Jakarta (Beritaintermezo.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir memperoleh simpulan atas penyelidikan pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI. Simpulan mengenai penyelidikan ini akan dibeberkan Pimpinan KPK saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, hari ini Selasa (14/6).
"Konklusinya besok akan kami sampaikan di DPR," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo disela-sela kegiatan Buka Puasa Bersama di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/6).
Dikatakan Agus, pihaknya masih membutuhkan keterangan dari salah satu pihak terkait sebelum menyimpulkan untuk menaikan status kasus ini ke tahap penyidikan atau tidak. Namun, Agus enggan membeberkan instansi terakhir yang akan dimintai keterangan itu. "Sebetulnya masih ada satu instansi yang akan kami tanya," katanya.
Agus mengkui, simpulan atas penyelidikan yang disebut menyeret nama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama ini tidak dapat memuaskan semua pihak. Agus memastikan simpulan yang akan diputuskan ini dapat memenuhi harapan satu pihak dan mengecewakan harapan pihak lain. "Bisa saja kasus itu tidak memenuhi harapan beberapa pihak tapi memenuhi harapan pihak lain," katanya.
Diketahui, kasus pembelian lahan RS Sumber Waras bermula setelah BPK menemukan wanprestasi karena DKI dinilai mengalami kelebihan bayar sebesar Rp 191 miliar dari anggaran sebesar Rp 755 miliar yang digunakan dalam pembelian lahan di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat untuk pembangunan RS kanker.
Hal tersebut pertama kali terungkap dalam LHP BPK terhadap APBD DKI tahun 2014. Dalam hasil audit investigatifnya, BPK menyebut adanya enam penyimpangan yang terjadi dalam pembelian lahan tersebut mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras.
Tak hanya itu, penyimpangan juga terjadi dalam pembentukan harga dan penyerahan hasil pembelian. Dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, terdapat indikasi kerugian negara yang diakibatkan pembelian lahan tersebut.
Dalam menyelidiki kasus ini, KPK telah meminta keterangan sekitar 50 orang terkait termasuk Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Kartini Muljadi. Tak hanya itu, KPK juga melibatkan sejumlah ahli seperti ahli keuangan, ahli pertanahan, dan ahli administrasi.(bsc)
"Konklusinya besok akan kami sampaikan di DPR," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo disela-sela kegiatan Buka Puasa Bersama di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/6).
Dikatakan Agus, pihaknya masih membutuhkan keterangan dari salah satu pihak terkait sebelum menyimpulkan untuk menaikan status kasus ini ke tahap penyidikan atau tidak. Namun, Agus enggan membeberkan instansi terakhir yang akan dimintai keterangan itu. "Sebetulnya masih ada satu instansi yang akan kami tanya," katanya.
Agus mengkui, simpulan atas penyelidikan yang disebut menyeret nama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama ini tidak dapat memuaskan semua pihak. Agus memastikan simpulan yang akan diputuskan ini dapat memenuhi harapan satu pihak dan mengecewakan harapan pihak lain. "Bisa saja kasus itu tidak memenuhi harapan beberapa pihak tapi memenuhi harapan pihak lain," katanya.
Diketahui, kasus pembelian lahan RS Sumber Waras bermula setelah BPK menemukan wanprestasi karena DKI dinilai mengalami kelebihan bayar sebesar Rp 191 miliar dari anggaran sebesar Rp 755 miliar yang digunakan dalam pembelian lahan di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat untuk pembangunan RS kanker.
Hal tersebut pertama kali terungkap dalam LHP BPK terhadap APBD DKI tahun 2014. Dalam hasil audit investigatifnya, BPK menyebut adanya enam penyimpangan yang terjadi dalam pembelian lahan tersebut mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras.
Tak hanya itu, penyimpangan juga terjadi dalam pembentukan harga dan penyerahan hasil pembelian. Dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, terdapat indikasi kerugian negara yang diakibatkan pembelian lahan tersebut.
Dalam menyelidiki kasus ini, KPK telah meminta keterangan sekitar 50 orang terkait termasuk Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Kartini Muljadi. Tak hanya itu, KPK juga melibatkan sejumlah ahli seperti ahli keuangan, ahli pertanahan, dan ahli administrasi.(bsc)
