Tanjungpinang (Beritaintermezo.com) - Sejumlah warga Tambelan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Dompak pada Selasa (12/1) siang. Kedatangan warga Tambelan ini untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka terhadap ketidakpastian rute kapal penumpang dari Tanjungpinang-Tambelan sejak sebulan ini telah menyulitkan masyarakat Tambelan.
Demikian dikatakan Tajuddin, salah seorang warga Tambelan yang mendatangi Kantor DPRD Kepri.
Tajuddin mengatakan bahwa ketidakpastian rute Kapal penumpang ini menyebabkan sekitar 150 penumpang warga Tambelan terdiri dari beragam profesi seperti, masyarakat biasa, Guru, TNI/Polri dan siwa yang berlibur ke Tanjungpinang pasca liburan akhir tahun kemarin, hingga kini masih tertahan dan terkatung-katung di Kota Tanjungpinang.
"Padahal, masa liburan telah berakhir. Namun, sejumlah masyarakat tidak bisa kembali ke Tambelan dikarenakan tidak adanya kapal penumpang tersebut," jelas Tajuddin.
Selain itu, tajuddin menuturkan yang membuat pihaknya harus menyampaikan persoalan ini, karena tidak adanya kapal penumpang ini menciptakan permasalahan lainnya seperti sebelumnya minggu (10/1) kemarin adanya sekitar 40 warga Tambelan yang memaksakan diri untuk pulang ke daerahnya dengan menumpang kapal ikan.
"Mereka mengabaikan keselamatan mereka dengan menggunakan kapal ikan tersebut. Sebagian dari mereka adalah kaum guru dan anak-anak yang ingin segera masuk sekolah menggunakan kapal kayu tersebut. Dan ternyata perjalanan yang seharusnya 20 jam menjadi 46 jam baru tiba di Tambelan karena kapal tersebut mengalami kerusakan mesin," ungkap Tajuddin.
Hal inilah yang ingin disampaikan perwakilan warga Tembelan ke pemerintah melalui dewan agar dapat menyelesaikan persoalan ini.
"Hal seperti ini tidak bisa dianggap enteng, karena sudah menyangkut nyawa masyarakat. Meskipun sebenarnya ABK kapal ikan tersebut tidak mengizinkan mereka menumpang dikarenakan kapal tersebut tidak untuk penumpang. Namun, mereka tidak bisa menolak permintaan tersebut," tegas Tajuddin.
Pihaknya, tidak ingin persoalan seperti ini kembali terjadi. Tajuddin mengatakan persoalan ketidak adanya kapal yang melayani rute Tanjungpinang-Tambelan ini pun merupakan persoalan klasik yang mereka hadapi setiap tahunnya.
"Untuk itu kami ingin meminta DPRD untuk dapat membantu dalam memperhatikan warga Tambelan yang kesulitan mendapatkan sarana transportasi seperti ini," ujarnya.
Dielaskan, sebelumnya kapal yang melayani rute Tanjungpinang-Tambelan adalah KM Sabuk Nusantara 30 dan 39. Namun kini kapal tersebut tidak beroperasi.
Namun, disayangkannya kedatangan perwakilan warga Tembelan tersebut ke DPRD Kepri tidak dapat langsung bertemu dengan Komisi III DPRD Kepri, karena sebagian anggota dan ketuanya tidak ada di tempat dan sedang ada tamu.
Sementara itu, anggota DPRD Kepri Dapil Bintan- Lingga, Hanafi Ekra yang menemui warga Tambelan tersebut meminta agar warga tersebut membuat surat resmi terlebih dahulu yang ditujukan ke Ketua DPRD dan Komisi III.
"Surat resmi tersebut penting dilakukan karena itu prosedur, setelah itu dilakukan pertemuan guna membahas persoalan yang dialami warga Tambelan," kata Hanafi usai menerima keluhan warga.
Hanafi mengaku segera melakukan komunikasi dengan pimpinan DPRD Kepri untuk mengakomodir tuntutan warga Tambelan tersebut minimal mengusahakan kapal untuk mengangkut warga Tambelan yang akan kembali ke daerahnya.
