JAKARTA (Beritaintermezo.com)-Konflik di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) belum padam menyusul rekonsiliasi yang dipimpin Ketua Dewan Pembina Wiranto.
Ketua DPP Partai Hanura, Murady Darmansyah menyerukan bahwa kondisi politik Hanura kini menuntut turun tangannya pemerintah terutama Menko Polkam selaku Ketua Dewan Pembina karena suasana kebatinan para pimpinan partai masih resah.
Ini akibat rekayasa penyelesaian konflik internal yang tidak tertangani tuntas. Selain itu mereka kecewa terhadap Menkumham yang tidak objektif menyikapi konflik di tubuh partai Hanura.
"Kalau dibiarkan partai Hanura ini hanyut dan dikungkung di genggaman satu orang saja hanya karena mengandalkan uang maka kita mungkin pertimbangkan tidak lagi loyalis Jokowi," katanya kepada wartawan di Jakarta diantaranya Tabloid Intermezo Riau, Senin (5/2).
Dikatakan bahwa semua teman kader hanura sangat memahami trade record "bos" yang dimaksud itu yaitu Ketua DPP Oesman Sapta Odang atau OSO yang baru masuk partai dengan begitu saja mengabaikan para kader lama yang telah berbuat yang terbaik bagi partai kemudianya kita menampung aspirasi mayoritas kader ditingkat DPD dan DPC tapi kemudian aspirasi mereka tersumbat dan kondisi tertekan.
Karena adanya kumulasi tekanan sehingga hubungan jadi tidak sehat , jadi bukan saling menghargai berubah jadi laksana pegawai dengan majikan. Maka sesuai aturan yg berlaku AD/RT," kata Murady kita sepakat dengan mayoritas , mengganti OSO melalui mekanisme yang ada.
Tapi nyatanya yg sudah dicopot kekuasaannya dengan forum yg sah kok di pihak lain dengan sepihak Menkumham justru dengan pola “ pressure " keputusan yang sah itu diabaikan justru mengerahkan keputusan OSO yang dipecat. Ajaib.
Inilah pangkal masalah , hukum ditabrak oleh “bos “ tersebut, katanya. Menyikapi hal tersebut nampak pula di bidang uang pun “bos†memerintahkan memindahkan dana partai ratusan milyar ke rekenung lain yg potensi menabrak aturan2 yg berlaku.
Tidak ada jalan lain harus di lawan melalui jalur hukum sudah benar dilapor ke Bareskrim ."Kita lihat adanya ketidak wajaran langkah menkumham kita mengesahkan perubahan struktur yg cacat hukum itu dan sekarang sudah diproses PTUN .Maka kader kita juga bergerak melaporkan hal kecerobohan Dirjen AHU dan menkumham Badan Obusmen khusus menilai kinerja lembaga pemerintah.
Agar publik tidak salah menilai kondisi tolong presiden tegas bersikap.
Biar sejarah mencatat betul atau tidak seakan pak Jokowi itu konco dekat pak OSO, ini berimplikasi pada publik , yg saat ini masih mengelukan jadi presiden berikutnya.
Di pihak lain pakar hukum tata negara, Refly Harun, berpendapat sebaiknya Partai Hanura tidak mempertahankan Oesman Sapta Odang alias OSO sebagai ketua umum partai. Sebabnya, dia menilai saat ini masyarakat menaruh persepsi negatif terhadap Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu.
"Dalam konflik Hanura sebaiknya munculkan orang yang loyal tapi perspektifnya baik," ujarnya kepada kepada sebuah media di jakarta Kamis, 18 Januari 2018.
Salah satu kasus yang menyebabkan Oesman dipandang negatif oleh masyarakat adalah ketika dia dinilai merebut kursi Ketua DPD beberapa waktu lalu. "Padahal Mahkamah Agung menyebutkan masa jabatan itu mengikuti masa jabatan DPD, kan gitu."
Selain itu, tindakan Oesman yang juga memunculkan persepsi buruk adalah saat ia memobilisasi anggota DPD untuk bergabung dengan partainya. Padahal, DPD, kata Refly, sejatinya diperuntukan untuk orang-orang non-parpol. "Malah jadi proksi Hanura," ujarnya. "Bisa merusak sistem ketatanegaraan." Di samping itu OSO rangkap jabatan sebagian wakil ketua MPR melanggar UU MD3.
Kata Refly, persepsi buruk itu nantinya bisa merugikan Hanura pada tahun politik 2018 hingga 2019 nantinya. "Intinya politik kan matter of perception," kata dia. Sehingga, apabila Oesman dipertahankan, akan sulit nantinya membangun partai yang besar dan solid.
Dalam menghadapi tahun politik ini, Refly mengatakan partai butuh energi yang besar. Memang, kata dia, selama ini Oesman dipandang sebagai orang yang kaya raya dan royal. Kendati demikian, dia merasa hal tersebut tidak bisa menyelamatkan partai Hanura dalam pemilu-pemilu mendatang.
