Jakarta (Beritaintermezo.com)-Anggaran pembangunan sirkuit Formula E diketahui naik menjadi Rp 60 miliar. PDIP menduga ada yang tidak beres dengan pembangunan sirkuit Formula E. Sebaliknya PAN DKI menilai pembangunan sirkuit Formula E masih hemat dan tidak aneh.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, bila pemenang lelang sudah ditentukan, spesifikasi dan teknisnya juga telah disepakati sehingga Gembong mempertanyakan adanya kenaikan anggaran tersebut.
"Pemenang lelang kan sudah ditetapkan, dengan HPS sekitar Rp 50 miliar, tentunya dengan spesifikasi teknis yang sudah disepakati antara JakPro dan Jakon. Kok saat kontrak berjalan ada pembengkakan biaya? Berarti ini ada yang nggak beres," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (7/3/2022) seperti dilansir Detik.com.
Gembong mengatakan PT Jaya Konstruksi (Jakon) sebagai penanggung jawab proyek seharusnya mengerjakan sesuai dengan isi kontrak. Menurut Gembong, bila terdapat item di luar kontrak, tidak dapat ditambah seenaknya.
"Tugas Jakon mengerjakan pekerjaan sesuai yang tertera dalam kontrak, dengan segala risikonya," kata Gembong.
"Dan kalau dalam perjalanan ada item pekerjaan di luar kontrak, ya, harus ada kontrak baru lagi, bukan seenaknya nambah. Emangnya beli tempe?" tuturnya.
Ia mengaku miris dengan tanggapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyebut kenaikan anggaran untuk sirkuit permanen. Gembong pun mempertanyakan penghitungan anggaran awal Rp 50 miliar dalam kontrak.
"Saya agak miris dengan pernyataannya Pak Wagub yang mengatakan bahwa kenaikan harga ini untuk membangun sirkuit, ya, permanen. Lha opo nilai kontrak Rp 50 miliar, itu bikin sirkuit yang asal-asalan?" tuturnya.
"Soal anggaran yang meningkat, saya pikir dari Pemprov dan pihak yang bersangkutan sudah menjelaskan. Tidak ada hal yang aneh. Sekalipun meningkat, tetap tidak melebihi anggaran rencana awal, artinya masih lebih hemat," ujar Wakil Ketua DPRD fraksi PAN Zita Anjani, kepada wartawan, Senin (7/3/2022).
PAN menilai anggaran pembangunan sirkuit Formula E tidak seberapa dibandingkan sirkuit lain. Ia pun membandingkan pembangunan sirkuit Formula E dan Mandalika.
"Kalau mau melihat lebih luas, pembangunan sirkuit Formula E anggarannya tidak seberapa, dibandingkan pembangunan sirkuit lain. Contoh, sirkuit Mandalika dengan panjang 4,31 Km menelan anggaran Rp 950 miliar," kata Zita.
Zita menuturkan dengan panjang sirkuit 2,4 Km maka anggaran Rp 60 miliar terbilang hemat. Terpenting menurut Zita anggaran yang digunakan bukan dari APBD.
"Formula E yang panjangnya 2,4 Km, hanya Rp 60 miliar, tentu lebih hemat. Dan, yang terpenting anggarannya bukan dari penyertaan modal dalam APBD, melainkan RKA Jakpro," tuturnya.
Zita mendukung pembangunan sirkuit Formula E. Ia bahkan mengaku tak sabar menunggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan penyelenggaraan Formula E.
"Kita dukung, pembangunannya sudah separuh jalan. Apalagi kata Wagub mau dipermanenkan, tentu lebih baik. Saya pribadi, tidak sabar duduk dibangku penonton menyaksikan Pak Gubernur meresmikan ajang Balap International ini," imbuhnya.
Sebelumnya, penanggung jawab proyek sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi, Ari Wibowo, mengatakan anggaran pembangunan sirkuit Formula E mencapai Rp 60 miliar. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga saat lelang tender Rp 50 miliar.
Baca juga:
Anggaran Pembangunan Sirkuit Formula E Naik Jadi Rp 60 Miliar
"Kalau di tahap ini saya masih di tahap Rp 60 miliar, ya. Tapi saya tidak boleh masuk keseluruhan anggaran penyelenggaraan event ini," kata Ari di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (6/3).
Ari mengatakan anggaran ini sepenuhnya digunakan untuk pembangunan lintasan mobil balap listrik itu. Adapun kenaikan disebabkan oleh sejumlah hal. Salah satunya penyesuaian kondisi lapangan.
"Treknya. Jadi saya tidak masuk dalam penonton, grand stand-nya penonton, tribun, itu nggak masuk," ujarnya.
"Ada pekerjaan yang bisa dilihat, di-seen. Ada yang unseen. Misal di dalam tanah ini ada tanah lunak berapa meter, lunaknya seperti apa. Itu kan unseen. Untuk melakukan penyelidikan atas sesuatu yang unseen itu, waktunya tidak sebentar. Mungkin bisa 6 bulan untuk melakukan penyelidikan," sambungnya.
Direktur Utama PT JakPro Widi Amanasto menegaskan sumber dana bukan dari penyertaan modal daerah dalam APBD DKI, melainkan dari rencana kerja dan anggaran (RKA) JakPro 2022.
