Jakarta (Beritaintermezo.com) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengingatkan, pada kepala daerah tidak sembarang merombak struktur Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya pada pejabat pemerintahan atau esselon II hanya atas dasar suka dan tidak suka. Perubahan boleh dilakukan atas dasar kinerja yang ujung-ujungnya untuk melayani publik.
"Jangan takut tergeser jabatan kalau tidak dukung bupati,wali kota, gubernur pada saat musim kampanye. Bekerjalah dengan baik karena kalau bagus kinerjanya pasti kepake. Ke depan kepala daerah tidak boleh memindahkan sembarangan," kata Asman, pada penyerahan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintanan (SAKIP) dari KemenpanRB di Hotel Grand Panghegar, Kota Bandung, Rabu (25/1).
Oleh karena itu, pada pejabat pemerintahan untuk tetap tidak terpengaruh pada situasi politik pemerintahan yang berubah-ubah. Saat ini yang menjadi ukuran bukanlah loyalitas melainkan kinerja. Pihaknya mengaku, telah melakukan kerja sama dengan komisi ASN dan BKN untuk membentuk wadah aduan.
Wadah itu nantinya bisa menampung perlakuan ketidak adilan yang dilakukan kepala daerah. "Komisi ASN dan BKN bikin desk aduan kalau ada kepala daerah yang semena-mena bakal ada peringatan. Dengan komitmen seperti ini saya yakin Republik kita akan berubah," imbuhnya.
Asman mengingatkan, juga pada pejabat daerah untuk bisa bekerja yang orientasinya pada hasil bukan adanya laporan semata. Hal itu sudah berulang kali diingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung dalam berbagai ke sempatan.
"Untuk menghidupkan pemerintah yang baik, presiden selalu katakan tolong lihat hasilnya. Hilangkan namanya pemborosan anggaaran. Benahi pelayanan publik dan penghematan anggaran. Pejabat kita lembur hasilnya hanya laporan. Tapi kinerjanya?" jelasnya. (mc/bic1)
"Jangan takut tergeser jabatan kalau tidak dukung bupati,wali kota, gubernur pada saat musim kampanye. Bekerjalah dengan baik karena kalau bagus kinerjanya pasti kepake. Ke depan kepala daerah tidak boleh memindahkan sembarangan," kata Asman, pada penyerahan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintanan (SAKIP) dari KemenpanRB di Hotel Grand Panghegar, Kota Bandung, Rabu (25/1).
Oleh karena itu, pada pejabat pemerintahan untuk tetap tidak terpengaruh pada situasi politik pemerintahan yang berubah-ubah. Saat ini yang menjadi ukuran bukanlah loyalitas melainkan kinerja. Pihaknya mengaku, telah melakukan kerja sama dengan komisi ASN dan BKN untuk membentuk wadah aduan.
Wadah itu nantinya bisa menampung perlakuan ketidak adilan yang dilakukan kepala daerah. "Komisi ASN dan BKN bikin desk aduan kalau ada kepala daerah yang semena-mena bakal ada peringatan. Dengan komitmen seperti ini saya yakin Republik kita akan berubah," imbuhnya.
Asman mengingatkan, juga pada pejabat daerah untuk bisa bekerja yang orientasinya pada hasil bukan adanya laporan semata. Hal itu sudah berulang kali diingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung dalam berbagai ke sempatan.
"Untuk menghidupkan pemerintah yang baik, presiden selalu katakan tolong lihat hasilnya. Hilangkan namanya pemborosan anggaaran. Benahi pelayanan publik dan penghematan anggaran. Pejabat kita lembur hasilnya hanya laporan. Tapi kinerjanya?" jelasnya. (mc/bic1)
