Meranti (Beritaintermezo.com)-Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI H. Jon Erizal melakukan reses ke Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka menghimpun aspirasi dari konstituennya, pada kesempaan itu, Wakil Bupati H. Said Hasyim mengungkapkan kesedihannya terhadap kondisi Meranti yang minim perhatian dari Provinsi maupun Pusat, padahal merupakan sebuah Kabupaten baru, termiskin dan satu-satunya yang masih terisolir di Provinsi Riau.
"Daerah ini kaya, tapi karena keterbatasan akses ekonomi masyarakat masih menyedihkan, Meranti satu-satunya daerah terisolir di Riau," ujarnya, dihadapan anggota DPR RI H. Jon Erizal dan Wakil Ketua DPRD Riau H. Sunaryo, saat dialog bersama SKPD di Aula Afifa, Selatpanjang, Selasa (10/5/2016).
Akibat dari terbatasnya akses tersebut, harga barang dan bahan pokok di Selatpanjang menjadi mahal yang semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dijelaskan Said Hasyim, Pemda Meranti pernah mengusahakan membuat jalan akses dari Kampung Balak menuju Button Siak, namun karena kondisi alam dan keterbatasan anggaran proyek itu tak bisa dilanjutkan. Tapi jika ini selesai Pemda optimis harga sembako akan stabil karena pasokan dari Sumbar dan Medan dapat langsung masuk. Begitu juga komoditas lokal seperti Sagu, Kelapa, Kopi akan lebih mudah dijual keluar dan lebih menguntungkan.
"Untuk mengembangkan Meranti tak ada solusi lain selain membuka isolasi," uangkapnya.
Lebih jauh dijelaskan Said, Pemda Meranti melalui program merangkai pulaunya, juga mewacanakan pembangunan jalan dari Putong ke Air Mabuk sepanjang 30 KM, diharapkan jalan ini akan menjadi jalan pertama Provinsi yang ada di Meranti. Kemudian akses dari Air Mabuk ke Tanjung Sari menuju Karimun yang membuka akses antar Provinsi Riau-Kepri. Diyakni jika ini terwujud maka Kepri sebagai alternatif kunjungan wisata akan menjadi ramai dan akan menguntungkan Meranti sebagai daerah transitnya. "In akan mengembalikan kejayaan Selatpanjang sebagai daerah perdagangan yang madani," papar Said Hasyim.
Untuk itu, Said Hasyim berharap kepada Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI H. Jon Erizal dapat memperjuangkan kondisi itu, sebagai sebuah Kabuaten yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka sebagai jalur laut terpadat yang dilalui lebih dari 300 kapal perhari, hanya mendapatkan abrasi pantai yang setiap tahun daratannya berkurang sampai 15 M.
Dikatakan Said, sebagai basis terdepan di Indonesia harusnya Meranti menjadi daerah yang maju dengan kondis ekonomi masyarakat yang kuat, tapi kenyataanya justu terbalik, bantuan Provinsi minim apalagi bantuan dari Pemerintah Pusat.
Menyikapi masalah itu, H. Jon Erizal berjanji siap mendukung pembangunan di Meranti, namun dirinya mengaku tidak bisa memperjuangkan tanpa didukung data yang komprehensip untuk dibawa ke rapat dewan ditingkat pusat. Kurangnya perhatian Pusat kepada daerah dikatakan Jon disebabkan karena minimnya komunikasi antara Wakil rakyat dan Daerah, melalui momen reses ini diharapkan komunikasi itu akan terjalin semakin baik.
Dijelaskannya, Komisi 11 tempat dirinya bertugas mengawasi masalah ekonomi dan keuangan dan memilik banyak mitra mulai dari Bappenas, Kementerian Keuangan masalah pajak, Bea Cukai dan anggaran, bermitra dengan BI, BPK dan BPKP, BPS. Semua hal yang berhubungan dengan institusi itu dapat diperjuangkan, namun harus dengan data yang lengkap realistik, dan menyangkut hajat orang banyak bukan perseorangan atau kelompok.
"Silahkan berikan datanya kepada saya, nanti akan saya angkat ke rapat komisi untuk perjangkan, tapi berikan dan paparkan data itu secara rasional dan benefitnya untuk rakyat banyak bukan perseorangan atau golongan," ungkap Jon.
Sependapat dengan Jon Erizal, Wakil Bupati H. Said Hasyim juga mengarahkan SKPD untuk mengajukan konsep yang lengkap dan disinergikan dengan kepentingan yang ada di Provinsi maupun Pusat. "Jangan hanya konsultasi saja tapi berikan konsep proposal yang lengkap dan realistis.
