Meranti (Beritaintermezo.com) - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016. Pada APBD tahun anggaran 2016, Meranti menargetkan pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,22 Triliun lebih.
Sebagaimana disampaikan Pj Bupati Kepulauan Meranti, H Edy Kusdarwanto MM, dalam paripurna Kamis (10/12/2015).
Di hadapan puluhan anggota legislatif dan SKPD di Meranti, Edy merincikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun 2016 sebesar Rp67,6 miliar lebih. Terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp9,4 miliar lebih. Retribusi daerah sebesar Rp5,8 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar Rp13,7 miliar lebih dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp38,5 miliar lebih.
Kemudian, tambah Edy, dana perimbangan masih mendominasi pendapatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai komponen terbesar dalam alokasi penerimaan dana perimbangan ditargetkan pada alokasi anggaran APBD tahun 2016 sebesar Rp879,5 miliar lebih. Yang terdiri atas DBH Pajak sebesar Rp70,1 miliar lebih, DBH Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebesar Rp227,2 miliar lebih. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp371,6 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp154 miliar lebih, dan DAK Non Fisik Rp56,4 miliar.
Kemudian, lain-lain pendapatan yang sah direncanakan pada APBD tahun 2016 sebesar Rp136 miliar lebih. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari, DBH dari Provinsi sebesar Rp63,3 miliar lebih, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp70,2 miliar lebih, bantuan keuangan dari Provinsi sebesar Rp2 miliar lebih.
Sementara untuk Belanja, kata Edy Kusdarwanto lagi, pada Anggaran tahun 2016 belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,2 triliun lebih. Yang digunakan unttuk membiayai Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp600 miliar, Belanja Langsung (BL) Rp600 miliar lebih, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp10 miliar.
BTL pada APBD 2016 sebesar Rp600 miliar terdiri dari Belanja Pegawai Rp393 miliar lebih, Belanja Hibah Rp57,3 miliar lebih, Belanja Bantuan Sosial Rp10,4 miliar, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemkab/ kota dan Pemdes sebesar Rp138,1 miliar lebih, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1 miliar, sedangkan Belanja Langsung pada APBD tahun 2016 sebesar Rp600 miliar lebih.
Untuk pembiayaan, yang dianggarkan pada APBD 2016 terdiri dari, penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp144 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD 2016 berjumlah Rp10miliar. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp10 miliar. (karim)
Sebagaimana disampaikan Pj Bupati Kepulauan Meranti, H Edy Kusdarwanto MM, dalam paripurna Kamis (10/12/2015).
Di hadapan puluhan anggota legislatif dan SKPD di Meranti, Edy merincikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD tahun 2016 sebesar Rp67,6 miliar lebih. Terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp9,4 miliar lebih. Retribusi daerah sebesar Rp5,8 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar Rp13,7 miliar lebih dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp38,5 miliar lebih.
Kemudian, tambah Edy, dana perimbangan masih mendominasi pendapatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai komponen terbesar dalam alokasi penerimaan dana perimbangan ditargetkan pada alokasi anggaran APBD tahun 2016 sebesar Rp879,5 miliar lebih. Yang terdiri atas DBH Pajak sebesar Rp70,1 miliar lebih, DBH Bukan Pajak Sumber Daya Alam sebesar Rp227,2 miliar lebih. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp371,6 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp154 miliar lebih, dan DAK Non Fisik Rp56,4 miliar.
Kemudian, lain-lain pendapatan yang sah direncanakan pada APBD tahun 2016 sebesar Rp136 miliar lebih. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari, DBH dari Provinsi sebesar Rp63,3 miliar lebih, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp70,2 miliar lebih, bantuan keuangan dari Provinsi sebesar Rp2 miliar lebih.
Sementara untuk Belanja, kata Edy Kusdarwanto lagi, pada Anggaran tahun 2016 belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1,2 triliun lebih. Yang digunakan unttuk membiayai Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp600 miliar, Belanja Langsung (BL) Rp600 miliar lebih, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp10 miliar.
BTL pada APBD 2016 sebesar Rp600 miliar terdiri dari Belanja Pegawai Rp393 miliar lebih, Belanja Hibah Rp57,3 miliar lebih, Belanja Bantuan Sosial Rp10,4 miliar, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemkab/ kota dan Pemdes sebesar Rp138,1 miliar lebih, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1 miliar, sedangkan Belanja Langsung pada APBD tahun 2016 sebesar Rp600 miliar lebih.
Untuk pembiayaan, yang dianggarkan pada APBD 2016 terdiri dari, penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp144 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD 2016 berjumlah Rp10miliar. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar Rp10 miliar. (karim)