"Dalam pemilu enggak bisa, enggak mungkin membayar masyarakat. Enggak ada orang yang kuat membayar masyarakat," ujarnya. Dia mengatakan satu-satunya langkah yang mesti ditempuh partai berwarna oranye itu adalah pemimpin yang baik dalam hal persepsi, kerja, dan kerja kolektif.(Bir)
Ketua DPP Partai Hanura, Murady Darmansyah menyerukan bahwa kondisi politik Hanura kini menuntut turun tangannya pemerintah terutama Menko Polkam selaku Ketua Dewan Pembina karena suasana kebatinan para pimpinan partai masih resah.
Ini akibat rekayasa penyelesaian konflik internal yang tidak tertangani tuntas. Selain itu mereka kecewa terhadap Menkumham yang tidak objektif menyikapi konflik di tubuh partai Hanura.
"Kalau dibiarkan partai Hanura ini hanyut dan dikungkung di genggaman satu orang saja hanya karena mengandalkan uang maka kita mungkin pertimbangkan tidak lagi loyalis Jokowi," katanya kepada wartawan di Jakarta diantaranya Tabloid Intermezo Riau, Senin (5/2).
Dikatakan bahwa semua teman kader hanura sangat memahami trade record "bos" yang dimaksud itu yaitu Ketua DPP Oesman Sapta Odang atau OSO yang baru masuk partai dengan begitu saja mengabaikan para kader lama yang telah berbuat yang terbaik bagi partai kemudianya kita menampung aspirasi mayoritas kader ditingkat DPD dan DPC tapi kemudian aspirasi mereka tersumbat dan kondisi tertekan.
Karena adanya kumulasi tekanan sehingga hubungan jadi tidak sehat , jadi bukan saling menghargai berubah jadi laksana pegawai dengan majikan. Maka sesuai aturan yg berlaku AD/RT," kata Murady kita sepakat dengan mayoritas , mengganti OSO melalui mekanisme yang ada.
Tapi nyatanya yg sudah dicopot kekuasaannya dengan forum yg sah kok di pihak lain dengan sepihak Menkumham justru dengan pola “ pressure " keputusan yang sah itu diabaikan justru mengerahkan keputusan OSO yang dipecat. Ajaib.
Inilah pangkal masalah , hukum ditabrak oleh “bos “ tersebut, katanya. Menyikapi hal tersebut nampak pula di bidang uang pun “bos†memerintahkan memindahkan dana partai ratusan milyar ke rekenung lain yg potensi menabrak aturan2 yg berlaku.
Tidak ada jalan lain harus di lawan melalui jalur hukum sudah benar dilapor ke Bareskrim ."Kita lihat adanya ketidak wajaran langkah menkumham kita mengesahkan perubahan struktur yg cacat hukum itu dan sekarang sudah diproses PTUN .Maka kader kita juga bergerak melaporkan hal kecerobohan Dirjen AHU dan menkumham Badan Obusmen khusus menilai kinerja lembaga pemerintah.
Agar publik tidak salah menilai kondisi tolong presiden tegas bersikap.
Biar sejarah mencatat betul atau tidak seakan pak Jokowi itu konco dekat pak OSO, ini berimplikasi pada publik , yg saat ini masih mengelukan jadi presiden berikutnya.
Di pihak lain pakar hukum tata negara, Refly Harun, berpendapat sebaiknya Partai Hanura tidak mempertahankan Oesman Sapta Odang alias OSO sebagai ketua umum partai. Sebabnya, dia menilai saat ini masyarakat menaruh persepsi negatif terhadap Ketua Dewan Perwakilan Daerah itu.
"Dalam konflik Hanura sebaiknya munculkan orang yang loyal tapi perspektifnya baik," ujarnya kepada kepada sebuah media di jakarta Kamis, 18 Januari 2018.
Salah satu kasus yang menyebabkan Oesman dipandang negatif oleh masyarakat adalah ketika dia dinilai merebut kursi Ketua DPD beberapa waktu lalu. "Padahal Mahkamah Agung menyebutkan masa jabatan itu mengikuti masa jabatan DPD, kan gitu."
Selain itu, tindakan Oesman yang juga memunculkan persepsi buruk adalah saat ia memobilisasi anggota DPD untuk bergabung dengan partainya. Padahal, DPD, kata Refly, sejatinya diperuntukan untuk orang-orang non-parpol. "Malah jadi proksi Hanura," ujarnya. "Bisa merusak sistem ketatanegaraan." Di samping itu OSO rangkap jabatan sebagian wakil ketua MPR melanggar UU MD3.
Kata Refly, persepsi buruk itu nantinya bisa merugikan Hanura pada tahun politik 2018 hingga 2019 nantinya. "Intinya politik kan matter of perception," kata dia. Sehingga, apabila Oesman dipertahankan, akan sulit nantinya membangun partai yang besar dan solid.
Dalam menghadapi tahun politik ini, Refly mengatakan partai butuh energi yang besar. Memang, kata dia, selama ini Oesman dipandang sebagai orang yang kaya raya dan royal. Kendati demikian, dia merasa hal tersebut tidak bisa menyelamatkan partai Hanura dalam pemilu-pemilu mendatang.
"Dalam pemilu enggak bisa, enggak mungkin membayar masyarakat. Enggak ada orang yang kuat membayar masyarakat," ujarnya. Dia mengatakan satu-satunya langkah yang mesti ditempuh partai berwarna oranye itu adalah pemimpin yang baik dalam hal persepsi, kerja, dan kerja kolektif.(Bir)