"Nggak. Kita kan punya anggaran sendiri RKA 2022," jelasnya.***
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, bila pemenang lelang sudah ditentukan, spesifikasi dan teknisnya juga telah disepakati sehingga Gembong mempertanyakan adanya kenaikan anggaran tersebut.
"Pemenang lelang kan sudah ditetapkan, dengan HPS sekitar Rp 50 miliar, tentunya dengan spesifikasi teknis yang sudah disepakati antara JakPro dan Jakon. Kok saat kontrak berjalan ada pembengkakan biaya? Berarti ini ada yang nggak beres," ujar Gembong saat dihubungi, Senin (7/3/2022) seperti dilansir Detik.com.
Gembong mengatakan PT Jaya Konstruksi (Jakon) sebagai penanggung jawab proyek seharusnya mengerjakan sesuai dengan isi kontrak. Menurut Gembong, bila terdapat item di luar kontrak, tidak dapat ditambah seenaknya.
"Tugas Jakon mengerjakan pekerjaan sesuai yang tertera dalam kontrak, dengan segala risikonya," kata Gembong.
"Dan kalau dalam perjalanan ada item pekerjaan di luar kontrak, ya, harus ada kontrak baru lagi, bukan seenaknya nambah. Emangnya beli tempe?" tuturnya.
Ia mengaku miris dengan tanggapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyebut kenaikan anggaran untuk sirkuit permanen. Gembong pun mempertanyakan penghitungan anggaran awal Rp 50 miliar dalam kontrak.
"Saya agak miris dengan pernyataannya Pak Wagub yang mengatakan bahwa kenaikan harga ini untuk membangun sirkuit, ya, permanen. Lha opo nilai kontrak Rp 50 miliar, itu bikin sirkuit yang asal-asalan?" tuturnya.
"Soal anggaran yang meningkat, saya pikir dari Pemprov dan pihak yang bersangkutan sudah menjelaskan. Tidak ada hal yang aneh. Sekalipun meningkat, tetap tidak melebihi anggaran rencana awal, artinya masih lebih hemat," ujar Wakil Ketua DPRD fraksi PAN Zita Anjani, kepada wartawan, Senin (7/3/2022).
PAN menilai anggaran pembangunan sirkuit Formula E tidak seberapa dibandingkan sirkuit lain. Ia pun membandingkan pembangunan sirkuit Formula E dan Mandalika.
"Kalau mau melihat lebih luas, pembangunan sirkuit Formula E anggarannya tidak seberapa, dibandingkan pembangunan sirkuit lain. Contoh, sirkuit Mandalika dengan panjang 4,31 Km menelan anggaran Rp 950 miliar," kata Zita.
Zita menuturkan dengan panjang sirkuit 2,4 Km maka anggaran Rp 60 miliar terbilang hemat. Terpenting menurut Zita anggaran yang digunakan bukan dari APBD.
"Formula E yang panjangnya 2,4 Km, hanya Rp 60 miliar, tentu lebih hemat. Dan, yang terpenting anggarannya bukan dari penyertaan modal dalam APBD, melainkan RKA Jakpro," tuturnya.
Zita mendukung pembangunan sirkuit Formula E. Ia bahkan mengaku tak sabar menunggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan penyelenggaraan Formula E.
"Kita dukung, pembangunannya sudah separuh jalan. Apalagi kata Wagub mau dipermanenkan, tentu lebih baik. Saya pribadi, tidak sabar duduk dibangku penonton menyaksikan Pak Gubernur meresmikan ajang Balap International ini," imbuhnya.
Sebelumnya, penanggung jawab proyek sirkuit Formula E dari PT Jaya Konstruksi, Ari Wibowo, mengatakan anggaran pembangunan sirkuit Formula E mencapai Rp 60 miliar. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga saat lelang tender Rp 50 miliar.
Baca juga:
Anggaran Pembangunan Sirkuit Formula E Naik Jadi Rp 60 Miliar
"Kalau di tahap ini saya masih di tahap Rp 60 miliar, ya. Tapi saya tidak boleh masuk keseluruhan anggaran penyelenggaraan event ini," kata Ari di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (6/3).
Ari mengatakan anggaran ini sepenuhnya digunakan untuk pembangunan lintasan mobil balap listrik itu. Adapun kenaikan disebabkan oleh sejumlah hal. Salah satunya penyesuaian kondisi lapangan.
"Treknya. Jadi saya tidak masuk dalam penonton, grand stand-nya penonton, tribun, itu nggak masuk," ujarnya.
"Ada pekerjaan yang bisa dilihat, di-seen. Ada yang unseen. Misal di dalam tanah ini ada tanah lunak berapa meter, lunaknya seperti apa. Itu kan unseen. Untuk melakukan penyelidikan atas sesuatu yang unseen itu, waktunya tidak sebentar. Mungkin bisa 6 bulan untuk melakukan penyelidikan," sambungnya.
Direktur Utama PT JakPro Widi Amanasto menegaskan sumber dana bukan dari penyertaan modal daerah dalam APBD DKI, melainkan dari rencana kerja dan anggaran (RKA) JakPro 2022.
"Nggak. Kita kan punya anggaran sendiri RKA 2022," jelasnya.***
