Selatpanjang (Beritaintermezo.com)-Tahun anggaran 2019 telah menginjak bulan ke tujuh, namun sebagian program dan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih baru berjalan, bahkan masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sampai saat ini belum menyerahkan paket pekerjaan Penunjukan Langsung ke Lembaga Penyelenggara Secara Electronik (LPSE) untuk dilelang.
Lambatnya penyerahan kegiatan PL di Kepulauan Meranti diduga karena oknum-oknum pejabat bermain proyek, sehingga menyebabkan lambatnya penyerahan paket pekerjaan PL. Menurut Ketua LPSE Kabupaten Kepulauan Meranti Fajar ketika ditemuai Selasa 18 Juni 2019 lalu disela-sela pertemuan dengan rekanan mengatakan, sesuai dengan peraturan, pekerjaan Penunjukkan Langsung (PL) harus tetap dilaporkan ke LPSE, namun sampai saat ini masih ada OPD yang belum menyerahkan paket pekerjaan PL seperti Dinas Perikanan dan Kelautan.
Sementara sejauh ini yang sudah menyerahkan paket pekerjaan PL dan sudah berjalan adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan (Diknas), dan sebagian dinas lainnya. Akibatnya para rekanan di daerah tersebut menggesa agar LPSE menyerahkan paket pekerjaan tersebut.
“Para rekanan sudah ngotot menuntut hak mereka selaku rekanan, karena sampai saat ini belum ada pekerjaan yang diserahkan,†ujar Fajar.
Untuk mengantisipasi tersebut, ketua LPSE Fajar mengambil kebijakan untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), dan selanjutnya akan dilakukan pertemuan dengan rekanan.
Dari investigasi media ini kebeberapa OPD, seperti Dinas Pendidikan mereka telah menyerahkan paket pekerjaan PL. Memang paket pekerjaan itu diserahkan hanya setengah, sebagian lagi akan dikerjakan OPD bersangkutan.
Sementara itu di Dinas Perikanan dan Kelautan yang belum meyerahkan paket pekerjaan PL tercium aroma KKN, sehingga belum menyerahkan paket pekerjaan PL sama sekali. Seperti tahun sebelumnya, di Dinas Perikanan dan Kelautan bukan rahasia lagi, kalau yang mengerjakan proyek ditentukan oleh oknum pejabat dengan imbalan fee proyek puluhan persen.
Salah satu tokoh pemuda di Kepulaun Meranti yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengatakan oknum sekretaris dinas di Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi penentu rekanan yang akan mengerjakan paket pekerjaan. Imbalannya oknum sekretaris akan mendapatkan fee puluhan persen
“Tidak rahasia lagi, pekerjaan di Dinas Perikanan ditentukan oleh oknum sekretaris dan itu sudah berjalan dari tahun sebelumnya,†ujarnya.
Dikatakannya, oknum sekretaris dinas merupakan putera Taluk Kuantan, sehingga tidak mengerti dengan karakter asli Selat Panjang. Sehingga proyek di Dinas tersebut menjadi ajang bisnis, diperkuat dengan belum diserahkannya paket proyek PL ke LPSE.
Ketika Media ini hendak melakukan konfirmasi ke Sekretaris dinas Perikanan dan Kelautan terkait paket pekerjaan yang belum di lelang, belum berhasil. Beberapa kali kekantornya tidak ada, menurut staf di Dinas Perikanan dan Kelautan Sekretaris sedang keluar.
“Bapak tidak ada di tempat bang, sedang keluar,†ujar salah seorang staf di dinas tersebut (krm)
