Meranti (Beritiantermezo.com)-Tokoh masyarakat Kabupaten Kepualaun Meranti Sanusi mengingatkan agar pemerintah dalam menyalurkan bantuan sembako terhadap masyarakat terdampak covid-19 adil dan merata. Hal itu mengingat masyarakat Kepulauan Meranti masih jauh dibawah sejahtera. Sebab, Kabupaten Meranti merupakan kabupaten termiskin di Provinsi Riau. Ditambah dengan sitausi covid-19 yang begitu memberikan dampak besar terhadap perekonomian masyarakat.
Sanusi kepada media ini Minggu (3/5) mengatakan, Pemerintah memang sudah membagikan bantuan sembako untuk warga miskin sebanyak 5.775. Namun menurutnya, bantuan tersebut masih kurang dibandingkan dengan jumlah pendukduk kepulauan meranti yang masih banyak dibawah garis kemiskinan. Untuk saat ini Sanusi mengapresiasi langkah pemerintah Kepulauan Meranti yang memberikan bantuan sembako dengan nilai Rp 600.
Saat ini angka kemiskinan masyarakat Meranti cukup tinggi yaitu 26.93 persen, dengan situasi wabah virus corona jelas akan bertambah tingkat kemiskinan.
Dikatakan Sanusi wajar jika masyarakat menyalahkan pemerintah, karena masih ada yang terdampak covid 19 tidak mendapatkan bantuan. Hal itu dikarena pola pembagian BLT terkesan pilih-pilih, sementara warga miskin banyak.
Untuk itu kata Sanusi perlu keterbukaan dalam pengambilan kebijakan, sehingga masyarakat betul-betul terdata sesuai dengan kriteria.*** (krm)
Sanusi kepada media ini Minggu (3/5) mengatakan, Pemerintah memang sudah membagikan bantuan sembako untuk warga miskin sebanyak 5.775. Namun menurutnya, bantuan tersebut masih kurang dibandingkan dengan jumlah pendukduk kepulauan meranti yang masih banyak dibawah garis kemiskinan. Untuk saat ini Sanusi mengapresiasi langkah pemerintah Kepulauan Meranti yang memberikan bantuan sembako dengan nilai Rp 600.
Saat ini angka kemiskinan masyarakat Meranti cukup tinggi yaitu 26.93 persen, dengan situasi wabah virus corona jelas akan bertambah tingkat kemiskinan.
Dikatakan Sanusi wajar jika masyarakat menyalahkan pemerintah, karena masih ada yang terdampak covid 19 tidak mendapatkan bantuan. Hal itu dikarena pola pembagian BLT terkesan pilih-pilih, sementara warga miskin banyak.
Untuk itu kata Sanusi perlu keterbukaan dalam pengambilan kebijakan, sehingga masyarakat betul-betul terdata sesuai dengan kriteria.*** (krm)