"Saya tahu kondisi Tambelan, dan saya sudah pernah merasakannya. Bagaimana sulitnya laut untuk mencapai Tambelan. Apalagi ditempuh dengan kapal kayu pada saat musim utara seperti sekarang ini, namun harus ada kapal penumpang yang berangkat minimal untuk mengangkut warga yang tertahan kembali ke daerahnya," kata Hanafi Ekra.(omry)
Demikian dikatakan Tajuddin, salah seorang warga Tambelan yang mendatangi Kantor DPRD Kepri.
Tajuddin mengatakan bahwa ketidakpastian rute Kapal penumpang ini menyebabkan sekitar 150 penumpang warga Tambelan terdiri dari beragam profesi seperti, masyarakat biasa, Guru, TNI/Polri dan siwa yang berlibur ke Tanjungpinang pasca liburan akhir tahun kemarin, hingga kini masih tertahan dan terkatung-katung di Kota Tanjungpinang.
"Padahal, masa liburan telah berakhir. Namun, sejumlah masyarakat tidak bisa kembali ke Tambelan dikarenakan tidak adanya kapal penumpang tersebut," jelas Tajuddin.
Selain itu, tajuddin menuturkan yang membuat pihaknya harus menyampaikan persoalan ini, karena tidak adanya kapal penumpang ini menciptakan permasalahan lainnya seperti sebelumnya minggu (10/1) kemarin adanya sekitar 40 warga Tambelan yang memaksakan diri untuk pulang ke daerahnya dengan menumpang kapal ikan.
"Mereka mengabaikan keselamatan mereka dengan menggunakan kapal ikan tersebut. Sebagian dari mereka adalah kaum guru dan anak-anak yang ingin segera masuk sekolah menggunakan kapal kayu tersebut. Dan ternyata perjalanan yang seharusnya 20 jam menjadi 46 jam baru tiba di Tambelan karena kapal tersebut mengalami kerusakan mesin," ungkap Tajuddin.
Hal inilah yang ingin disampaikan perwakilan warga Tembelan ke pemerintah melalui dewan agar dapat menyelesaikan persoalan ini.
"Hal seperti ini tidak bisa dianggap enteng, karena sudah menyangkut nyawa masyarakat. Meskipun sebenarnya ABK kapal ikan tersebut tidak mengizinkan mereka menumpang dikarenakan kapal tersebut tidak untuk penumpang. Namun, mereka tidak bisa menolak permintaan tersebut," tegas Tajuddin.
Pihaknya, tidak ingin persoalan seperti ini kembali terjadi. Tajuddin mengatakan persoalan ketidak adanya kapal yang melayani rute Tanjungpinang-Tambelan ini pun merupakan persoalan klasik yang mereka hadapi setiap tahunnya.
"Untuk itu kami ingin meminta DPRD untuk dapat membantu dalam memperhatikan warga Tambelan yang kesulitan mendapatkan sarana transportasi seperti ini," ujarnya.
Dielaskan, sebelumnya kapal yang melayani rute Tanjungpinang-Tambelan adalah KM Sabuk Nusantara 30 dan 39. Namun kini kapal tersebut tidak beroperasi.
Namun, disayangkannya kedatangan perwakilan warga Tembelan tersebut ke DPRD Kepri tidak dapat langsung bertemu dengan Komisi III DPRD Kepri, karena sebagian anggota dan ketuanya tidak ada di tempat dan sedang ada tamu.
Sementara itu, anggota DPRD Kepri Dapil Bintan- Lingga, Hanafi Ekra yang menemui warga Tambelan tersebut meminta agar warga tersebut membuat surat resmi terlebih dahulu yang ditujukan ke Ketua DPRD dan Komisi III.
"Surat resmi tersebut penting dilakukan karena itu prosedur, setelah itu dilakukan pertemuan guna membahas persoalan yang dialami warga Tambelan," kata Hanafi usai menerima keluhan warga.
Hanafi mengaku segera melakukan komunikasi dengan pimpinan DPRD Kepri untuk mengakomodir tuntutan warga Tambelan tersebut minimal mengusahakan kapal untuk mengangkut warga Tambelan yang akan kembali ke daerahnya.
"Saya tahu kondisi Tambelan, dan saya sudah pernah merasakannya. Bagaimana sulitnya laut untuk mencapai Tambelan. Apalagi ditempuh dengan kapal kayu pada saat musim utara seperti sekarang ini, namun harus ada kapal penumpang yang berangkat minimal untuk mengangkut warga yang tertahan kembali ke daerahnya," kata Hanafi Ekra.(omry)
