Selatpanjang (BIC)-Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kepulauan Meranti dalam waktu dekat ini akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti seluruh Kaur Keungan Desa. Bimtek ini untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan wajib pajak dari ofline ke online.
Namun, kegiatan ini disorot publik, karena setiap desa harus menyetor uang kepada panitia kegiatan sebesar Rp5 juta.
Publik menilai, kegiatan yang akan digelar tersebut terlalu banyak menelan biaya. Padahal saat ini, kondisi keuangan di Meranti kurang stabil. Bahkan TPP Pegawai dan Gaji ke-13 tahun 2024 belum dibayarkan pemerintah karena kondisi keuangan.
Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Meranti Padlun kepada media ini, Kamis (19/6/2025) membenarkan akan digelar kegiatan bimtek untuk seluruh kaur keuangan desa.
Kegiatan bimtek kata Padlun akan digelar selama tiga hari pada 7-9 Juli 2025 mendatang bertempat di Grand Meranti Hotel.
Ia menyebut, bimtek ini digelar untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan wajib pajak dari ofline ke online. Karena ada beberapa perbedaan signifikan antara sistim inti perpajakan yang lama dengan Coretax DJP.
Padlun mengatakan dana kegiatan diambil dari setiap desa yang akan disetor Rp 5.000.000/desa. Dana tersebut dipergunakan untuk biaya makan selama tiga hari, biaya penginapan dan termasuk honor nara sumber. Ia juga mengatakan dana setoran dari setiap desa ini telah dianggarkan dalam belanja desa.
Padlun menegaskan, selama ini bimtek desa selalu dilaksanakan di luar kota. Namun, mengingat kondisi keuangan yang kurang stabil, maka bimtek dilaksanakan di Meranti.
Sementara itu, salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan saat ini masyarakat sudah bijak dalam menilai sesuatu. Walaupun bimtek ini merupakan suatu keperluan yang mendasar, namun besaran biaya yang diperlukan menjadi pertanyaan.
"Tentu kita sangat mendukung agar ilmu yang dapat dalam Bintek ini bisa di praktekkan kemasyarakat, namun yang jadi pertanyaannya dana pelaksanaan bimtek yang sangat besar," ujarnya.
Ia berharap Inspektorat kabupaten kepulauan Meranti dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan bimtek tersebut.
"Inspektorat harus mengkaji dana dalam pelaksanaan bimtek ini, apakah masih batas kewajaran atau pemborosan anggaran. Ini harus disampaikan inspektorat kepublik," terangnya.
Sumber juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh unsur untuk kurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, dan Presiden mengharapkan semua unsur terutama pimpinan daerah ikut bersama pemerintah pusat bersama memerangi kebocoran anggaran disemua tingkat.***(Karim)
