta uang milik mereka yang seharusnya bisa membantu dalam kehidupannya.
Pemberian bansos tetap dilakukan pemerintah demi membantu masyarakat agar lekas pulih pasca terimbas pandemi Covid-19 yang sudah hampir dua tahun berlangsung. Bansos juga disalurkan untuk mengungkit daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat
BPNT dan PKH dipastikan tetap mengalir pada 2022. Bantuan ini akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Namun anehnya, program pemerintah ini sepertinya tersendat di Desa Pelantai Kabupaten Kepulauan Meranti, hasil pantauan media kebeberapa keluarga yang semestinya penerima bansos ( BPNT/PKH ) telah beberapa bulan tidak dapat, sementara mereka termasuk pada katagori keluarga penerima manfaat ( KPM ).
Untuk mengetahui lebih jelas mengapa hal itu terjadi pada masyarakat Desa Pelantai , media ini lansung menghubungi Kepala Desa Pelantai KHAIRI SE, Kamis 16/6/2022,
Kepada awak media Kepala Desa Pelantai membenarkan hal tersebut, saya sudah menerima laporan permasalahan yang dihadapi masyarakat tentang bantuan BPNT dan PKH, bagi saya perlu mengambil langkah , sebab ini masyalah serius tentang kehidupan masyarakat, pertama saya telah menghubungi saudara Tami sebagai ketua Forum TKSK Kabupaten, namun jawabannya sangat mudah, katanya masalah saldo kosong itu bukan dari kita, itu masyalah kementerian, dengan jawaban seperti ini tentu saya tidak puas, dan saya anggap jawaban tersebut sama sekali tidak menunjukkan profisional, sementara mereka mendapat honor dari pekerjaan ini, jangan hanya menghitung hari dan terima gaji, kalau begini saya rasa lebih baik kementerian ambil kebijakan, apapun bentuk bantuan untuk masyarakat cukup lewat satu pintu, yaitu serahkan kepada setiap Desa, karena lebih mudah masyarakat berkomunikasi menyampaikan jika ada hal hal atau kendala yang dihadapi dilapangan.
Bayangkan jika satu KK tidak menerima bantuan BPNT selama tujuh bulan atau sepuluh bulan , udah berapa juta uang milik mereka yang seharusnya bisa membantu dalam kehidupannya.
Belum Lagi PKH juga terjadi hal yang sama, inikan aneh sebenarnya, Dikemanakan uangnya. Coba kita bayangkan satu Desa terdapat 40 KK atau 50 KK , mungkin sudah tak terhitung jumlah uang, pungkasnya.(Karim)