Sekedar informasi, dalam acara ang dihadiri Kepala SKPD, Camar hingga Lurah tersebut banyak masukan kepada Jon Erizal untuk diperjuangkan ditingkat Pusat, mulai dari susahnya mengajukan proposal bantuan ditingkat Pusat, masalah RTRW yang belum jelas, masalah Perikanan, Abrasi, Pertanian, Kehutanan hingga pemotongan DBH Migas Meranti yang berdampak pada semakin kecilnya APBD. Menyikapi berbagai masalah itu Wakil Rakyat Meranti dari Partai PAN di DPR RI tersebut berjanji akan memperjuangkan sepenuh hati dan siap diajak konsultasi dan dimintai masukan. "Silahkan hubungi saya, nanti akan coba difasilitasi," pungkasnya.(hms/karim)
"Daerah ini kaya, tapi karena keterbatasan akses ekonomi masyarakat masih menyedihkan, Meranti satu-satunya daerah terisolir di Riau," ujarnya, dihadapan anggota DPR RI H. Jon Erizal dan Wakil Ketua DPRD Riau H. Sunaryo, saat dialog bersama SKPD di Aula Afifa, Selatpanjang, Selasa (10/5/2016).
Akibat dari terbatasnya akses tersebut, harga barang dan bahan pokok di Selatpanjang menjadi mahal yang semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dijelaskan Said Hasyim, Pemda Meranti pernah mengusahakan membuat jalan akses dari Kampung Balak menuju Button Siak, namun karena kondisi alam dan keterbatasan anggaran proyek itu tak bisa dilanjutkan. Tapi jika ini selesai Pemda optimis harga sembako akan stabil karena pasokan dari Sumbar dan Medan dapat langsung masuk. Begitu juga komoditas lokal seperti Sagu, Kelapa, Kopi akan lebih mudah dijual keluar dan lebih menguntungkan.
"Untuk mengembangkan Meranti tak ada solusi lain selain membuka isolasi," uangkapnya.
Lebih jauh dijelaskan Said, Pemda Meranti melalui program merangkai pulaunya, juga mewacanakan pembangunan jalan dari Putong ke Air Mabuk sepanjang 30 KM, diharapkan jalan ini akan menjadi jalan pertama Provinsi yang ada di Meranti. Kemudian akses dari Air Mabuk ke Tanjung Sari menuju Karimun yang membuka akses antar Provinsi Riau-Kepri. Diyakni jika ini terwujud maka Kepri sebagai alternatif kunjungan wisata akan menjadi ramai dan akan menguntungkan Meranti sebagai daerah transitnya. "In akan mengembalikan kejayaan Selatpanjang sebagai daerah perdagangan yang madani," papar Said Hasyim.
Untuk itu, Said Hasyim berharap kepada Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI H. Jon Erizal dapat memperjuangkan kondisi itu, sebagai sebuah Kabuaten yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka sebagai jalur laut terpadat yang dilalui lebih dari 300 kapal perhari, hanya mendapatkan abrasi pantai yang setiap tahun daratannya berkurang sampai 15 M.
Dikatakan Said, sebagai basis terdepan di Indonesia harusnya Meranti menjadi daerah yang maju dengan kondis ekonomi masyarakat yang kuat, tapi kenyataanya justu terbalik, bantuan Provinsi minim apalagi bantuan dari Pemerintah Pusat.
Menyikapi masalah itu, H. Jon Erizal berjanji siap mendukung pembangunan di Meranti, namun dirinya mengaku tidak bisa memperjuangkan tanpa didukung data yang komprehensip untuk dibawa ke rapat dewan ditingkat pusat. Kurangnya perhatian Pusat kepada daerah dikatakan Jon disebabkan karena minimnya komunikasi antara Wakil rakyat dan Daerah, melalui momen reses ini diharapkan komunikasi itu akan terjalin semakin baik.
Dijelaskannya, Komisi 11 tempat dirinya bertugas mengawasi masalah ekonomi dan keuangan dan memilik banyak mitra mulai dari Bappenas, Kementerian Keuangan masalah pajak, Bea Cukai dan anggaran, bermitra dengan BI, BPK dan BPKP, BPS. Semua hal yang berhubungan dengan institusi itu dapat diperjuangkan, namun harus dengan data yang lengkap realistik, dan menyangkut hajat orang banyak bukan perseorangan atau kelompok.
"Silahkan berikan datanya kepada saya, nanti akan saya angkat ke rapat komisi untuk perjangkan, tapi berikan dan paparkan data itu secara rasional dan benefitnya untuk rakyat banyak bukan perseorangan atau golongan," ungkap Jon.
Sependapat dengan Jon Erizal, Wakil Bupati H. Said Hasyim juga mengarahkan SKPD untuk mengajukan konsep yang lengkap dan disinergikan dengan kepentingan yang ada di Provinsi maupun Pusat. "Jangan hanya konsultasi saja tapi berikan konsep proposal yang lengkap dan realistis.
Sekedar informasi, dalam acara ang dihadiri Kepala SKPD, Camar hingga Lurah tersebut banyak masukan kepada Jon Erizal untuk diperjuangkan ditingkat Pusat, mulai dari susahnya mengajukan proposal bantuan ditingkat Pusat, masalah RTRW yang belum jelas, masalah Perikanan, Abrasi, Pertanian, Kehutanan hingga pemotongan DBH Migas Meranti yang berdampak pada semakin kecilnya APBD. Menyikapi berbagai masalah itu Wakil Rakyat Meranti dari Partai PAN di DPR RI tersebut berjanji akan memperjuangkan sepenuh hati dan siap diajak konsultasi dan dimintai masukan. "Silahkan hubungi saya, nanti akan coba difasilitasi," pungkasnya.(hms/karim)
